Mendorong Lahirnya Peraturan Daerah Perlindungan Anak di Garut

Permasalahan anak-anak tidak kalah peliknya dengan permasalahan orang dewasa. Permasalahan anak mempunyai banyak ragam, seperti anak nakal, anak nongkrong, anak korban kekerasan, anak dengan disabilitas, dan anak korban ekploitasi seks. Di luar itu, masih banyak permasalahan yang belum berhasil direkam dengan baik. Berbagai permasalahan tersebut menjadi bukti bahwa permasalahan anak sama peliknya dengan permasalahan yang lain.

Namun di lain sisi, aturan formal yang mencoba mengatur permasalahan tersebut masih minim. Di Kabupaten Garut sendiri upaya untuk melahirkan aturan tersebut belum terlihat dengan signifikan ke permukaan. Padahal kasus-kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Garut kecenderungannya mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Berdasarkan hal tersebut, Perkumpulan Inisiatif bekerja sama dengan Yayasan SEMAK, dan Dinas Sosial Kabupaten Garut dalam kerangka Program Peduli Desa menyelenggarakan lokakarya penyusunan peraturan daerah perlindungan anak di Kabupaten Garut. Lokakarya berlangsung di Graha Sasakadana pada hari Rabu, 23 Desember 2015.

Sesi pertama lokakarya tersebut diisi dengan pemaparan analisis anggaran Kabupaten Garut yang berhubungan dengan permasalahan anak. Presentasi tersebut disampaikan oleh Syahbudin Rahman dari aktivitas lokal yang beralifiasi dengan Perkumpulan Inisiatif. Dalam pemaparannya, ia menyampaikan bahwa alokasi anggaran untuk anak di Kabupaten Garut fluktuatif di setiap tahunnya. Secara umum kecenderungannya mengalami kenaikan, namun prosentasenya tidak signifikan jika dibandingkan dengan jumlah anggaran yang dikelola oleh pemerintahan Kabupaten Garut.

Menurut Syahbudin, jika dibandingkan dengan masalah anak yang terjadi di Garut setiap tahun dapat disimpulkan bahwa jumlah anggaran tak sebanding dengan jumlah kasus yang kecenderunganya meningkat setiap tahun.

Dalam tanggapannya, Bunda dari P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak) Kabupaten Garut menyambut baik dan menyatakan apresiasi atas inisiatif Perkumpulan Inisiatif dan Yayasan SEMAK. Usaha positif ini merupakan langkah tepat di tengah permasalahan anak di Kabupaten Garut yang dirasa cukup pelik.

Hanya saja, Bunda memberikan catatan bahwa untuk mengatasi segudang permasalahan tersebut sebaiknya tidak hanya bertumpu pada anggaran yang berasal dari Kabupaten saja. Sebaiknya coba dijajaki pendanaan dari swasta yang berasal dari dana CSR perusahaan swasta yang ada di Kabupaten Garut dan donatur atau orang kaya di lingkungan sekitar. Kalau berharap terlalu besar pada dana pemerintah harus bersiap sakit hati karena prosesnya yang ribet dan memakan waktu yang lama.

Mendorong Lahirnya Perda Perlindungan Anak di GarutMenanggapi hal tersebut, Donny Setiawan Sekretaris Jenderal Perkumpulan Inisiatif menyampaikan bahwa semua jalan harus ditempuh namun tentu saja jalur dana dari pemerintahan harus menjadi prioritas karena uang tersebut merupakan uang warga. Anggaran pemerintah merupakan hak bagi setiap warga negara yang telah membayar pajak. Negara berkewajiban memberikan hak kepada rakyatnya tanpa kecuali.

Jika negara tidak memberikan hak warga, maka sudah seharusnya warga menuntut negara untuk memberikan haknya dengan cara yang konstitusional tentunya.

Comments

comments