Peran PPID Pemkot Tasik Belum Optimal

BUNGURSARI – Layanan informasi dan dokumentasi publik yang dilakukan Pejabat Pengelola Infomasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya dinilai masih belum optimal. Disamping pemahaman beberapa pejabat dan dukungan anggaran untuk berlangsungnya PPID sangat minim.

Salah satu pemateri dari Perkumpulan Inisiatif Nandang Suherman mengatakan dari beberapa temuan di lapangan, pelayanan yang diberikan PPID sangat variatif. Terutama terkait data yang bersentuhan dengan anggaran. Contohnya seperti saat saya melakukan sengketa dengan pemkot soal dokumen publik yang disidangkan di Bandung. “Waktu itu saya sulit mengakses data terkait anggaran publik, padahal dalam aturan siapapun masyarakat diperbolehkan mengetahui data anggaran,” ujarnya usai memberi pemaparan dalam rapat koordinasi PPID Kota Tasikmalaya di Aula Bale Kota Tasikmalaya, kemarin (25/11).

Dia menceritakan saat meminta dokumen publik pun dari sekian bahan yang diminta beberapa diantaranya tidak diberikan dan hanya ringkasan saja. Untuk itu, dirinya melaporkan hal tersebut ke Komisi Informasi (KI) Jawa Barat. Kemudian, kata dia, mereka yang merupakan PPID masih ada yang tidak paham fungsi PPID itu sendiri.

Di daerah lain, kata dia, dokumen publik sudah terang benderang dipaparkan kepada masyarakat. Dari mulai menggelar festival anggaran pemerintah, penyebaran rincian APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) melalui poster yang disebar di pasar hingga di tempat keramaian  dokumen anggaran dipajang di jalan. “Karena memang harus terbuka dan diketahui semua pihak. Jadi tidak aneh dengan apa itu APBD. Apabila dokumen publik tertutup dan informasi terkesan eksklusif, itu rentan dimanfaatkan orang berkepentingan. Ini jadi bahan kedepan untuk perbaikan kita,” terangnya.

Menurutnya, harus ada media untuk mengakses informasi-informasi pemerintah yang bisa didapatkan dengan mudah oleh masyarakat.  Kemudian anggaran untuk pelaksanaanya harus ditingkatkan dan menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kapasitas. “Budget yang cukup bisa mendorong PPID pembantu agar lebih optimal. Dan SDM-nya juga masih kurang saat ini,” ujarnya.

PPID Pembantu Kelurahan Kawalu Riswa Purnama mengatakan SDM PPID pembantu di tingkat kelurahan saat ini rata-rata berusia diatas 50 tahun. Sehingga untuk tugas fungsi yang bersinggungan dengan IT pihaknya mengaku terkendala. “Kita harap kedepan ada petugas khusus yang disiapkan. Karena kami yakin informasi bagi publik ini kedepannya sangat penting,” ungkapnya.

Dia menambahkan apalagi Kota Tasikmalaya menjelang dijalankannya program smart city. Tentu pengelolaan website dan lain-lain sangat dibutuhkan dalam menunjang kinerja PPID pembantu di tingkat kelurahan. “Kami harap ini bisa diperhatikan karena tidak semua kelurahan miliki pegawai banyak. Dan lagi perlu adanya tambahan tenaga untuk pengelolaan informasi berbasis IT,” pungkasnya. (igi)

Sumber : https://www.radartasikmalaya.com/berita/baca/13955/peran-ppid-pemkot-tasik-belum-optimal.html (akses 11/29/2016 10:54:48 AM)

Comments

comments