Kredibilitas Anggaran : Sudahkah Pemerintah Melakukan Apa Yang Telah Dijanjikan?

Anggaran yang kredibel dan akuntabel merupakan salah satu prasyarat efektifitasnya anggaran dalam mendorong pembangunan nasional, dan atau dalam rangka mengentaskan permasalahan-permasalahan strategis nasional lainnya untuk bisa diatasi. Oleh karenanya, anggaran perlu dipahami oleh seluruh lapisan warga Negara, baik dari sisi fungsi, proses, mekanisme, regulasi yang melandasinya, jangka waktu maupun tanggungjawabnya, agar dalam pelaksanaannya dilakukan secara efektif, efisien dan tepat sasaran pada pokok permasalahan yang hendak diatasi oleh pemerintah.

Peran strategis anggaran dalam pemerintahan memiliki tiga fungsi ekonomi, diantaranya (i) fungsi lokasi, yang berkaitan dengan alokasi anggaran pemerintah untuk tujuan pembangunan, terutama dalam melayani kebutuhan masyarakat, serta mendukung penciptaan akselerasi pertumbuhan ekonomi yang baik dan berkualitas; (ii) fungsi distribusi, yang berkaitan dengan distribusi pendapatan dan subsidi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat; serta (iii) fungsi stabilitas, sebagai upaya menjaga stabilitas kinerja ekonomi, sehingga perekonomian tetap pada kondisi yang produktif dan stabil.

Mengutip dari salah satu artikel pada media massa di tahun 2016, terdapat pernyataan “…Untuk membuat anggaran Negara menjadi lebih kredibel, belanja Negara tahun 2016 dipangkas sebesar Rp. 137,61 triliun. Pemangkasan dilakukan terhadap anggaran pemerintah pusat sebesar Rp.64.71 triliun, dan anggaran transfer daerah senilai Rp. 72.9 triliun. Kondisi tersebut, bahwa shortfall pajak yang terjadi jauh lebih besar. Di tahun 2016, penerimaan pajak hanya sebesar Rp. 1.285 triliun atau terjadi shortfall sebesar Rp. 254.2 triliun. Dari sisi belanja Negara, karena dilakukan pemangkasan, dan realisasinya tahun 2016 hanya Rp. 1.860,3 triliun, atau minus Rp. 222.6 triliun dari target APBN-P 2016 sebesar Rp. 2.082,9 triliun…”[1]

Dari pernyataan diatas, dapat dilihat bahwa terjadinya pemangkasan akibat dari perkiraan penerimaan pajak yang tidak tercapai dari semestinya, lantas bagaimana atas kejadian tersebut fungsi anggaran dapat berjalan dengan optimal dalam menjalankan janji-janji program prioritas pembangunan.

Menakar isu Kredibilitas Anggaran

Menurut beberapa penelitian, kredibilitas anggaran sangat penting untuk pencapaian efisiensi dan efektifitas yang lebih besar dalam operasi pemerintah. Kredibilitas anggaran memerlukan pertimbangan dari dua perspektif yang terpisah terkait aspek teknis dan tata kelola.[2]

Dari sudut pandang teknis, anggaran yang kredibel adalah pada tataran implementasinya berjalan sesuai dengan rencana. Anggaran yang kredibel berarti bahwa jika suatu kegiatan memiliki dana yang dialokasikan, itu akan terjadi. Dan jika tidak memiliki dana yang dialokasikan, itu tidak akan terjadi ( Bothale, 2013; Folcher, 2006). [3]Kredibilitas teknis juga berarti bahwa anggaran itu komprehensif, terjangkau dan berkelanjutan. Anggaran yang kredibel mencakup setiap aspek operasi pemerintah, didasarkan pada perkiraan realistis dari aliran pendapatan yang diharapkan, dan tetap relevan sepanjang periode anggaran ( Folcher, 2006; Whiteman, 2012).[4]

Dari sudut pandang tata kelola yang baik, anggaran yang kredibel adalah anggaran yang memiliki tata kelola internal yang kuat, termasuk pengawasan yang memadai oleh legislatif dan kepemimpinan politik (Folcher, 2006; Whiteman, 2012). Tata kelola anggaran adalah bagian penting dari proses administrasi dan politik pembuatan anggaran berkualitas ( Helpap, 2015). [5]Whiteman, 2012;[6] menyederhanakan istilah kredibilitas anggaran sebagai salah satu dimensi penting dari kinerja manajemen keuangan publik sebagai anggaran realistik dan dilaksanakan sebagaimana telah ditetapkan.

Pada tataran praktik, International Budget Partnership ( IBP) mendefinisikan kredibilitas anggaran sebagai suatu gambaran tentang kemampuan pemerintah, untuk secara akurat dan konsisten memenuhi target pengeluaran dan pendapatannya. Dan amat mungkin, pemerintah memiliki alasan yang baik atas deviasi/penyimpangan yang terjadi dari anggaran awal mereka, terutama ketika guncangan ekonomi menganggu, atau pemerintah menyadai bahwa ada cara yang lebihbaik dan efisien untuk memberikan layanan publiknya.

Masalah inti yang paling relevan bagi masyarakat luat tentang kredibilitas anggadan dan tidak diragukan lagi, merupakan bagian dari alasan mengapa perhatian lebih besar diberikan pada kredibilitas anggaran saat ini. Sebagai contoh, sejauhmana anggaran dilaksanakan dalam rangka memenuhi indikator tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG’s), tentunya tujuan-tujuan tersebut akan terhambat, ketika Negara menganggarkannya, tetapi tidak diterapkan sebagaimana mestinya.

Membangun Praktek atas Kredibilitas Anggaran

Dalam pertemuan pada Februari 2019 lalu, Salah satu kesimpulan dari pertemuan adalah bahwa tidak semua orang berpikir tentang kredibilitas anggaran dengan cara yang sama. Definisi IBP berfokus pada penyimpangan antara pendapatan dan pengeluaran yang dianggarkan dan actual. Hasil  penelitian IBP pun menemukan bahwa memang penyimpangan terjadi signifikan, dengan rata-rata 10 persen di bawah pengeluaran pada sampel di 32 negara. Lebih dari itu, hasil analisis IBP terhadap 24 negara, berdasarkan penelitian yang dipimpin oleh mitra masyarakat sipil, menunjukkan bahwa 1/3 pemerintah tidak memberikan penjelasan untuk penyimpangan anggaran, dan sebagian besar pemerintah memberikan alasan yang terlalu umum atau generik untuk menjelaskan banyak hal tentang apa yang sebenarnya terjadi. Tanpa pembenaran ini, sulit bagi pemerintah dan masyarakat sipil untuk terlibat dalam dialog konstruktif.[7]

Dalam penelitian tersebut, Perkumpulan Inisiatif merupakan bagian 24 negara yang melakukan penelitian tentang kredibilitas anggaran. Meskin secara definisi, kredibilitas anggaran memunculkan banyak pengertian, tingkat kedalamam dari suatu kasus yang perlu di dalami, akan tetapi kredibilitas anggaran juga penting guna membantu kita untuk menentukan seberapa jauh program-program prioritas pembangunan mencapai dampak dalam pada pemberian layanan.

Beberapa hasil yang muncul dalam pertemuan sebagian besar bersifat umum, karena dilihat dari suatu konteks suatu Negara, namun demikian bagi kontek Indonesia akan lebih mendarik untuk ditelusuri lebih mendalam pada kontek pemerintahan daerah maupun pemerintahan desa. Melihat sejauhmana anggaran yang telah direncanakan oleh pemerintahan daerah, maupun desa bener-benar memberikan dampak pada pembangunan dan kesejahteraan rakyat, dan bilapun tidak bagaimana pemerintahan daerah dan desa memberikan justifikasi adanya penyimpangan anggaran dari yang telah direncanakan dan direalisasikan.

Dalam menanggapi isu kredibilitas anggaran, menjadi hal penting perlunya komunitas-komunitas pada kalangan masyarakat sipil untuk membangun suatu praktik berkelanjutan didalam menakar kredibilitas anggaran pemerintah, untuk meyakinkan bahwa anggaran yang diperoleh dan dibelanjakan benar-benar dapat dipercaya oleh masyarakat secara luas. Perkumpulan Inisiatif memberikan peluang pembelajaran bagi komunitas-komunitas sipil lainnya, untuk dapat lebih jauh mendalami isu kredibilitas anggaran secara mendalam pada tataran pemerintahan daerah maupun desa.

[1] Judul artikel “Sri Mulyani dan Kredibilitas Anggaran yang tercoreng”, https://money.kompas.com/read/2017/07/11/074345226/sri.mulyani.dan.kredibilitas.anggaran.yang.tercoreng. MUHAMMAD FAJAR MARTA Kompas.com – diunduh 11/07/2017, 07:43 WIB

 

[2] Dalam Patrick Saidu Conteh, “ The Credibility of Government Budget: The Case of Sierra Leone”, Walden University, 2016.

[3] Ibid.

[4] Ibid.

[5] Ibid.

[6] Jhon L. Whiteman, “The Efficiency Of Development Country Public Financial Management Systems”, International Public Management Review, Vol.13, Iss 2, 2012.

[7]  https://www.internationalbudget.org/2019/03/budget-credibility-is-the-government-doing-what-its-saying-and-saying-what-its-doing/

 

Comments

comments