Peran Desa Melindungi Pekerja Anak di Perkebunan

“Peraturan Bupati Sambas mengenai kewenangan lokal berskala desa telah memuat semua daftar kewenangan yang dibutuhkan oleh desa. Jika ada kewenangan yang belum termuat, desa dipersilahkan untuk memasukkan daftar kewenangan yang dimaksud ke dalam perdes masing-masing selama tidak bertentangan dengan aturan lain”, ungkap Fitri dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas. Ungkapan tersebut dilontarkan oleh Fitri pada acara lokakarya revisi Peraturan Bupati Sambas mengenai Kewenangan Lokal Berskala Desa yang dilaksanakan di kantor LSM Gapemasda pada hari Kamis, 29 September 2016.

Acara lokakaryaperan-desa-melindungi-anak-pekerja-di-perkebunan-sambas tersebut merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam Program Peduli Desa dukung The Asia Foundation (TAF) dan Pemerintah Australia yang dijalankan atas kerja sama antara Perkumpulan Inisiatif dengan LSM Gapemasda di Kabupaten Sambas.

Dadan Ramdan, Program Manajer Program Peduli Desa dari Perkumpulan Inisiatif mengatakan bahwa salah satu latar belakang penting pelaksanaan lokakarya ini tiada lain ingin mendorong agar kelompok masyarakat yang termarjinalkan seperti kelompok pekerja anak mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya atas pelaksanaan Undang-Undang Desa. Dadan menyebut mereka adalah kelompok yang tidak mendapatkan apa-apa dari desa. Selain itu, selama ini keberadaan pekerja anak perkebunan belum dianggap sebagai permasalahan pemerintah desa. Masih kuat pandangan bahwa masalah pekerja anak merupakan masalah antara orang tua dengan pihak perusahaan atau perseorangan di perkebunan.

Jefriadi Tarsu, peneliti isu pekerja anak dari LSM Gapemasda, mengatakan bahwa dari hasil kajian singkat Perbup Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sambas dan pengamatan di lapangan banyak sekali kasus terjadi di perkebunan kelapa sawit namun seringkali desa tidak bisa berbuat apa-apa ketika terjadi permasalahan tersebut.

Dari hasil kajian diketahui bahwa peraturan bupati sama sekali tidak memberikan kewenangan bagi desa untuk menyelesaikan konflik yang terjadi antara pekerja anak dengan pihak individu atau perusahaan kelapa sawit. Berdasarkan hal tersebut, maka Jefri, merekomendasikan agar penyelesaian konflik antara pekerja anak dan pihak perusahaan atau perorangan menjadi salah satu kewenangan desa.

Menanggapi hal tersebut, Fitri menyatakan bahwa kewenangan untuk menyelesaikan konflik sebenarnya bisa dilakukan oleh desa tanpa harus merevisi karena itu merupakan salah satu penafsiran desa boleh mengembangkan kewenangan yang tidak tercantum secara langsung dalam perbup. Namun Fitri mengingatkan agar peraturan desa yang dibuat tidak bertentangan dengan undang-undang yang lain. Khusus dalam penanganan konflik pekerja anak di perkebunan kelapa sawit, Fitri merekomendasikan bukan desa yang menyelesaikan konflik tersebut, namun desa cukup menjadi fasilitator penyelesaian konflik tersebut.

Di sesi akhir pemaparan, Jefriadi mengatakan selain penanganan konflik, hal penting lain yang luput selama ini adalah pendataan dan pengawasan permasalahan pekerja anak. Jefriadi merekomendasikan desa mempunyai wewenang melakukan pendataan pekerja anak, termasuk permasalahannya dan juga pengawasan tentang pekerja anak.

Comments

comments