Membuka Pintu Inklusi Sosial dalam Perencanaan Desa

“Awalnya pihak desa tertutup terhadap program yang akan kami lakukan, namun setelah berkomunikasi dengan cukup intens pihak desa mau membuka diri dan menerima program yang akan kami lakukan” begitu ungkap Yusuf Murtiono, Ketua Dewan Presedium Forum Masyarakat Sipil (FORMASI).

Ungkapan tersebut muncul pada salah satu sesi lokakarya pembelajaran dari lapangan pelaksanaan Program Peduli Desa yang dijalankan oleh Konsorsium Peduli Desa (KPD) dengan dukungan dari The Asia Foundation (TAF) dan Pemerintahan Australia. Lokakarya tersebut di laksanakan di Hotel Wisata Benteng Van Der Wicjk Kabupaten Kebumen tanggal 6-7 Oktober 2015.

Masih menurut Yusuf, mulai terbukanya pandangan pemerintah desa tersebut bukan merupakan proses yang gampang terutama dalam membangun kesepahaman mengenai inklusi sosial antara pemerintah desa dengan pihak Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan masyarakat lokal. Selain membangun kesepahaman dengan pihak pemerintah desa, membangun kesepahaman dengan pihak komunitas juga merupakan hal yang tidak kalah sulitnya. Faktor utama penyebab hal itu karena warga sendiri belum terbiasa untuk ikut berpartisipasi dalam setiap kegiatan pembangunan desa yang biasanya dimulai dari pendiskusian mengenai penyusunan dokumen perencanaan desa dari tingkat yang paling bawah.

Sedikit berbeda dengan apa yang telah dilakukan oleh LSM FORMASI di Kabupaten Kudus dan Kabupaten Jember – Jawa Timur, di Kabupaten Lebak – Banten, LSM Perhimpunan Pesantren dan Masyarakat (P3M) mendapatkan apresiasi yang baik dari pihak kasepuhan. “Selama kurang lebih 3 bulan pelaksanaan program kami telah melaksanakan sosialisasi dan pelatihan tentang perencanaan dan penganggaran desa di Kasepuhan Cirompang” begitu ungkap Agus Susilo pada sesi kedua pemaparan lokakarya.

Namun demikian, menurut Agus keterbukaan tersebut belum diikuti oleh tingginya tingkat partisipasi perempuan dalam proses pelatihan dan sosialisasi yang dilakukan. “ Ke depan, cara memperluas tingkat partisipasi perempuan dalam proses perencanaan dan pembangunan desa merupakan hal yang harus mendapatkan perhatian lebih serius” begitu ungkap Agus di akhir presentasinya.

Kasepuhan merupakan kelompok masyarakat adat yang menjadi sasaran program inklusi social ini. Kelompok yang lain adalah minoritas agama, korban pelanggaran HAM berat, anak terlantar dan anak pekerja seks komersial dan kelompok disabilitas.

Menanggapi presentasi tersebut, Erman Rahman perwakilan dari TAF mengingatkan bahwa pelaksanaan Program Peduli idealnya menghasilkan perubahan yang berguna untuk komunitasnya. Berdasarkan pandangan tersebut Erman menganggap bahwa pelaksanaan Program Peduli Desa ini belum memperlihatkan adanya sebuah perubahan signifikan yang bisa dijadikan pembelajaran bersama-sama seluruh pelaksana Program Peduli Desa.

Senada dengan Erman, Sujana Royat, penasehat senior Program Peduli mengatakan bahwa dari presentasi-presentasi yang dilakukan belum terlihat perubahan nilai nilai yang masif. Perubahan nilai itu masih dalam skala kecil dan tidak terlihat dengan jelas. Menurut, Sujana Royat ke depan perubahan nilai itu harus terjadi dengan signifikan dan terdokumentasikan dengan baik. Hal tersebut penting sebagai salah satu ukuran kesuksesan Program Peduli yang baru dijalankan setengah jalan ini.

Secara keseluruhan paparan-paparan dari lapangan berasal dari Kabupaten Jember, Kabupaten Kudus, Kabupaten Lebak, Kabuapten Indramayu, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Garut, Kabupaten Bone, Kabupaten Gowa, Kabupaten Sambas, Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Labura dan Kabupaten Lombok Timur.

Comments

comments