Walikota Bandung Dilaporkan ke KPK Terkait Pengelolaan Deposito Rekening Pemerintah

Pada tanggal 8 Juni 2018 lalu, Beyond Anti Corruption (BAC) dan Perkumpulan Inisiatif melakukan pelaporan ke KPK atas dugaan adanya pelanggaran hukum dalam pengelolaan rekening deposito milik Pemkot Bandung. Pelaporan tersebut berdasarkan temuan hasil studi BAC dan Inisiatif terhadap berbagai dokumen laporan keuangan Pemkot Bandung kepada Kementerian Keuangan, serta dokumen hasil pemeriksaan atas laporan keuangan yang sudah diaudit oleh BPK RI. Donny Setiawan, Sekjen Perkumpulan Inisiatif, mengungkapkan pada tahun 2016 dan 2017 Pemkot Bandung menyimpan sebagian dana APBD di bank umum. Dana tersebut disimpan dalam bentuk deposito berjangka kurang dari 3 bulan. Lebih lanjut, Donny menilai ada kejanggalan dari besaran nilai uang yang didepositokan berikut bunga yang diperoleh.

Dari studi yang dilakukan, ditemukan besaran deposito Pemkot Bandung di tahun 2016 dan 2017 nilainya cukup fantastis. Di 2016, total dana APBD Kota Bandung yang pernah diendapkan dalam bentuk deposito mencapai Rp. 4,7 triliyun, atau sekitar 65,3 persen dari anggaran APBD Kota Bandung yang mencapai Rp. 7,2 trilyun. Studi juga menemukan bila nilai rata-rata deposito sebesar Rp. 398,67 milyar per bulan. Adapun, jumlah penyimpanan deposito terbesar dilakukan di bulan Oktober dengan nilai Rp. 1,01 trilyun. Sementara di tahun 2017, total dana APBD yang pernah diendapkan dalam bentuk deposito mencapai Rp. 2,6 trilliun atau setara dengan 38,2 persen total dana APBD Kota Bandung yang sebesar Rp. 6,8 trilyun. Rata-rata dana yang didepositokan per bulannya mencapai Rp. 218,67 milyar. Penyimpanan jumlah deposito terbesar dilakukan pada bulan November yaitu Rp. 558 milyar.

Selain besaran nilai deposito yang cukup besar, kejanggalan juga terlihat dari besaran nilai suku bunga yang diterima oleh Pemkot Bandung. Berdasarkan dokumen laporan keuangan, selama tahun 2016 Pemkot Bandung memperoleh bunga deposito sebesar Rp. 25,01 milyar, artinya tingkat suku bunga yang diterima oleh Pemkot Bandung sekitar 0,65 persen per bulan. Ben Satriatna, peneliti BAC, mengungkapkan bila nilai ini melebihi tingkat suku bunga pasar yang hanya berkisar 0,5% per bulannya. Lebih lanjut, Ben tidak memungkiri adanya kemungkinan tingkat suku bunga yang diperoleh Pemkot Bandung bisa lebih tinggi dari 0,65% per bulan seperti halnya yang diperoleh oleh Pemprov Jabar. Studi sebelumnya yang dilakukan oleh BAC dan Perkumpulan Inisiatif, menemukan jika tingkat suku bunga yang diterima oleh Pemprov Jabar mencapai 2,75 persen per bulan. Dugaan tingkat suku bunga yang diperoleh Pemkot Bandung bisa lebih besar dari 0,65% per bulan muncul karena baik Pemprov Jabar maupun Pemkot Bandung sama-sama menyimpan depositonya di Bank BJB.

Bila ternyata Pemkot Bandung mendapatkan nilai suku bunga yang lebih besar dari 0,65 % per bulan, maka dapat diasumsikan bila Pemkot Bandung telah melaporkan perolehan bunga yang lebih kecil dari yang sebenarnya diperoleh. Menanggapi praktek deposito yang dilakukan oleh Pemkot Bandung, Dedi Haryadi, Ketua BAC, menyatakan bila praktek mendepositokan yang dilakukan oleh Pemkot Bandung dapat menghambat proses pembangunan dan pelayanan publik di Kota Bandung karena dilakukan di tengah tahun anggaran. Seyogyanya uang yang didepositokan merupakan sisa anggaran yang tidak terpakai. Lebih jauh Dedi menyatakan tidak transparannya proses penentuan besaran tingkat suku bunga deposito yang disepakati oleh Pemkot Bandung dengan pihak bank menimbulkan kecurigaan adanya indikasi praktek korupsi. Dedi melanjutkan bila penentuan tingkat suku bunga yang lebih tinggi dari tingkat suku bunga pasar bukanlah hal yang wajar, untuk itu perlu dicurigai terjadi praktek gratifikasi, suap, kick-back, dan lain
sebagainya.

Lebih lanjut, Donny menyatakan bahwa kepemilikan rekening deposito oleh Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan No.53/PMK.05/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan No.3/PMK.05/2014 tentang Penempatan Uang Negara Pada Bank Umum. Kota Bandung sendiri telah menerbitkan Peraturan Walikota No. 829 tahun 2015 tentang Penempatan Uang Daerah pada bank Umum. Berdasarkan peraturan tersebut, setidaknya terdapat tiga pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan deposito milik pemerintah daerah. Pertama, Walikota Bandung sebagai Kepala Daerah yang berperan memberikan persetujuan atas besaran nominal, jangka waktu, serta bank yang ditunjuk. Kedua, Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD). Kadis DPKAD memiliki posisi sebagai Bendahara Umum Daerah yang berperan sebagai pejabat yang mengusulkan dan mengelola deposito. Pihak terakhir yang bertanggung jawab atas pengelolaan deposito milik Pemda adalah Sekretaris Daerah. Sekda selaku Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah berperan sebagai pihak yang memimpin dan mengordinasikan pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, Donny menegaskan jika Walikota, Sekda, dan Kepala DPKAD merupakan pihak yang paling bertanggung jawab atas praktek deposito yang dilakukan oleh Pemkot Bandung pada tahun anggaran 2016 dan 2017.

Menanggapi laporan yang dilakukan oleh BAC dan Inisiatif ini, Ridwan Kamil, Walikota Bandung, menyatakan bila dirinya tidak pernah terlibat dalam penentuan kebijakan terkait deposito. Lebih lanjut, Ridwan Kamil menyatakan bila seluruh pengelolaan keuangan dilakukan oleh dinas terkait1. Menanggapi pernyataan Walikota, Dedi Haryadi menyatakan bila pernyataan Pa Wali benar adanya, maka dapat disimpulkan bila inisiatif terkait kebijakan deposito anggaran Pemkot Bandung sepenuhnya di tangan Sekda dan Kadis DPKAD. Artinya tanggung jawab terkait kasus deposito ini sepenuhnya ada di tangan mereka berdua. Namun Dedi masih meragukan klaim dari Walikota. “Biarkan penyidik KPK yang membuktikan klaim Pak Wali,” pungkas Dedi.

Seperti halnya penelusuran atas praktek deposito oleh Pemprov Jabar, BAC dan Inisiatif mengharapkan bantuan KPK untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut atas penyimpanan dana deposito yang dilakukan oleh Pemkot Bandung. Hal ini tentu saja untuk membuktikan apakah terjadi praktek korupsi atau tidak dalam kasus ini.

Kontak Person
Ben Satriatna ( 08122024186)
Donny Setiawan (08122493974)
Dedi Haryadi (081320261221)

Catatan :
1 Komentar Walikota Bandung Ridwan Kamil ini muncul di facebook pada page Dedi Haryadi. Pernyataan Walikota muncul sebagai tanggapan postingan Dedi Haryadi pada tanggal 8 Juni 2018.

Versi PDF, silahkan membaca di sini.

Comments

comments