Dana Bansos Rentan Dikorupsi

Gubernur : Silahkan Dana Apa pun Kami Terbuka

Bandung, (PR),- Pengajuan hingga pencairan dana bantuan sosial (bansos) yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tertutup sehingga sangat rentan terjadinya penyelewengan atau korupsi. Padahal sumber dana berasal dari uang rakyat yang bermuara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Peneliti Perkumpulan Inisiatif Pius Widiyatmoko di Kota Bandung, Rabu (6/3), mengatakan ketertutupan Pemprov Jabar sudah dirasakan sejak ia meminta data penerima, alamat dan jumlah besarnya bansos dan hibah dari pemprov pada 2011-2012. Pius mengikuti prosedur dengan memberi surat permohonan, surat keberatan, hingga pengajuan permintaan informasi kepada Komisi Informasi (KI) Jabar.

Dalam tingkat KI, sengketa informasi ini juga sampai hingga sidang ajudikasi yang beberapa kali tidak dihadiri pihak pemprov hingga informasi diputus terbuka. “KI sudah menyampaikan kepada pemprov tentang keputusan bahwa informasi penerima, alamat dan besarnya bansos itu memang terbuka. Tetapi pemprov sama sekali tidak memberi respons. Kami berpikir memang ada kesengajaan pemerintah melawan KI. Respons ini menegaskan memang ada masalah pada bansos,” tutur Pius.

Pius mengatakan, proses seleksi proposal yang masuk ke pemprov juga tertutup. Hal itu terlihat melalui Peraturan Gubernur (Pergub) Jabar 55/2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD.

Pergub itu ditetapkan di Bandung pada 26 Oktober 2011 oleh Gubernur Jabar Ahmad Heryawan. Menurut Pius, pergub itu membuat tidak ada peluang bagi masyarakat untuk memantau aliran dana bansos.

“Saya baca ternyata prosedur bansos itu tertutup sehingga publik tidak lihat mulai dari tahap seleksi proposalnya. Jadi, tidak ada peluang bagi publik memantau karena tidak terbuka sama sekali. Ini yang akhirnya mendukung bansos itu akan berputar pada alamat yang tidak jelas dan disalurkan kepada orang-orang dekat pihak tertentu,” tutur Pius.

Kecewa

Pada sisi lain, Perkumpulan Inisiatif juga mengaku kecewa pada KI yang tidak hanya melakukan tugasnya memutus informasi terbuka atau tertutup. Padahal, berdasarkan aturan KI juga memiliki kekuatan untuk memerintahkan pemprov memberikan informasi.

Menyikapi kondisi ini, Perkumpulan Inisiatif berencana melaporkan kasus ini pada Ombudsman Jabar. Mereka berharap Ombudsman bisa membantu menekan dan mengeksekusi. Jalan ini menurut Pius harus ditempuh karena selama ini sudah merelakan waktu untuk mengikuti segala prosedur, tetapi tidak menghasilkan respons positif dari pemerintah.

Perkumpulan Inisiatif berharap, melalui data yang diperolehnya nanti, mereka akan memantau kebijakan provinsi mengenai bansos. Ke depan, secara internal mereka juga akan menganalisis tentang masa depan bansos.

“Kami akan menganalisis perlu atau tidak ada bansos dalam pos APBD. Kalau penyalurannya tidak benar dan kriterianya tidak jelas, mungkin dihapus saja atau dilanjut, tetapi dengan tim seleksi yang independen di luar pemerintah. Tujuannya agar disalurkan kepada orang yang tepat,” kata Pius.

Siap terbuka

Dalam wawancara sebelumnya dengan gubernur, Ahmad Heryawan mengatakan jika ada yang meminta data tentang alamat, nama dan jumlah anggaran apa pun, pemprov siap terbuka.

“Kami akan terbuka dong, masa ya orang dapat anggaran kita tidak terbuka. Silahkan dana apa pun kami terbuka. Data itu terbuka, asal jangan datanya dipakai ngekeok gubernur. Seperti kemarin ada ngekeok gubernur, padahal gubernur tidak ada kesalahan apa-apa. Nunjuk hidung saja kalau ada yang salah. Mana tunjuk oknumnya, lembaganya, selesai. Laporkan ke kejaksaan atau ke kepolisian,” tutur Gubernur.

Heryawan mengatakan, jika terjadi penyimpangan dana-dana bansos, penyimpangan bukan terjadi di gubernur atau di biro keuangan. Penyimpangan menurut dia biasa terjadi kepada orang sedang mencairkan bantuan sosial ataupun pihak masyarakat sebagai penerima bansos atau bantuan hibah.

Namun, hingga saat ini data-data yang disampaikan Gubernur terbuka ini belum pernah sampai kepada masyarakat atau kepada Perkumpulan Inisiatif yang meminta langsung keterbukaan Pemprov Jabar. (A-199)***

Sumber : Harian Pikiran Rakyat edisi cetak, Kamis, 7 Maret 2013

Comments

comments