Defisit, Beberapa Proyek Dicoret

Tak Ada Alokasi Dana Bangun Rumah Susun, Taman dan Alun-alun Tahun Depan

Defisit Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2019 memaksa Pemerintah Kota Bandung mencoret beberapa proyek infrastruktur ­strategis. Salah satunya adalah ­penundaan kembali penuntasan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) silinder di Rancacili.

Kepala Dinas Perumahan Kawa­san Permukiman Pertanahan dan Pertamanan (DPKP3) Kota Bandung Dadang Darmawan menyatakan, defisit APBD membuat alokasi dana belanja langsung di dinasnya anjlok dari Rp 420 miliar pada 2018 menjadi Rp 270 miliar pada 2019. Imbasnya, beberapa usulan program terpaksa dicoret.

”Tidak ada alokasi dana untuk membangun rumah susun pada ta­hun mendatang, termasuk tidak ada dana menuntaskan rusun silinder yang tinggal satu tahap lagi. Sayang juga sebenarnya,” tutur Dadang, Rabu 19 Desember 2018 siang.

Penundaan penuntasan rusun si­linder adalah yang kedua kalinya. ­Pada tahun anggaran 2018, penuntasan proyek yang membutuhkan dana Rp 22 miliar tersebut juga kalah bersaing dengan pengalokasian dana untuk apartemen rakyat di kompleks yang sama dan kelanjutan proyek rumah deret Tamansari yang gagal dikerjakan sampai akhir tahun akibat dinamika sosial.

Menurut Dadang, alokasi dana untuk rumah deret Tamansari tetap dicantumkan dalam APBD 2019 karena dana tersebut sudah ada sejak tahun anggaran 2017 dan belum ter­serap. Untuk proyek pembangunan rusun di lokasi lain, Pemkot Bandung menyiapkan skema selain penggunaan APBD.

Untuk Rusun Paldam, misalnya, Pemkot disokong oleh Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) untuk merintis skema KPBU (Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha). Dibutuhkan investasi senilai Rp 120 miliar untuk membangun rusun atau apartemen rakyat yang bakal memiliki 90 unit kamar hunian dan 40-an unit kamar komersial tersebut.

Selain ketiadaan dana untuk me­lanjutkan program pembangunan rusun, defisit APBD juga memaksa DPKP3 mencoret rencana pem­bangunan beberapa taman dan alun-alun baru. Salah satunya adalah ajuan pembangunan alun-alun oleh Kecamatan Rancasari. DPKP3 bakal fokus pada pembangunan taman-taman kecil skala RW.

”Untuk taman besar atau alun-alun, kami akan mengupayakan sumber-sumber lain. Yang pasti, tidak ada alokasi dari APBD,” kata Dadang.

Harus prioritas

Peneliti Perkumpulan Inisiatif Donny Setiawan menyayangkan tertundanya lagi penuntasan pem­bangunan rusunawa silinder Rancacili. Menurut dia, pembangunan ru­sun mestinya menjadi salah satu program prioritas pemerintah.

”Kehadiran rusun dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Semakin ditunda, semakin lama warga bisa menikmati hasilnya. Penundaan juga berarti pemkot bakal menghabiskan dana lebih banyak hanya untuk pe­rawatan gedung yang belum juga dihuni,” ucapnya.

Tentang defisit anggaran, Donny  menekankan pentingnya proses pe­ren­canaan yang lebih matang. Turunnya besaran dana transfer dari pemerintah pusat mestinya bisa dibaca lewat kecenderungan yang terjadi dalam 2-3 tahun terakhir.

”Defisit anggaran yang begitu besar terjadi karena proses perencanaan yang tidak matang. Ini jadi pelajaran untuk kerja tahun-tahun mendatang karena dampaknya sangat banyak, termasuk penghapusan program-program strategis ini,” tuturnya.

Matangnya perencanaan, menurut Donny, juga menjadi kunci pemkot menentukan program-program prio­ritas. Tanpa perencanaan yang ma­tang, program prioritas rentan rontok di awal akibat defisit atau terhenti di proses lelang atau pengerjaan. (Tri Joko Her Riadi)***

Sumber : Pikiran Rakyat Cetak, 20 Desember 2018

Comments

comments