Quo Vadis Kota Tasik

Cihideung – Dengan berbagai fenomena scandalous yang mengemuka di Kota Tasikmalaya menjelang perhelatan Pilkada 2017, saat ini sudah waktunya mengevaluasi kepemimpinan Pemerintah Kota Tasikmalaya sebagai proyeksi kepemimpinan di masa depan agar lebih baik.

Para tokoh, pelaku usaha dan pemerhatipun mulai angkat bicara menyikapi munculnya beberapa permasalahan yang mengganggu kondusivitas dan kestabilan kota berjuluku Kota Santri ini. Diharapkan dalam momentum Bulan Ramadhan menjadi madrasah rohani bagi semua masyarakat Kota Tasikmalaya yang religius.

Untuk itu para tokoh, pelaku usaha dan pemerhatipun berharap momen menghadapi pesta demokrasi tersebut bisa terumuskan kriteria bakal calon yang memiliki gagasan visioner serta mampu mengayomi masyarakat, dan siapapun pemimpin Kota Tasikmalaya yang menjadi pilihan masyarakat bisa diterima oleh seluruh stakeholder dan harus berani mengevaluasi dan mengkritisi mana kala terjadi sebuah penyimpangan kebijakan, etika atau moral dalam sebuah kepemimpinan.

Sebab saat ini Kota Tasikmalaya nyaris tanpa kendali dengan adanya konflik wali kota dan wakil, ketidakstabilan birokrasi, mahalnya nilai legalitas perizinan, pelayanan public carut-marut. Sehingga Kota Tasik dinilai sudah masuk kategori status quo artinya sudah kehilangan arah dalam upaya menuntaskan visi misi yang tertuang di RPJMD. Salah satunya seperti target opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang tidak pernah terwujud.

Seperti yang pernah disampaikan Ketua PD Muhamadiyah Kota Tasikmalaya Drs H. Syarif Hidayat, menurutnya seorang pemimpin ideal harus sudah well established (stabil secara ekonomi, Red). Supaya bisa mandiri dan bukan subordinat dari salah satu pihak, agar tidak terjadi politik patronage-client seperti acap kali terjadi. “Perlu figure yang memiliki spirit entrepreneur dalam tata kelola pemerintahan modern seperti yang ditulis oleh David Osborne dan Ted Gobler dalam bukunya ‘Reinventing Government’, terang Wali Kota Tasikmalaya periode 2007-2012.

Sebab, kata dia, syarat seorang pemimpin bukan hanya memiliki capacity (kemampuan) atau willingness (kemauan). Tetapi harus memiliki dukungan financial yang memadai. “Sehingga diharapkan ketika terjun ke politik atau kepemerintahan bukan hanya untuk rice bowl (semangkuk nasi, Red),” paparnya.

Ketua PC NU Kota Tasikmalaya KH Didi Hudaya mengatakan melihat fenomena yang terjadi saat ini, pimpinan di Kota Tasikmalaya mendatang harus amanah. Siapapun orangnya tidak dilihat dari mana dia berangkat, tetapi dilihat kepribadiannya. “Maka saat proses pemilihan nanti masyarakat juga jangan terjebak praktek tidak terpuji seperti money politik atau black campaign. Sehingga ketika memilih pemimpin secara jujur akan lahir juga pimpinan yang jujur,” ungkapnya.

Sineas Politika Ida Garulda mengungkapkan masyarakat madani (civil society) yang tertuang dalam visi Pemerintah Kota Tasikmalaya hari ini sangatlah bagus, tetap penguatan civil society ini harus menjewantahkan dalam perilaku pemimpin dan masyarakatnya. “Ketika suatu kepemimpinan mulai melemah menjadi pemburu rente, harus ada kelompok masyarakat yang tetap ajeg dengan kemandiriannya,” tutur dia.

Pengusaha property dan manufacture H. Budi Mahmud Saputra SE mengatakan sangat penting pemerintah daerah melakukan proteksi dan penguatan potensi usaha lokal agar lebih kompetitif. “Salah satunya di lingkup perizinan, pemerintah harus memberi kemudahan izin dengan meminimalisir high cost dalam perizinan,” paparnya.

Ketua STIA Tasikmalaya Dr.H.Kholis Muchlis MPd mengungkapkan dalam proses pilkada aka nada komunikasi atau tawar-menawar dan itu sesuatu yang normal. Namun dimensi norma harus menjadi patokan dalam berprilaku politik. “Sehingga menjelang pilkada nanti, momentum kampanye pun bisa dilewatinya dengan santun dan damai,” tandasnya.

Ketua STIA YPPT Tasikmalaya Dr.Ani Heryani S.Sos MSi menuturkan jika Kota Tasik ingin dijadikan pusat pertumbuhan ekonomi di Priangan Timur, maka harus dipimpin oleh pemimpin yang mampu mendongkrak kemajuan perekonomian, pendidikan juga IPM (Indeks Pembangunan Manusia).

“Wali Kota ke depan harus menawarkan visi dan misi yang lebih bagus, paham manajemen konflik sehingga bisa menciptakan good government,” tuturnya.

Pemerhati Tasikmalaya Asep M. Taman menambahkan mencuatnya beberapa skandal di Kota Tasikmalaya harus menjadi momentum refleksi makna jabatan dan kepemimpinan. Salah satunya adalah momentum pilkada. Jika strategi dan praktek politik hanya mengacu pada ilmu dan seni, maka kepemimpinan akan menjadi ajang perselingkuhan penguasa dan pengusaha. “Untuk itu, perlu ada pengawasan dan pengawalan terhadap etika pemimpin,” tandasnya.

Pemerhati dari Perkumpulan Inisiatif Nandang Suherman mengharapkan bakal calon mulai berbicara gagasan dan ide-ide apa saja yang akan dilakukan dalam upaya membawa Kota Tasikmalaya lebih baik. “Jangan hanya sekedar pencitraan saja, gagasan dan idenya pun perlu diketahui masyarakat luas,” tuturnya.

Nantinya, gagasan dan ide bakal calon akan menjadi rujukan serta kontrak politik bagi masyarakat dalam menentukan pilihan.”Hari ini, saya lihat tidak ada bakal calon yang secara serius mengungkapkan gagasannya dalam upaya memperbaiki Kota Tasik,” pungkasnya.

Cendekiawan Fauz Noor mengatakan pemimpin di Kota Tasikmalaya ke depan harus yang jujur dan berani mengakui setiap kesalahan. Agar bisa menjadi contoh berprilaku bagi masyarakat. “Kalau pemimpinnya tidak jujur, bagaimana masyarakatnya,” papar dia. (klm/mg14/rdp)

Sumber : Harian Cetak Radar Tasikmalaya, 23 Juni 2016

Comments

comments