Perencanaan dan Penganggaran Peka Perdamaian untuk Aparatur Sipil Negara

Kapasitas para Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menyusun program dan kegiatan pemerintah yang peka terhadap perdamaian merupakan hal penting yang harus dikuasai selain kapasitas yang lain. Oleh karena itu, para ASN harus dilatih untuk dapat menyusun program dan kegiatan yang peka perdamaian secara detail dan mendalam. Begitu ungkap, Andi Taufik, Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan  Teknis dan Fungsional Lembaga Administrasi Negara (LAN) di kantor Perkumpulan INISIATIF hari Rabu 11 Agustus 2015.

Selanjutnya, Andi Taufik menyampaikan bahwa upaya peningkatan kapasitas ASN mengenai peka perdamaian sebenarnya sudah dilakukan oleh pihak LAN. Namun demikian, upaya peningkatan kapasitas belum masuk pada wilayah spesifik mengenai perencanaan dan penganggaran daerah. Oleh karena itu, pihaknya menyambut baik hadirnya serangkaian modul dan buku panduan mengenai perencanaan dan penganggaran daerah hasil kerjasama antara Program Peka Perdamaian UNDP dengan Perkumpulan INISIATIF.

Pihak LAN berpandangan bahwa, pengetahuan dalam serangkaian modul dan buku panduan tersebut harus menjadi pengetahuan bagi para widyaiswara. Dengan demikian, perlu diadakan sebuah upaya sistematis untuk memperluas pengetahuan tersebut. Salah satu bentuk kegiatan yang bisa dilaksanakan adalah dengan mengadakan Training of Facilitator (ToF) bagi para widyaiswara di seluruh provinsi di Indonesia.

Menanggapi hal tersebut, Donny Setiawan, Direktur Perkumpulan INISIATIF menyambut baik ide tersebut. Bagi INISIATIF itu adalah momentum tepat untuk menyebarluaskan pengetahuan perencanaan dan penganggaran. Namun sebelum ToF tersebut dijalankan, harus terlebih dahulu disiapkan mengenai rancangan kurikulum pelatihan. Kurikulum pelatihan perlu disusun ulang karena sasaran pelatihan ini berbeda dengan yang tertera pada buku dan panduan yang sudah dibuat.

Menanggapi hal ini, Syamsul Tarigan selaku Koordinator Nasional Program Peka Perdamaian UNDP menyatakan bahwa pengguna akhir modul ini adalah para ASN yang tergabung di Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) di setiap kabupaten. Oleh karena itu dalam konteks demikian, para widyaiswara bukanlah pengguna akhir dari panduan.

Syamsul mengusulkan agar segera dilakukan penyusunan kurikulum baru untuk para widyaiswara. Penyusunan kurikulum itu hendaknya dapat menjadikan materi mengenai perencanaan dan penganggaran daerah peka perdamaian lebih mudah dipahami sehingga mudah disebarluaskan ke para ASN di TAPD masing-masing kabupaten.

Comments

comments