Perkumpulan Inisiatif, Inisiasi Penguatan Gerakan Masyarakat Sipil untuk Mengontrol Pendapatan Negara dari Sektor Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan

Seluruh sumber daya alam yang ada di Indonesia sebesar-besarnya harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Jangan sampai kekayaan alam terus di ekploitasi tapi masyarakat tidak mendapatkan manfaat paling banyak atas hal tersebut. Dalam konteks tersebut penting untuk bagi masyarakat sipil untuk mengawal agar Negara mampu mendapatkan penerimaan yang besar  dari sector pertanian, perkebunan, kehutanan untuk selanjutnya dikembalikan lagi ke rakyat melalui belanja Negara. Begitu ringkasan sambutan pembukaan yang disampaikan oleh Sapei Rusin, Ketua Dewan Pimpinan Perkumpulan Inisiatif, dalam lokakarya perumusan rencana strategis penguatan kapasitas masyarakat sipil dalam memonitoring pendapatan Negara di sector pertanian, perkebunan dan kehutanan di Hotel Grand Pasundan, rabu 18 Juli 2018.

Pada sesi awal lokakarya, Anggita Clara Sinta, Peneliti Perkumpulan Inisiatif menyampaikan pokok-pokok riset mengenai potensi pendapatan Negara di sector pertanian. Dalam paparannya tersebut, Anggita menyoroti banyak hal diantaranya adalah basis data pemungutan pajak yang belum terlalu akurat. Dalam analisis riset tersebut, Anggita berpandangan bahwa basis data yang kurang akurat berpotensi terhadap tidak terhitungnya potensi pendapatan dari sector perkebunan. Berdasarkan hal tersebut, Anggita menyarankan bahwa basis data pemungutan pajak merupakan hal penting untuk dibenahi diawal.

Setelah Anggita memaparkan hasil risetnya, beberapa peserta yang berasal dari perwakilan pemerintah, akademisi dan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) memberikan tanggapan sekaligus usulan atas tema lokakarya, serta hasil riset tersebut.

Noor Iskandrsyah, dari Badan Kebijakan Fiskal (BKF) menyatakan apresiasi atas riset yang telah dilakukan sembari memberikan beberapa catatan terkait maksimalisasi pendapatan negara di sector pertanian. Beberapa catatan penting tersebut terkait dengan fokus riset pendapatan Negara. Menurut Iskandar, penting sekali untuk meletakan fokus riset tersebut secara terperinci dalam bidang komoditas apa karena sector pertanian merupakan hal luas. Selain itu, menyoroti wilayah Indonesia yang beragam maka jika riset difokuskan di tingkat provinsi maka harus dilihat secara komprehensip produk pertanian apa yang menjadi unggulan di provinsi tersebut.

Menambahkan hal tersebut, Dadan Ramdan, Direktur Eksekutif WALHI Jabar menyatakan bahwa fokus riset yang dilakukan selain komoditas unggulan,juga pelaku dari sector pertanian. “ Penting kiranya untuk memeriksa badan-badan usaha yang bergerak di bidang pertanian, apakah mereka semua sudah menunaikan kewajibannya terhadap Negara” begitu ungkap Dadan.

Menutup sesi diskusi tersebut, Donny Setiawan, sekretaris jenderal Perkumpulan Inisiatif memberikan penegasan bahwa upaya masyarakat sipil untuk terlibat dalam mengawal sumber pendapatan Negara dari sector pertanian ini merupakan inisiasi awal yang membutuhkan banyak masukan mengenai tipologi pendapatan Negara dari sector pertanian serta strategi-strategi yang harus dikembangkan ke depan. Berdasarkan hal tersebut, Donny berpendapat bahwa diskusi seperti ini sangat penting untuk dilakukan secara berkelanjutan.

Comments

comments