Memulai Tanpa Bisa Mengakhiri

Tua bukanlah sebuah jaminan kemajuan. Mungkin itu adalah sebuah kalimat pembuka yang sekiranya cocok untuk tulisan pendek ini. Sejarah dan waktu boleh terus tumbuh dan berubah namun kenyataan itu bukan berarti kepastian atas segala perubahan pada kesadaran kita akan sebuah pembangunan dalam konteks kemajuan.

Jombok, mungkin sudah tidak asing lagi bagiku. Bagi pemuda yang bekerja sebagai montir bengkel dan aktif dalam komunitas pecinta sejarah tentunya, Desa Jombok bukanlah desa yang asing bagiku. Sebagai montir bengkel tentunya saya seringkali menemui pelanggan yang berasal dari Desa Jombok dan sebagai anggota komunitas pecinta sejarah tentunya saya beberapa kali “blusukan” di desa ini karena kekayaan arkeologis yang tersimpan di desa ini.

Awal Mula

Tulisan pendekku ini tidak akan menceritakan kisah pertama kali saya bersentuhan dengan Desa Jombok, akan tetapi lebih fokus menceritakan pengalamanku beberapa hari hidup, tinggal dan bersentuhan langsung dengan Desa Jombok. Awal cerita, entah bagaiman saya bisa menjadi peserta Sekolah Politik Anggaran (selanjutnya kutulis SEPOLA). Yang saya tahu saya harus datang di kantor ini, tanggal sekian dan pukul sekian.

Terpaksa. Itulah satu kata yang yang mendorongku untuk ikut SEPOLA. Akan tetapi seiring waktu berjalan, maka kata itu berubah menjadi sebuah kalimat, “aku harus ikut sampai akhir”. Bicara masalah manfaat itu bukanlah sesuatu yang penting bagiku karena berbicara masalah manfaat tentunya sudah ditulis oleh teman-teman lain dalam laporan masing-masing, yang terlintas dalam pikiranku hanyalah kalimat, “inilah jalan awal memulai pertualangan baru”. Dan tanpa aku sangka di akhir pertemuan SEPOLA, atas setting-an teman saya yang bernama Trigus Dodik Susilo, berhasil menjerumuskan saya menjadi koordinator bagi teman-teman alumni SEPOLA.

Menjerumuskan diri lebih dalam tentunya tidak ada dalam pikiranku saat mengikuti SEPOLA. Tetapi apa daya, ketika proses yang paling menjemukan dalam sistem demokrasi yaitu sistem voting telah berjalan, maka tanggung jawab yang diamanahkan tentunya tidak bisa kita buang di pinggir jalan seenaknya.

Tangga Satu

Saya masih ingat ketika pertemuan terakhir SEPOLA Kabupaten, selain keputusan memilih saya sebagai koordinator alumni SEPOLA juga memutuskan siapa-siapa saja yang berangkat ke Kota Bandung untuk mengikuti Training of Trainer (yang selanjutnya kusebut ToT). Sebanyak lima orang ditunjuk setelah melalui jalan musyawarah yang panjang.

Awal mula saya tidak mengajukan diri untuk mengikuti ToT di Bandung dengan alasan bahwa saya harus mengkoordinatori teman-teman lain untuk menyelesaikan policy brief dari hasil pengolahan data-data APBD Trenggalek 2107 (walaupun sampai saat inipun tugas tersebut tidak kunjung selesai). Akan tetapi, nasib berkata lain. Adanya perubahan lokasi tempat ToT dilaksanakan dan penambahan kuota alumni SEPOLA Kabupaten untuk mengikuti ToT yang semula berjumlah 5 menjadi 10, akhirnya kembali menenggelamkan diri semakin dalam karena pada akhirnya pun, saya menjadi peserta ToT.

Saya lupa tanggal berapa pelaksanaan ToT. Yang saya ingat terkait pelaksanaan ToT adalah dilaksanakan di salah satu (mungkin satu-satunya) hotel yang ada di Kecamatan Panggul.

Setelah mengikuti ToT selama 3 hari dengan suasana penuh humor, akhirnya diputuskanlah saya harus meninggalkan hotel berkasur empuk dan ber-WC duduk yang nyaman. Walaupun dengan berat hati, akan tetapi itu sebuah keharusan yang setelah pembekalan yang dilaksanakan, kami harus sesegera mungkin untuk pergi ke desa, tempat kami akan diterjunkan sebagai fasilitator.

Untuk Kabupaten Trenggalek sendiri, terdapat 2 desa yang dijadikan sasaran pendampingan yaitu Desa Jombok, Kecamatan Pule dan Desa Dongko, Kecamatan Dongko. Karena terdapat 2 desa yang dijadikan sasaran pendampingan maka berimbas pada jumlah fasilitator (kami peserta SEPOLA). Tiap-tiap desa didampingi oleh 5 orang fasilitator dan ditambah 1 pendamping dari pihak Inisiatif sebagai penyelenggara program itu sendiri.

Tangga Dua

Setelah menghabiskan satu hari di rumah, tibalah saatnya saya berangkat untuk pergi ke Desa Jombok, karena di desa inilah saya ditunjuk untuk menjadi fasilitator Program Sekolah Politik Anggaran (SEPOLA) Desa. Selain saya, tim fasilitator untuk Desa Jombok adalah Trigus Dodik Susilo, Zamzam, Arum dan Ajar, serta tidak lupa Wulandari dari pihak Inisiatif.

Seperti yang telah saya singgung di atas, ini bukan pertama kali saya menjejakkan kaki di Desa Jombok. Saya telah beberapa kali berkunjung di desa ini untuk “blusukan” yaitu istilah lain susur tempat-tempat yang menyimpan peninggalan arkeologis masa lampau.

Salah satu peninggalan arkeologis yang patut dibanggakan adalah bukti arkeologis bahwa desa ini merupakan Mandala Kedewaguruan (semacam pondok pesantren untuk saat ini) dari era Kerajaan Kadhiri. Tanpa mengenyampingkan peninggalan-peninggalan lain seperti watu lumpang, watu sawungan, petirthaan dan lainnya, bukti arkeologis berupa inskripsi berbahasa Kawi dan berhuruf Jawa kuadrat ini merupakan bukti nyata bahwa Desa Jombok ini sejak era kerajaan menempati posisi penting dalam kehidupan masyarakat. Akan tetapi dari sinilah pernyataan saya di atas muncul bahwa usia bukanlah jaminan sebuah kemajuan.

Memang secara geografis Desa Jombok tidak berbeda jauh dengan mayoritas desa-desa lain yang terdapat di Kabupaten Trenggalek yaitu berada di kawasan pegunungan dengan akses yang cukup jauh dari pusat pemerintahan. Akan tetapi pemilihan Desa Jombok sebagai salah satu yang menjadi desa sasaran pendampingan tentunya terdapat alasan yang kuat bahwa Desa Jombok sedikit tertinggal dibandingkan dengan desa-desa lainnya.

Bersyukur saya ditempatkan di Desa Jombok. Selain alasan-alasan yang sama dengan alasan yang disampaikan oleh teman-teman fasilitator lain, alasan yang memberatkanku untuk mencintai Desa Jombok adalah kekayaaan peninggalan arkeologisnya.

Dalam pelaksanaan SEPOLA Desa, kami dari tim fasilitator sempat dikagetkan dengan komposisi maupun karakter dari peserta SEPOLA Desa. Peserta yang mewakili keseluruhan lapisan masyarakat Desa Jombok mulai dari pihak pemerintahan desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat Desa Jombok mempunyai karakter yang berbeda.

Dari pihak pemerintahan desa terdapat bermacam-macam karakter. Ada yang terbuka dalam menerima program pendampingan demi kemajuan desanya, ada perangkat desa yang mempertahankan status quo akibat kegagalan-kegagalan program pendampingan yang dilakukan sebelumnya sehingga menimbulkan sikap defense terhadap wacana perubahan yang kami usung dan ada pula yang apatis terhadap fasilitasi yang kami lakukan karena menganggap program fasilitasi yang kami lakukan sama dengan program-program yang dilaksanakan sebelumnya.

Di sisi lain, kekosongan jabatan Kepala Desa Jombok karena meninggal seminggu sebelum pelaksanaan SEPOLA Desa berlangsung, mengakibatkan kondisi semakin kompleks. Prasangka-prasangka negatif terhadap kami sebagai tim fasilitasi maupun peserta SEPOLA Desa akan menggunakan momentum kekosongan jabatan kepala desa tentunya juga muncul dari kalangan Pemerintahan Desa.

Dari pihak BPD, terdapat satu perwakilan yaitu Bapak Untung. Beliau di dalam forum fasilitasi cukup bersuara lantang mengkritik jalannya pemerintahan desa. Setelah kami menelusuri karakternya, baik bersumber dari warga masyarakat maupun Ajar yaitu salah satu fasilitator yang asli warga Desa Jombok, kami mendapatkan informasi bahwa memang Bapak Untung seperti itulah karakternya. Seringkali ia bersuara kritis dan memberikan masukan kepada pemerintahan desa, tetapi seringkali pula kritik dan sarannya diabaikan oleh pihak pemerintah desa.

Sedangkan dari pihak masyarakat, komposisi sangat mewakili lapisan masyarakat. Komposisi yang saya maksud di sini adalah keterwakilan perempuan, pemuda desa (karang taruna), penyandang disabilitas dan pengurus kelompok masyarakat yang ada di Desa Jombok. Komposisi masyarakat yang mewakili sebagai peserta SEPOLA Desa ini tentunya dapat mewakili suara-suara keseluruhan masyarakat Desa Jombok. Mayoritas peserta yang berasal dari kalangan masyarakat ini mengungkapkan ketidaktahuan akan regulasi terkait pelaksanaan pemerintahan di Desa. Dari ketidaktahuan inilah partisipasi masyarakat dalam pembangunan baik dari segi perencanaan, penganggaran maupun pelaksanaan sangat minim. Baru ketika pelaksanaan fasilitasi ini dilaksanakan, masyarakat mengetahui regulasi dan ruang-ruang tempat mereka dapat berpartisipasi dalam pembangunan desanya.

Sebenarnya tidak terlalu banyak materi-materi yang kita sampaikan. Akan tetapi dengan pertimbangan pentingnya aspek “paham” bagi para peserta maka di sinilah waktu bukanlah menjadi target kapan fasilitasi akan berakhir. Materi-materi yang kita sampaikan dalam SEPOLA Desa kemarin antara lain; Konsep Desa Membangun, Kewenangan Desa, Standar Pelayanan Publik, tahap-tahap perencanaan dan penganggaran, analisis dokumen perencanaan, penganggaran desa (meliputi RPJM Desa, RKPDesa dan APBDes) dan advokasi.

Comments

comments