Agenda Inklusi Sosial Pembangunan Desa di Kabupaten Garut

Permasalahan anak remaja rentan eksploitasi seksual maupun rentan drop out sekolah merupakan permasalahan yang harus ditangani desa. Penanganannya harus melalui proses perencanaan dan penganggaran sesuai dengan aturan yang ada. Demikian pernyataan dari Mahmud, staf fungsional dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kabupaten Garut pada sesi awal lokakarya usulan program inklusi sosial di Desa Limbangan Timur, Desa Galih Pakuwon, dan Desa Cigawir Kecamatan Limbangan Kabupaten Garut tanggal 29 September 2015.

Acara lokakarya tersebut merupakan salah satu tahap  pelaksanaan Program Peduli yang merupakan kelanjutan dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Peduli Kementerian Kordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (KEMENKO PMK). Kabupaten Garut tersebut merupakan salah satu lokasi penerima program di antara 84 kabupaten lainnya yang tersebar di 26 provinsi.

Setelah pemaparan BPMPD selanjutnya pemaparan dari Perkumpulan INISIATIF sebagai penyelenggara kegiatan lokakarya. Dalam sesi ini, Dadan Ramdan menyampaikan bahwa salah satu tujuan penting lokakarya adalah memastikan program dan kegiatan yang digagas masyarakat di tiga desa diakomodasi oleh pihak desa melalui skema perencanaan dan penganggaran desa.

Namun senada dengan Mahmud, Dadan menyatakan bahwa usulan tersebut harus mencermati siklus perencanaan dan penganggaran yang sedang berlangsung. Dengan memperhatikan siklus maka akan diketahui kapan dan bagaimana program tersebut dapat diakomodir dalam dokumen perencanaan desa.

Agenda Pembangunan Desa di Kecamatan LimbanganDalam sesi pemaparan program dan kegiatan, Siti perwakilan dari Komite Pendidikan Masyarakat Desa (KPMD) di tiga desa menyampaikan bahwa dari tiga desa tersebut program yang paling banyak digulirkan adalah program peningkatan kesadaran anak dan orang tua yang rentan terhadap ekploitasi seksual dan rentan putus sekolah. Selain itu, program sejenis yang lainnya adalah program kampanye mengenai kesehatan reproduksi bagi masyarakat di tiga desa tersebut.

Menanggapi itu, Mahmud menyatakan bahwa semua program tersebut sama sekali tidak ada yang berbenturan dengan program desa. Hanya saja, harus diidentifikasi bidang pembangunan desa mana yang bisa mengadopsi program tersebut.

Sementara itu, Dadan Ramdan menilai bahwa program semacam tersebut bisa dimasukkan ke dalam bidang pemberdayaan masyarakat desa karena mempunyai karakter yang sama dengan definisi pemberdayaan yang tercantum dalam Undang-Undang Desa.

Comments

comments