Inti Pembaharuan Desa dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan adalah Konsolidasi dan Penataan Desa

Lahirnya undang-undang desa menjadi penanda penting pembaharuan desa. Pengembangan ekonomi kerakyatan merupakan salah satu bentuk pelaksanaan pembaharuan desa tersebut. Namun untuk mengembangkan ekonomi kerakyatan tersebut konsolidasi akses, aset dan aktor merupakan hal penting yang harus dilakukan dengan serius.

Inti Pembaharuan  Desa.....2Selain itu, penataan kawasan perdesaan merupakan hal yang tak kalah penting. Namun penataan kawasan perdesaan ini harus dilaksanakan secara partisipatif dan tidak hanya dilakukan oleh satu desa namun desa-desa yang berada di kawasan tertentu.

Hal tersebut merupakan salah satu inti kesimpulan Sutoro Eko, akademisi dari STPMD (Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa) Yogyakarta dan Donny Setiawan, Sekretaris Jenderal Perkumpulan Inisiatif dalam lokakarya mengenai pembaharuan desa dan pengembangan ekonomi kerakyatan. Lokakarya tersebut diselenggarakan atas kerjasama Perkumpulan Inisiatif dengan Konfederasi Pergerakan Rakyat Indonesia (KPRI) di Hotel Desa Wisata Taman Mini Indonesia Indah (TMII) pada tanggal 12 Januari 2016.

Menurut Sutoro Eko, konsolidasi akses menjadi penting karena sejauh ini akses masyarakat desa terhadap berbagai hal yang mampu memajukan diri mereka sangat terbatas. Keterbatasan akses lahan merupakan salah satu contohnya. Sementara itu, konsolidasi aset diperlukan untuk menata ulang praktik-praktik pengembangan ekonomi rakyat yang sudah dilakukan. Penataan aset ini berkaitan dengan jejak-jejak program pengembangan perekonomian masyarakat desa yang banyak mangkrak di tengah jalan. Konsolidasi aktor, menjadi salah satu kunci untuk mengkonsolidasi akses dan aset masyarakat desa. Konsolidasi ini bisa konsolidasi aktor di dalam desa atau aktor antar desa.

Inti Pembaharuan Desa.....1Sedangkan menurut Donny Setiawan, penataan ulang kawasan perdesaan ini menjadi penting karena pendekatan pengembangan perekonomian perdesaan sekarang harus berbasis kawasan. Pengembangan ekonomi berbasis kawasan ini penting karena antara desa yang satu dengan desa yang lain mempunyai banyak keterhubungan baik dalam segi infrastruktur atau segi potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh masing-masing desa.

Selanjutnya masih menurut Donny Setiawan, salah satu bentuk pengembangan ekonomi rakyat berbasis kawasan tersebut adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). Namun untuk pengembangan ekonomi lintas kawasan ini tentu saja BUMDesa yang dibangun bukan milik salah satu desa namun milik beberapa desa di dalam satu kawasan. Pembuatan BUMDesa antar desa ini mungkin dilaksanakan karena aturan yang ada memberikan peluang bagi masyarakat desa untuk membuat BUMDesa dengan klasifikasi tersebut.

Namun dalam paparannya, Donny mengingatkan bahwa di tengah banyaknya regulasi tentang desa, pembangunan kawasan perdesaan ini harus lebih berhati-hati terhadap dampak dari aturan yang lahir tersebut. “Kita layak berhati-hati dengan banyaknya aturan mengenai desa tersebut karena aturan tersebut mengandung potensi pembiasan dari aturan yang berada di level nasional hingga ke daerah atau antar aturan yang satu dengan aturan yang lain” begitu ungkap Donny Setiawan dalam sesi pemaparannya.

Comments

comments