Tidak Berdaya “Dipeluk” Sekat Keterbatasan

Oleh : Cornelius Helmy Herlambang

Wajah kesehatan Indonesia tahun 2015 masih dilumuri ketidakberdayaan nan mematikan. Keterbatasan infrastruktur hingga belenggu sosial dan budaya masih jadi pemicu. Penuh sekat dan minim kreasi membuat masalah lama masih menjadi hantu menakutkan.

Agustus 2015, Indonesia genap berusia 70 tahun. Namun, bagi sebagian masyarakat Provinsi Maluku, jaminan keselamatan dan kesehatan datang dari Timor Leste yang merdeka sekitar 13 tahun lalu. Marthin Dahoklory dan warga Pulau Kisar, Kabupaten Maluku Barat Daya, Maluku, lainnya, merasakan hal itu.

Tinggal di kabupaten tanpa fasilitas kesehatan ideal, Marthin memilih Timor Leste ketimbang Ambon, ibu kota Maluku. Perjalanan dua jam menggunakan perahu cepat ke Timor Leste lebih rasional ketimbang berhari-hari di laut menuju Ambon. Meskipun tidak selalu menyelamatkan, karena pasien datang dalam keadaan kritis, negara tetangga menjadi tumpuan memperpanjang usia. Kondisi itu seharusnya menampar Indonesia. Kesehatan sebagai kebutuhan dasar belum terpenuhi.

Kepala Bidang Pengendalian Penyakit dan Krisis Kesehatan, Dinas Kesehatan Maluku, Ritha Tahitu menyatakan, pelayanan kesehatan di wilayah perbatasan masih minim perhatian dan terobosan. Kondisi itu membuat kualitas kesehatan masyarakat masih jauh dari ideal.

Minim kreasi juga menjadi bumerang di Sulawesi Tengah (Sulteng). Di Palu, ibu kota provinsi, jumlah kematian 20 ibu pada tahun 2015 adalah yang terbesar di Sulteng. Kondisi itu berbeda apabila dibandingkan Parigi Moutong, salah satu kabupaten di Sulteng. Lewat kebijakan pengangkatan bidan, jumlah kematian bisa ditekan meski tidak terlalu signifikan. Kematian ibu di Parigi Mountong perlahan ditekan dari 16 ibu tahun lalu menjadi 14 ibu pada tahun 2015.

Sulit bangkit juga terjadi di Aceh dalam 10 tahun terakhir. Trauma akibat konflik vertikal kurang lebih 30 tahun, lalu dihantam tsunami 2004, membuat Aceh terus terbelit masalah kesehatan jiwa.

Data Dinas Kesehatan Aceh memprediksikan ada lebih dari 19.000 kasus pada periode 2006-2015. Kasus itu banyak terjadi di pesisir timur Aceh, seperti Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Bireuen, Kabupaten Pidie, dan Kabupaten Aceh Besar. Kemiskinan hingga mudahnya nyawa melayang, rentan terus berputar di sana.

Kasus pembunuhan janggal marak di Aceh, tiga bulan terakhir, terjadi dalam lingkungan keluarga dan pertemanan. Dibumbui kemiskinan, kasus itu diduga timbul akibat masalah kejiwaan. Seseorang dengan mudah menganiaya bahkan membunuh di luar kontrol.

Nurjamah Nitura, psikolog dari Psikodita, yayasan bergerak di bidang konseling ibu dan anak Aceh, menjelaskan hal itu dapat diatasi ataupun diantisipasi dengan membangun relasi sosial yang kuat. Tidak hanya melalui sektor kesehatan, tetapi harus didukung aktivitas ekonomi lainnya.

Peran serta semua pihak memperbaiki kualitas kesehatan juga dibutuhkan warga di Sumatera Barat. Selama tahun 2015, Sumbar masih harus bekerja keras melepas belenggu kasus kematian ibu sebanyak 93 kasus, bayi (264), dan anak balita (124) di tahun 2015. Penempatan tenaga kesehatan tidak merata hingga keterbatasan infrastruktur membuat sosialisasi kesehatan sangat minim.

Mandiri

Di Kampung Ebah, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, 9 Desember 2015, Mamah Entoy menyimpan harapan besar, kepala daerah untuk lima tahun ke depan mampu meningkatkan kualitas kesehatan di Kabupaten Bandung.

“Masih banyak ibu muda dan anak-anak di Kabupaten Bandung dihantui kematian,” katanya. Jari kelingking Mamah Entoy masih basah berlapis tinta biru pekat saat keluar dari tempat pemungutan suara untuk memilih bupati-wakil bupati.

Ucapan dukun bayi itu terbukti tak lama setelah tiba di rumahnya. Di beranda rumah, ia ditunggu perempuan setempat berusia 17 tahun. Perutnya membuncit. Dia hamil tua. “Tos parios ka bidan? (Sudah periksa ke bidan),” tanya Entoy.

Atos ku mamah we. Repot ngurusna (Sudah dengan Mamah saja. Repot mengurusinya),” jawab perempuan itu.

Rengekan itu membuat Entoy mencari jalan tengah. Demi keselamatan janin dan ibunya, ia melaporkan kasus itu ke bidan swasta dan rumah sakit di Kabupaten Bandung. Setelah mendapat izin, ia baru berani menangani persalinannya.

Perempuan muda itu beruntung datang ke Entoy. Dia satu dari sedikit dukun bayi di Kabupaten Bandung yang paham penanganan kesehatan persalinan yang baik dan benar.

“Banyak pelatihan kesehatan mandiri yang dilakukan Sapa Institut, membuat saya punya banyak ilmu baru, terutama persalinan dan kesehatan ibu anak. Mungkin, kalau tidak bergabung dengan Sapa Institut, keahlian saya hanya akan mengantarkan kematian,” kata Entoy.

Selain Sapa Institut, kiprah lembaga nonpemerintah lain juga dapat menjadi contoh. Salah satunya Perkumpulan Inisiatif dan HIVOS Mei 2015 lewat layanan Bunda TekTok. Layanan ini berupa pesan singkat seluler yang memberikan informasi seputar kesehatan pada ibu hamil dan keluarganya. Program ini hadir di Sumedang, Garut, dan Majalengka.

Kemandirian juga muncul lewat layanan SMS Bunda yang ditelurkan Jhpiego dan GE Foundation lewat Jhpiego dan GE Foundation. Selain di Jabar, program ini juga diperkenalkan di Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Sumatera Utara, Banten, hingga Sulawesi Selatan. Layanan ini menawarkan pengetahuan kesehatan ibu, janin, hingga anak di bawah umur dua tahun melalui pesan singkat.

Di tengah keterbatasan, kesehatan jelas bukan monopoli pihak tertentu. Sekali lagi, peran semua pihak harus muncul apabila republik ini ingin berubah.

Nusantara Sehat

Tahun ini, ironi terkait kesehatan di sejumlah daerah kembali dipetakan pemerintah. Setidaknya Maluku dan Aceh menjadi daerah prioritas program Nusantara Sehat, program utama pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla di bidang kesehatan. Selain Maluku dan Aceh, program ini dilakukan di Bengkulu, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, dan Papua.

Melalui penempatan tenaga kesehatan berbasis tim, Nusantara Sehat diharapkan memenuhi kebutuhan layanan dasar kesehatan. Program itu berhasil jika tim berhasil mengawali perubahan di masyarakat setelah bertugas dua tahun di lokasi penempatan.

Langkah pemerintah itu jelas memberi harapan. Namun, bekerja sendirian jelas menjadi beban berat. Melirik kemandirian masyarakat, mungkin menjadi alternatif menyejukkan.

(FRN/VDL/DRI/ZAK)

Sumber : Harian KOMPAS cetak, Kamis, 7 Januari 2016

Comments

comments