Konsorsium Peduli Desa Kembangkan Model Partisipasi Kelompok Tereksklusi

Bertempat di Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Konsorsium Peduli Desa (KPD) bekerja sama dengan Kemenko PMK dan didorong oleh The Asia Foundation (TAF) serta Pemerintah Australia menyelenggarakan seminar pembelajaran praktik penguatan Program Peduli Desa melalui implementasi Undang-Undang Desa.

Program Peduli sendiri merupakan sebuah program yang mempromosikan inklusi sosial sebagai salah satu cara untuk keluar dari kemiskinan dengan perbaikan penerimaan masyarakat, pemberian layanan oleh pemerintah dan penerbitan kebijakan.

“Dalam konteks promosi inklusi sosial tersebut, KPD berperan memfasilitasi kelompok terekslusi yang berada di desa-desa untuk dapat terlibat dalam proses penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran serta mendapatkan manfaat atas bertambahnya anggaran yang masuk ke desa”, ungkap Yusuf Murtiono mewakili KPD dalam sesi pembuka seminar tersebut.

Dalam sesi lanjutan, Yusuf mempersilahkan anggota KPD untuk menyampaikan pengalaman mereka di masing-masing daerah sesuai karakteristik kelompok tereksklusi yang didampingi. Aang Kusmawan dari Perkumpulan Inisiatif yang mendampingi kelompok anak korban eksploitasi seks komersial (ESKA) mengatakan bahwa desa di Kabupaten Garut telah memberikan alokasi anggaran untuk menangani permasalahan ESKA. Hal tersebut dimungkinkan terjadi karena dua hal. Pertama, keterbukaan kepala desa dan kedua, model partisipasi yang dikembangkan. “Anak korban tidak bisa langsung dilibatkan dalam proses penyusunan dokumen perencanaan desa, namun mereka diwakili oleh orang tua mereka dan pihak yang peduli dengan kondisi mereka yang dikelompokan dalam satu wadah yang dinamakan Komite Pendidikan Masyarakat Desa (KPMD)”, jelas Aang Kusmawan.

Rosniaty Azis dari Yayasan Swadaya Membanngun Indonesia (Yasmib) yang mendampingi kelompok disabilitas menyatakan bahwa desa di Kabupaten Bone yang merupakan desa dampingan Yasmib juga telah mengalokasikan dana untuk kelompok tereksklusi. Usaha mendorong kelompok tereksklusi di Bone berbeda dengan di Kabupaten Garut. Di Kabupaten Bone, ada proses yang cukup panjang sebelum kelompok tereksklusi dapat berpartisipasi dalam proses musyawarah penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran desa. Proses tersebut dinamakan dengan diskusi kampung. Dalam diskusi itu, kelompok disabel diajak untuk dapat mengungkapkan pendapat di antara mereka sendiri, lalu mereka dengan keluarga masing-masing serta antara mereka dengan kelompok masyarakat lain. “Model diskusi kampung ini terasa efektif untuk mendorong kelompok disabilitas untuk terlibat dalam proses penyusunan dokumen perencanaan dan pembangunan desa” begitu ungkap Rosniaty Azis yang akrab dipanggil Kak Ros ini.

Yusuf Murtiono menyampaikan pengalamannya mendampingi kelompok tereksklusi di Kabupaten Jember. Dalam paparannya, Yusup mengatakan bahwa kelompok tereksklusi di Jember berbeda dengan di Garut dan Bone. Kelompok tereksklusi di Jember adalah anak-anak buruh perkebunan yang berada di lokasi terpencil dengan kondisi infrastruktur yang buruk. Yusuf menyatakan bahwa upaya melibatkan kelompok orang tua anak buruh perkebunan di Jember bukan hal mudah. Sikap minder dari masyarakat menyebabkan mereka sulit untuk dapat mengemukaan pendapat di muka umum. Perlu rangkain kegiatan dari mulai pelatihan hingga diskusi yang panjang untuk dapat meningkatkan kapasitas dan membuat mereka percaya diri untuk dapat mengemukakan pendapat di muka umum.

Di akhir sesi pembelajaran, Yusuf menyatakan bahwa kelompok tereksklusi sudah dapat berpartisipasi dalam proses perencanaan dan penganggaran namun perlu dicatat keterlibatan kelompok tereksklusi perlu dijaga konsistensinya, mengingat alur perencanaan dan penganggaran yang panjang dan rumit dapat saja merubah orientasi kelompok ini.

Selain itu, hal penting lainnya adalah mengenai ruang diskusi yang dibangun. Dalam melibatkan kelompok tereksklusi, ruang-ruang diskusi non formal mempunyai peranan yang lebih penting selain ruang-ruang diskusi formal.

Comments

comments