Migrasi Aktivis ke Kekuasaan Politik

Peralihan peran aktivis menjadi elite politik sebenarnya bukan merupakan hal baru. Paling tidak, hal ini terlihat jelas pascaproklamasi kemerdekaan pada tahun 1945. Beberapa aktivis seperti Sukarno, Mohammad Hatta, Sutan Sjahrir, Agus Salim, dan Amir Sjarifuddin memegang posisi penting di pemerintahan. Secara umum, cikal bakal aktivisme secara meluas di Indonesia dimulai pada awal abad ke-20 dengan berdirinya Sarekat Islam.

Hal yang sama terjadi dalam pergantian kekuasaan pada tahun 1966. Para aktivis mahasiswa -terutama yang pada tahun 1960-an beroposisi terhadap Presiden Sukarno- masuk ke politik praktis dan kekuasaan. Pola ini kemudian berlangsung selama Pemerintahan Soeharto, misalnya masuknya pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) ke kekuasaan legislatif dan eksekutif baik di tingkat nasional maupun daerah.

Reformasi politik pada tahun 1998 telah memperluas migrasi aktivis ke kekuasaan politik. Hal ini, terutama, didorong oleh beberapa faktor yang terkait erat dengan pelaksanaan demokratisasi, paling tidak secara prosedural, dan desentralisasi. Pertama, berdirinya partaipartai politik (parpol) baru yang dinilai mampu menampung aspirasi para aktivis. Pada awal reformasi, hal ini dapat dilihat pada kelahiran Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang digagas Abdurrahman Wahid, Partai Amanat Nasional (PAN) yang didirikan Amien Rais dan Partai Keadilan (PK) yang dibentuk para aktivis dakwah kampus. Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI-P) menjadi parpol lain yang menjadi tujuan migrasi para aktivis danmemperoleh suara terbanyak pada Pemilihan Umum 1999.

Kedua, pelaksanaan desentralisasi mulai tahun 2001 yang memberikan otonomi kepada daerah, terutama kabupaten/kota, untuk mengelola kewenangan dan anggaran. Hal ini menjadi daya tarik bagi aktivis karena memberikan kesempatan yang lebih luas untuk terlibat langsung dalam pengambilan kebijakan dan proses perubahan. Ketiga, liberalisasi politik dalam bentuk pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang dilaksanakan mulai tahun 2004. Bersamaan dengan itu, pers memiliki kebebasan dalam pemberitaan, termasuk dalam isu-isu politik. Para aktivis -dibandingkan dengan politisi berlatar belakang lainmemiliki keunggulan komparatif dalam mengelola relasi yang setara dengan media massa dan komunitas serta bermain di wacana publik. Dalam berbagai kontestasi politik baik di tingkat nasional maupun daerah, peran aktivis tidak hanya terbatas sebagai kandidat tetapi juga pemegang peran kunci di tim sukses.

Keempat, demokratisasi telah mempersempit jalur perjuangan “non-kooperatif” yang sebelumnya ditempuh aktivis. Dalam banyak hal, perubahan menjadi lebih efektif dilakukan sebagai pemegang kekuasaan atau bagian dari pengambilan kebijakan daripada “berteriak” dari luar. Dukungan publik dan komunitas terhadap perjuangan “non-kooperatif” juga melemah, kecuali untuk beberapa konteks khusus seperti perampasan tanah di daerah-daerah perkebunan. Para aktivis dakwah kampus juga kehilangan relevansi dalam semangat perlawanan mereka ketika Islam politik dan politik aliran tak lagi mengalami diskriminasi pascareformasi.

Layu Sebelum Berkembang

Salah satu perubahan yang dihasilkan oleh Reformasi Politik 1998 dan proses politik yang mengikutinya adalah terbukanya kesempatan bagi aktivis untuk menjadi elite berkuasa (ruling elite). Sesuatu yang tidak terjadi selama puluhan tahun. Pada Pemerintahan Soeharto, elite berkuasa dari tingkat nasional hingga daerah didominasi kelompok militer sebagai inti. Aktivis lebih berperan di level/lingkar kedua.

Segera setelah Pemilu 1999, aktivis menjadi elite berkuasa. Abdurrahman Wahid, misalnya, terpilih menjadi Presiden RI ke-4. Amien Rais menjadi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Sebaliknya, kelompok militer yang sebelumnya menjadi elite berkuasa tergeser.

Namun, hal ini tidak berlangsung lama. Pada tingkat makro, para elite politik berlatar belakang aktivis dinilai gagal memulihkan perekonomian dan kesejahteraan rakyat. Karena politik utamanya merupakan persoalan persepsi, publik “menghukum” mereka pada Pemilu 2004. Hasilnya, politisi berlatar belakang aktivis tampak kehilangan momentum dalam memperoleh dukungan publik untuk terus menjadi elite berkuasa. Dibandingkan di awal reformasi, kiprah aktivis dalam arena kekuasaan saat itu lebih terbatas dan banyak di antaranya, terutama politisi muda, yang layu sebelum berkembang.

Ada beberapa penyebab situasi tersebut. Pertama, paradoks demokrasi di Indonesia di mana politik mengalami liberalisasi tetapi demokrasi internal parpol tidak berjalan. Peran ketua dewan pembina dan ketua umum yang sangat dominan menjadi ciri khas demokrasi internal parpol. Hal ini terlihat, misalnya, dalam peran Susilo Bambang Yudhoyono di Partai Demokrat (PD), Megawati Sukarnoputri di PDI-P, Prabowo Subianto di Partai Gerindra, dan Amien Rais di PAN. Dampaknya, aktivis memiliki dua pilihan sulit: mengikuti arus dengan risiko akan kehilangan “identitas” sebagai pejuang kepentingan publik atau kehilangan akses penting di parpol, misalnya untuk menjadi calon kepala daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut, terjadi kegagalan aktivis-aktivis “generasi kedua” reformasi seperti Anas Urbaningrum di PD dan Budiman Sudjatmiko di PDI-P untuk meneruskan kepemimpinan dari “generasi pertama” seperti Yuhoyono dan Megawati. Kultur patron-klien dalam politik Indonesia mengharuskan “yang muda” mematuhi “yang tua” atau dengan kata lain, pemimpin muda harus mendapatkan restu dari senior.Pengecualian terjadi dalam situasi khusus seperti revolusi kemerdekaan, seperti dijelaskan di dalam Anderson (1974) di mana anak-anak muda yang dididik Militer Jepang menjadi pasukan pemberani yang kerap bertentangan dengan figur senior.

Kedua, secara umum aktivis bukan merupakan pemilik modal yang memiliki peran strategis dalam liberalisasi politik. Ongkos demokrasi yang mahal, baik di tingkat nasional maupun daerah, kerap membuat politisi berlatar belakang aktivis tidak berdaya dalam kontestasi demokrasi. Di beberapa parpol, pemilik modal berhasil meraih kepemimpinan puncak, misalnya Aburizal Bakrie di Partai Golkar, Hatta Rajasa di PAN, dan Prabowo Subianto di Partai Gerindra.

Ketiga, aktivis secara umum juga mengalami kesulitan untuk menjadi penggalang suara (vote getters). Dalam liberalisasi politik saat ini, daya tarik individual menjadi sangat penting. Ke depan, politisi tanpa daya tarik individu akan semakin sulit bersaing, terutama saat berpacu merebut kekuasaan eksekutif yang jumlahnya jauh lebih terbatas dibandingkan kursi legislatif.

Faktor lainnya adalah kegagalan para aktivis untuk menunjukkan ciri khasnya sebagai pejuang kepentingan publik. Persoalan Anas Urbaningrum (Mantan Ketua Umum PB HMI) yang telah berhasil menjadi Ketua Umum Partai Demokrat (PD) sebagai parpol berkuasa (ruling party) merupakan satu contoh. Di sini, politisi berlatar belakang aktivis gagal menunjukkan keunggulan komparatifnya dalam soal integritas. Muhaimin Iskandar (Mantan Ketua Umum PB PMII) juga sejauh ini tidak berhasil menjadi tokoh nasional dengan gagasan yang jelas. PKB yang dipimpinnya terlihat malah mengalami disorientasi dalam wacana publik. 4

Jiwa Aktivis, Tidak Mesti Aktivis

Apakah peran aktivis masih penting dalam perebutan kekuasaan politik ke depan? Hal ini akan sangat tergantung kepada kualitas individual aktivis yang terjun di politik. Yang menarik, “jiwa aktivis” politisi ternyata menjadi daya tarik utama bagi pemilih dalam beberapa survei politik terakhir.

Survei elektabilitas yang dilakukan Litbang Kompas, misalnya, menunjukkan hal tersebut. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo yang berlatar belakang pengusaha menduduki urutan pertama dengan elektabilitas 32 persen, jauh di atas kandidat potensial lain. Joko Widodo dikenal sebagai pemimpin yang memiliki jiwa aktivis: egaliter, rajin turun ke lapangan, berintegritas baik, dan mengambil keputusan berdasarkan kepentingan publik. Di urutan kedua dan ketiga adalah Prabowo Subianto dan Megawati yang juga dipersepsikan publik sebagai figur yang berjiwa kerakyatan.

Jadi kecenderungan politik ke depan, “jiwa aktivis” atau dengan kata lain politisi yang cenderung ke “kiri” justru akan memperoleh sambutan yang baik dari pemilih. Dikotomi aktivis dan non-aktivis, dengan demikian, menjadi kurang relevan. Politisi berlatar belakang pengusaha, misalnya, bisa berjiwa aktivis. Sebaliknya, aktivis yang menjadi politisi dapat saja kehilangan jiwa aktivisnya.

Namun, dalam menyelesaikan persoalan-persoalan secara konkret, harus diakui bahwa pengusaha -terutama yang tumbuh secara mandiri tanpa terkait dengan kekuasaan- memiliki pengalaman yang lebih relevan dibandingkan aktivis. “Sekolah aktivis” memiliki masa kejayaan di era pergerakan kemerdekaan yang dimulai pada awal abad ke-20 hingga tahun 1930-an dengan kebutuhan menghindari represi tekanan Pemerintahan Kolonial dan menyadarkan rakyat untuk memperjuangkan kemerdekaan. Sama halnya dengan pertumbuhan politisi militer dari tahun 1960-an sampai tahun 1980-an yang disemai dan ditempa oleh revolusi kemerdekaan antara tahun 1942–1949. Saat ini, politisi yang berlatar belakang pengusahalah yang lebih banyak mendapatkan “pelatihan” kepemimpinan untuk mengambil keputusan dengan cepat dan akurat, memiliki visi sekaligus perhatian pada detil dan menggalang konsensus.

Lagi-lagi, latar belakang tidak selalu relevan. Yang diperlukan adalah “jiwa aktivis” dengan kompetensi “pengusaha” yang inovatif. Di sini, terdapat beberapa implikasi pilihan bagi aktivis jika ingin terjun ke perebutan kekuasaan politik. Di antaranya adalah, pertama, 5 mematangkan diri terlebih dahulu dengan fokus mengembangkan social enterpreneurship yang akan menempa aktivis untuk merumuskan gagasan yang sesuai dengan aspirasi dan konteks konstituen, sekaligus menumbuhkan kewirausahaan yang inovatif. Kedua, memulai dari daerah, dengan berkontestasi memperebutkan kursi legislatif dan eksekutif di tingkat kabupaten/kota.

Dengan pilihan-pilihan seperti itu, aktivis akan siap jika pada saatnya harus mewarnai dalam melakukan perubahan dalam skala yang lebih besar, misalnya di tingkat nasional dengan menjadi pemimpin yang mengutip Arok Dedes karya Pramoedya Ananta Toer: Berhati brahmana, berlaku kesatria.

Tata Mustasya merupakan anggota tim formulasi Visi Indonesia 2033, pendiri dan koordinator Semai Hidup dan sejak 2012 bergabung menjadi Anggota Perkumpulan INISIATIF. Latar belakang pendidikannya adalah studi ekonomi dan pembangunan, Universitas Indonesia (S1) dan manajemen pembangunan, Universitas Turin – Italia (S2) dan International Training Centre – International Labour Organization (ITC – ILO). Spesialisasi utamanya adalah pengembangan ekonomi, kebijakan public dan ekonomi politik. Banyak menulis di beberapa media massa, antara lain Kepemimpinan Politik Pasca-Yudhoyono (Kompas), Why did We Elect These Politicians (The Jakarta Post), Migrasi Menjadi Elite Parpol (Kompas) dan yang terakhir menulis The Prospect of Dems Convention di The Jakarta Post.

Comments

comments