Akuntabilitas Pendanaan Bencana: Isu Hangat Advokasi Anggaran

Akuntabilitas dana bantuan bencana menjadi sangat penting dalam masa tanggap darurat, pemulihan maupun rehabilitasi dan rekontruksi. Mengingat bencana merupakan urusan semua pihak, bukan berarti hanya sebatas memberikan bantuan terhadap penyintas bencana, melainkan upaya pengawasan pun penting untuk mencegah tindak penyimpangan bantuan tersebut. Siapa pun pihak tersebut seharusnya memiliki kewenangan dan  peran untuk melakukan pengawasan sebagai wujud pengendalian.

Menurut Hamid Abidin [1], menuturkan bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang permurah dan dermawan, dimana masyarakatnya sangat peduli dengan sesama, dari hasil survey yang pernah dilakukan pada tahun 2000 hingga 2007 di 8 negara termasuk Amerika Serikat, Indonesia menduduki peringkat tertinggi di mana 98 % masyarakatnya selalu memberikan sumbangan. Secara nyata, acapkali terjadi bencana, bantuan dana kemanusian terus mengalir, baik melalui lembaga kemanusiaan , pemerintah maupun media.

Pola masyarakat Indonesia untuk menyumbang bantuan bencana masih menjadi prioritas karena masyarakat sadar bahwa bencana adalah nyata, namun sangat disayangkan penggalangan, pendanaan sampai pada pengelolaan bantuan dana tidak disertai akuntabilitas yang memadai. Celakanya, banyak masyarakat yang tidak menganggap penting soal laporan sumbangan, pengelolaan keuangan  bencana tersebut.

Apa itu Bencana?

Merujuk pada UU 24/2007  tentang Penanggulangan Bencana bahwa bencana didefinisikan sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu  kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan , baik oleh faktor alam maupun faktor non-alam ataupun manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan  lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

Bencana di golongkan ke dalam, 3 (tiga) bentuk  dengan  pengertiannya  yaitu:

  1. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah langsor.
  2. Bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
  3. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.[2]

Sedangkan definisi penyelenggaraan penanggulangan bencana yang dimaksud adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.

[1] Direktur Publik Interest Research and Advocacy Center (Pirac) dalam politikindonesia.com, di Jakarta, Senin (29/04).
 
[2] Konflik Sosial, yang selanjutnya disebut Konflik, adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional, menurut UU 7/2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.

Comments

comments