Elaborasi Konsep Perlindungan Sosial Transformatif di Indonesia

Konsep perlindungan sosial transformatif merupakan konsep yang dilahirkan sebagai kritik terhadap konsep perlindungan sosial yang sekarang diterapkan di Indonesia. Penyelenggaraan BPJS yang bersifat top down dilawan oleh konsep perlindungan sosial transformatif yang bersifat top down dan bottom up, begitu ungkap Anwar “Sastro” Maaruf, Sekretaris Jenderal Konfederasi Pergerakan Rakyat Indonesia (KPRI). Ungkapan tersebut muncul dalam sesi pembukaan lokakarya Perlindungan Sosial Transformatif di Indonesia yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Inisiatif di Resort Kampung Legok, 16 Juli 2016.

IMG-20160716-WA0013 Lokakarya Perlindungan SosialSecara konseptual, pelaksanaan perlindungan sosial di Indonesia yang dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) banyak menuai kritikan tajam. Abu Mufakir dari Inkrispena, lembaga penelitian partikelir yang mendalami isu perlindungan sosial mengatakan bahwa pelayanan yang diskriminatif terhadap peserta BPJS masih didapati di beberapa instansi pemberi layanan kesehatan. Selain itu, BPJS dalam bidang kesehatan hanya membayari pengobatan dengan biaya yang murah, sementara untuk pengobatan dengan biaya yang besar kebanyakan tidak ditanggung oleh BPJS. Namun di lain sisi, dengan adanya sistem BPJS, lembaga penyedia layanan kesehatan seperti rumah sakit atau puskemas mulai bersaing dengan rumah sakit atau puskesmas lainnya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat karena semakin banyak peserta yang terlayani maka akan semakin besar pula pendapatan rumah sakit atau puskesmas tersebut.

Diding Sakri, Anggota Perkumpulan Inisiatif yang sedang menyelesaikan studi doctoral di Inggris memberikan masukan sekaligus mengajak semua peserta lokakarya untuk diskusi lebih dalam terutama mengenai pembiayaan penyelenggaraan jaminan sosial di setiap negara. Selama ini di Indonesia, pembiayaan penyelenggaraan jaminan sosial masih berasal dari iuran warga negara yang dikelola oleh pemerintah sendiri. Namun di negara lain sumber pembiayaan tidak hanya berasal dari iuran masyarakat, namun ada juga yang berasal dari pemerintah yaitu melalui pajak yang dipungut dari masyarakatnya dan juga dari komunitas.

Menanggapi hal tersebut, Ari Nurman, yang baru saja menyelesaikan studi doctoral di Denmark menyatakan bahwa dana dari masyarakat atau dari negara mempunyai kelebihan dan kekurangannya sendiri. Selain itu, Ari mengatakan bahwa selama ini referensi utama penyelenggaraan jaminan sosial bagi banyak negara adalah negara Skandinavia yang salah satunya Denmark. Namun setelah beberapa tahun menjalani hidup di situ, penyelenggaraan jaminan sosial di Denmark ternyata mempunyai banyak kelemahan. Secara tidak langsung Ari menyatakan bahwa negara-negara Skandinavia tidak terlalu relevan untuk dijadikan sebagai rujukan utama.

Melihat kondisi demikian, Ari menyarankan semua pihak yang peduli terhadap isu perlindungan sosial untuk mendiskusikan kembali mengenai konsep penyelenggaraan jaminan sosial yang dicita-citakan termasuk konsep perlindungan sosial transformatif itu sendiri yang tentu saja masih harus diperkuat terus menerus.

Comments

comments