Menyatukan 2 Jenis Organisasi di Pertemuan Nasional

Bertempat di Hotel Grand Inna Malioboro, dua kelompok organisasi masyarakat sipil yang berwatak berbeda dipertemukan Perkumpulan Inisiatif dalam sebuah acara selama 3 hari, yang dimulai tanggal 12 September 2017. Mereka dipertemukan dalam kerangka tema Perbaikan Tata Kelola Sumber Daya Alam Sektor Perkebunan, Pertanian, Kehutanan serta Perikanan dan Kelautan. Organisasi masyarakat sipil yang hadir terentang dari Sumatera Utara sampai Nusa Tenggara Barat.

Federasi Serikat Nelayan Nusantara (FSNN), Serikat Petani Pasundan (SPP), Yayasan Tanah Merdeka, Himpunan Serikat Perempuan Indonesia (Hapsari), Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) NTB, Persatuan Pergerakan Petani Indonesia (P3I), Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA), dan Konfederasi Pergerakan Rakyat Indonesia (KPRI) secara umum dikelompokkan menjadi Organisasi Rakyat (Member Oriented Organization).

Sedangkan di kelompok yang lain secara umum disebut NGO/LSM/Think Tank (Public Oriented Organization), yaitu ICW (Indonesia Corruption Watch), PWYP-Indonesia, Pattiro, FORMASI-Kebumen, Walhi Sulawesi Selatan, JKPP (Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif), FWI (Forest Wacth Indonesia),  YLBHI, Walhi Jawa Barat, Walhi Lampung, FITRA Sumut, FITRA NTB, Pokja 30-Kaltim, LBH Semarang, FITRA Jatim, IDEA Yogyakarta, IRE (Institute for Research and Empowerment) Yogyakarta, Hutan Rakyat Institute, FAKTA Kalbar, Sayogyo Institute, dan Jaringan Advokasi Tambang (Jatam).

Acara ini tidak lepas dari rangkaian kegiatan sebelumnya, yaitu assessment penerimaan negara di daerah dalam bentuk kajian penjajakan di 7 provinsi, yaitu Lampung, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Barat. Berbekal hasil kajian penjajakan di 4 sektor, kolaborasi Perkumpulan Inisiatif – Seknas FITRA – Ford Foundation – International Budget Partnership bermaksud beranjak merumuskan agenda bersama perbaikan tata kelola.

Sebelum sampai perumusan agenda bersama, pertemuan nasional ini mendalami masing-masing sektor dengan memecahnya menjadi 4 sesi, yaitu identifikasi gambaran struktur dan pola relasi penguasaan dan pemilikan sumber daya, identifikasi pola pemanfaatan/corak produksi, identifikasi besar potensi dan kontribusi masing-masing sektor terhadap pendapatan negara dan nilai kemanfaatan bagi kesejahteraan masyarakat serta sesi usulan perbaikan.

Tiap sektor menjalani 4 sesi dengan dipandu oleh para fasilitator, yaitu Sapei Rusin untuk sektor perkebunan, Arip Yogiawan untuk sektor kehutanan, Ari Nurman dan Donny Setiawan untuk sektor pertanian serta Nana Sukarna untuk sektor perikanan-kelautan. Selepas pengantar dari Sapei Rusin – Perkumpulan Inisiatif dan paparan ringkas hasil kajian penjajakan 4 sektor oleh Yenti Nurhidayat – Seknas FITRA sebagai kerangka kerja lokakarya, semua peserta dibagi ke dalam kelompok untuk penggalian sektor.

FSNN, PWYP-Indonesia, ICW, Walhi Sulawesi Selatan, FORMASI dan Pattiro berkelompok di sektor perikanan-kelautan dengan ditemani peneliti sektor, yaitu Pius Widiyatmoko. SPP, JKPP, Walhi Lampung, AMAN NTB, FAKTA Kalbar, FITRA NTB, FWI, Pokja 30, KPRI dan Yayasan Tanah Merdeka berkelompok di sektor kehutanan dengan penelitinya, Gulfino. FITRA Sumut, Hutan Rakyat Institut, Hapsari, Jatam dan KPA mengelompok di sektor perkebunan bersama dengan peneliti Gurnadi. Sedangkan sektor pertanian dengan peneliti Anggita Clara Shinta, kelompoknya terdiri dari IDEA Yogyakarta, IRE Yogyakarta, Sayogyo Institute, SPP, P3I dan Walhi Jawa Barat.

Pertemuan nasional ini juga dihadiri Jean Ross dari IBP dan Alexander Irwan dari Ford Foundation.  Jean Ross aktif mengamati jalannya diskusi kelompok dan sesekali ikut dalam diskusi.

Pada hari Kamis, 14 September 2017, masing-masing perwakilan kelompok memaparkan hasil pendalaman isu tiap sektor.  Setelah pemaparan, Sapei Rusin mengajak para peserta untuk mengusulkan agenda bersama yang paling mungkin dikerjakan untuk menuju perbaikan tata kelola di 4 sektor. JKPP dan FWI menawarkan berbagi data yang mereka miliki untuk digunakan oleh peserta lain dalam kerja-kerja advokasi. Demikian juga dengan Perkumpulan Inisiatif yang menawarkan data-data yang dimiliki.

Comments

comments