Kajian Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Perencanaan Pembangunan : Masukan Bagi Penyempurnaan Sistem Perencanaan Pembangunan Tahunan di Kabupaten Bandung

03 Kajian Partisipasi Masyarakat dlm Proses Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Bandung, Perencanaan Tahunan_Adeu

Diterapkannya Undang-Undang No. 22 tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah telah membuka ruang bagi partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan oleh karena UU ini sangat menekankan pentingnya partisipasi rakyat. Seiring dengan perubahan paradigma ini, Kabupaten Bandung mulai melakukan perubahan dalam sistem perencanaan pembangunan tahunan melalui pemberlakuan Keputusan Bupati Bandung No. 22 Tahun 2002 dan penerapan Kepmendagri no. 29 tahun 2002 yang mengatur penyusunan APBD berbasis kinerja. Penerapan kedua aturan tersebut memiliki semangat untuk semakin melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan di Kabupaten Bandung. Meskipun Kabupaten Bandung telah mencoba membuka ruang partisipasi masyarakat dalam perencanaan, masyarakat belum mampu mempengaruhi kebijakan pembangunan.

Penelitian ini ingin mengkaji partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan tahunan di Kabupaten Bandung. Maksud dilakukan penelitian ini adalah untuk memberikan masukan bagi penyempurnaan sistem perencanaan pembangunan tahunan di Kabupaten Bandung. Tujuan penelitan ini adalah untuk memperoleh gambaran partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dengan sasaran empat aspek kajian tentang partisipasi masyarakat dalam mempengaruhi kebijakan publik yang meliputi: struktur keterwakilan, modus partisipasi, proses pengambilan keputusan dan distribusi kekuasaan dalam proses pengambilan keputusan. Konsep kajian partisipasi ini dikonstruksi dari konsep-konsep tentang pendekatan perencanaan, governance, teori pengambilan keputusan kelompok dan teori tentang kekuasan. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian kualitatif dengan mengambil sampel wilayah kajian di tiga desa di Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung. Metode pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara semi terstruktur untuk pengumpulan data primer, dan kajian dokumen untuk pengumpulan data sekunder.

Temuan-temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pada tahapan penjaringan aspirasi masyarakat, masyarakat belum sepenuhnya terwakili karena masih banyak pihak yang belum terlibat terutama kelompok-kelompok marjinal. Pengambilan keputusan berkaitan dengan penentuan prioritas usulan masih didominasi oleh elit dan pemerintah. Bahkan pada tahapan penyusunan APBD, kepentingan masyarakat masih terpinggirkan oleh karena akses terhadap wakil maupun pada prosesnya sangat terbatas. Sehingga hanya pihak-pihak yang memiliki sumberdaya baik materi maupun akses kepada pengambil keputusan yang memiliki peluang untuk terakomodasi aspirasinya dalam APBD dibandingkan kelompok-kelompok lain. Perilaku contacting dan lobbying mendominasi pada proses ini.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem perencanaan pembangunan tahunan yang terdiri dari tahapan penjaringan aspirasi masyarakat melalui Mekanisme Perencanaan Pembangunan Tahunan di Kabupaten Bandung dan tahapan Penyusunan APBD melalui proses penyusunan APBD berbasis kinerja sesuai Kepmendagri no. 29 Tahun 2002 belum memberikan ruang yang memadai bagi masyarakat untuk ikut menentukan kebijakan pembangunan (alokasi APBD). Meskipun Pemerintah Kabupaten Bandung telah berupaya untuk melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan, tampaknya belum dapat menghasikan suatu produk kebijakan yang memuaskan bagi seluruh pihak (masyarakat).

Dari hasil kajian ini, rekomendasi penyempurnaan sistem perencanaan pembangunan tahunan di Kabupaten Bandung adalah dengan mendorong partisipasi masyarakat secara nyata dalam perencanaan dengan cara memberikan jaminan kepastian atas peluang terealisasinya usulan. Perubahan-perubahan yang direkomendasikan berkaitan dengan perbaikan aspek keterwakilan dalam mekanisme perencanaan, adanya kerangka legal yang mengatur semua pihak dalam mekanisme, penguatan kapasitas. Tahapan yang dapat dilakukan: penyiapan mekanisme, penguatan kapasitas, perubahan format politik melalui perubahan UU yang berkaitan.

Silahkan membaca di sini. (Jika mau mendapatkan softcopy-nya, silahkan mengajukan permintaan ke inisiatif@inisiatif.org)

DAFTAR ISI

Bab 1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

1.2 Rumusan Persoalan

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Ruang Lingkup Penelitian

1.5 Definisi Operasional

1.6 Metodologi Penelitian

1.6.1 Pemilihan Kasus dan Wilayah Studi

1.6.2 Data-Data yang Dibutuhkan

1.6.3 Metode Pengumpulan Data

1.6.4 Penetapan Sample dan Informan

1.6.5 Analisis Data

1.7 Sistematika Pembahasan

Bab 2 Tinjauan Aspek Governance dalam Perencanaan

2.1 Konsepsi Perencanaan

2.2 Governance dalam Perencanaan

2.2.1 Keterwakilan Masyarakat dalam Perencanaan

2.2.2 Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan

2.2.3 Dimensi Kekuasaan dalam Perencanaan

2.2.3.1 Definisi Kekuasaan (power)

2.2.3.2 Kekuasaan dan Pengmbilan Keputusan Publik

2.2.3.3 Relasi Kekuasaan

2.2.4 Proses Pengambilan Keputusan Kolektif

2.2.4.1 Keputusan dan Perilaku Manusia

2.2.4.2 Teori Pengmbilan Keputusan

2.2.4.3 Keputusan Kelompok dan Komunikasi

2.2.4.4 Proses Pencapaian Keputusan dalam Kelompok

2.2.4.5 Pengaruh Individu dalam Pengambilan Keputusan Kelompok

2.3 Konsep Dasar Kajian Partisipasi Masyarakat dalam Proses Perencanaan Pembangunan Tahunan

Bab 3 Gambaran Umum Wilayah dan Sistem Perencanaan Pembangunan Tahunan di Kabupaten Bandung

3.1 Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Bandung

3.1.1 Sekilas tentang Kecamatan Majalaya

3.1.1.1 Sejarah Singkat Kecamatan Majalaya

3.1.1.2 Isu Pedagang Kaki Lima

3.1.1.3 Isu Transportasi Umum

3.1.1.4 Isu Usaha Tekstil Majalaya

3.1.1.5 Isu Buruh dan Ketenagakerjaan

3.1.1.6 Isu Prasarana Fisik dan Lingkungan

3.1.2 Kondisi Umum Desa-Desa Sample

3.2 Sistem Perencanaan Pembangunan Tahunan di Kabupaten Bandung

3.2.1 Tahapan Penjaringan Aspirasi Masyarakat

3.2.1.1 Forum Perencanaan Pembangunan Tahunan Desa/Kelurahan

3.2.1.2 Forum Perencanaan Pembangunan Tahunan Kecamatan

3.2.1.3 Forum Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah

3.2.2 Tahapan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Bab 4 Partisipasi Masyarakat dalam Tahapan Penjaringan Aspirasi Masyarakat melalui Mekanisme Perencanaan Pembangunan Tahunan di Kabupaten Bandung

4.1 Struktur Keterwakilan dalam Masyarakat Majalaya melalui Organisasi dan Asosiasi Sosial di Majalaya

4.1.1 Kecamatan

4.1.2 Desa

4.1.2.1 Pemerintah Desa

4.1.2.2 Badan Perwakilan Desa (BPD)

4.1.2.3 Lembaga-Lembaga Kemasyarakatan

4.1.3 Asosiasi Pengusaha-Pengusaha di Majalaya

4.1.4 Serikat Buruh dan Pekerja

4.1.5 Kelompok-Kelompok Pedagang

4.1.5.1 Kelompok-Kelompok Basis PKL

4.1.5.2 Forum Masyarakat Pedagang Kaki Lima (FMPKL)

4.1.5.3 Koperasi PKL “Citra Wangi”

4.1.6 Kelompok-Kelompok Transportasi Umum

4.1.6.1 Kelompok Pengemudi Angkutan Kota

4.1.6.2 Kelompok Penarik Becak

4.1.6.3 Kelompok Ojeg

4.1.6.4 Kelompok Delma (keretek)

4.1.7 Forum Warga

4.2 Modus Partisipasi Masyarakat dalam Penyampaian Aspirasi di Majalaya

4.2.1 Pola Penyampaian Aspirasi pada Kelompok Masyarakat yang Berbasis Wilayah Domisili

4.2.2 Pola Penyampaian Aspirasi pada Kelompok Masyarakat yang Berbasis Isu

4.3 Pelaksanaan Penjaringan Aspirasi Masyarakat melalui Forum Perencanaan Pembangunan Tahunan

4.3.1 Penentuan Usulan Program/Kegiatan Desa

4.3.2 Pelaksanaan Forum Perencanaan Pembangunan Tahunan Kecamatan (FPPT Kecamatan)

4.3.3 Pelaksanaan Forum Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah (FPPT Daerah)

4.4 Keterwakilan, Proses Pengambilan Keputusan dan Distribusi Kekuasaan dalam Pengambilan Keputusan

4.4.1 Keterwakilan Masyarakat Partisipasi dalam Penjaringan Aspirasi melalui Forum Perencanaan Pembangunan Tahunan

4.4.2 Modus Partisipasi Penyampaian Aspirasi dalam Forum Perencanaan Pembangunan Tahunan

4.4.3 Proses Pengambilan Keputusan dalam Forum Perencanaan Pembangunan Tahunan

4.4.4 Distribusi Kekuasaan dalam Pengambilan Keputusan

Bab 5 Tahapan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Bandung

5.1 Mekanisme Penyusunan APBD Kabupaten Bandung Tahun 2003

5.1.1 Penyusunan Arah dan Kebijakan Umum dan Strategi dan Prioritas APBD

5.1.2 Penyusunan dan Penilaian Rencana Anggaran Satuan Kerja

5.1.3 Pembahasan Rancangan APBD dan Penetapan APBD

5.1.4 Pasca Penetapan APBD

5.2 Keterwakilan, Proses Pengambilan Keputusan dan Distribusi Kekuasaan dalam Pengambilan Keputusan

5.2.1 Keterwakilan Masyarakat dalam Tahapan Penyusunan APBD

5.2.2 Modus Partisipasi Masyarakat dalam Proses Penyusunan APBD

5.2.3 Proses Pengambilan Keputusan dalam Penyusunan APBD

5.2.4 Distribusi Kekuasaan dalam Pengambilan Keputusan

Bab 6 Kesimpulan dan Saran

6.1 Kesimpulan dan Rekomendasi Hasil Studi

6.1.1 Gambaran Sistem Perencanaan Pembangunan Tahunan di Kabupaten Bandung Saat Ini : Potret Buram bagi Harapan Partisipasi Rakyat

6.1.2 Menuju Sistem Perencanaan Pembangunan Tahunan di Kabupaten Bandung yang responsif terhadap Kebutuhan dan Aspirasi Rakyat

6.2 Keterbatasan dan Rekomendasi Studi Lanjutan

6.2.1 Keterbatasan Studi

6.2.2 Rekomendasi Studi Lanjutan

Daftar Pustaka

Lampiran

A. Matrik Struktur Keterwakilan melalui Organisasi dan Asosiasi Sosial di Masyarakat

B. Daftar Panduan Pertanyaan Wawancara dan Panduan Melakukan Wawancara

C. Pihak-Pihak yang Diwawancara

D. Resume Hasil Wawancara

Comments

comments