Etika Jokowi Dalam Kebijakan Anti-Kemacetan di DKI Jakarta

Beberapa minggu terakhir, Pemerintah DKI Jakarta kembali  melontarkan wacana di media mengenai kebijakan penghentian BBM susbsidi di Jakarta. Dengan kebijakan ini, maka BBM bersubsidi tidak lagi dijual di SPBU-SPBU yang ada di wilayah DKI Jakarta. Semua BBM yang dijual di SPBU di wilayah DKI Jakarta diserahkan kepada mekanisme pasar alias non subsidi. Kalau warga DKI masih ingin menikmati BBM bersubsidi mereka harus membelinya di SPBU yang ada di luar DKI Jakarta.

Kebijakan ini dilakukan sebagai salah satu jurus mengatasi masalah kemacetan di Jakarta yang semakin meningkat dari waktu ke waktu. Asumsinya, dengan hilangnya BBM bersubsidi di Jakarta, warga Jakarta kemudian akan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan lebih terdorong untuk menggunakan transportasi publik atau transportasi massal sehingga secara otomatis kemacetan pun akan terurai. Sementara bagi warga di luar Jakarta yang bekerja di Jakarta, hilangnya BBM bersubsidi diasumsikan akan mencegah atau menghambat kedatangannya ke Jakarta dengan menggunakan mobil pribadi sehingga hal ini juga akan membantu mengurai kemacetan yang terjadi di Jakarta.

Upaya mengurai kemacetan di Jakarta sedang terus dilakukan oleh Pemerintah DKI Jakarta di bawah duet kepemimpinan Jokowi – Ahok. Beberapa kebijakan untuk mengatasi kemacetan yang telah dan sedang dilakukan misalnya pengadaan bus Trans Jakarta yang di targetkan mencapai 1000 bus pada 2014, Electronic Road Pricing (ERP), penertiban PKL dan parkir di badan jalan, bahkan sampai penutupan beberapa pintu masuk tol dalam kota.

Namun berbeda dengan kebijakan-kebijakan tersebut, kebijakan penghentian BBM bersubsidi telah mengundang pendapat yang pro dan kontra. Mereka yang mendukung umumnya dari kelompok para pengamat kebijakan yang mendukung kebijakan transportasi massal. Tetapi mereka juga mengingatkan agar transportasi umum tetap dapat menikmati BBM bersubsidi supaya tarif transportasi umum tidak mengalami kenaikan. Belakangan Gubernur Jokowi menyatakan bahwa penghapusan BBM bersubsidi hanya untuk kendaraan mobil pribadi.

Kemacetan memang merupakan problem utama DKI Jakarta selain masalah besar lainnya yaitu banjir. Namun karena problem kemacetan terjadi setiap hari, maka problem ini menjadi lebih dirasakan oleh masyarakat sehingga mendesak untuk segera diselesaikan.

Kemacetan di DKI Jakarta merupakan sebuah konsekuensi atau dampak dari suatu tindakan baik tindakan yang dilakukan secara individual oleh setiap pengguna jalan atau pengendara maupun tindakan atau kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Problem kemacetan tentu saja tidak bisa dilihat sebagai dampak dari tindakan salah satu pihak tetapi harus dilihat dari sebagai akumulasi dari berbagai dampak tindakan dari berbagai pihak dan berbagai kepentingan terhadap pemanfaatan infrastruktur jalan publik. Dengan demikian persoalan kemacetan harus dilihat sebagai problem bersama.

Apakah kemacetan baik atau buruk? Untuk menjawabnya barangkali bisa dilihat dari siapa yang diuntungkan atau dirugikan oleh kemacetan di DKI Jakarta? Mengapa mereka merasa diuntungkan atau dirugikan? Bagi yang merasa diuntungkan maka kemacetan menjadi hal yang baik, sebaliknya bagi yang merasa dirugikan kemacetan akan dianggap buruk.

Sejauh ini wacana yang dominan mengemuka dalam ruang publik memperlihatkan bahwa kemacetan sebagai keadaan yang buruk. Kemacetan menimbulkan ketidaknyamanan dalam berkendaraan, pemborosan waktu dan energi, tingginya polusi udara, dan pada gilirannya mengurangi kebahagiaan dan kesejahteraan.

Jika dilihat dari sudut pandang Utilitarian, tindakan atau kebijakan dianggap benar (right) bila menghasilkan kebahagiaan (happiness) atau kesejateraan. Sebaliknya tindakan atau kebijakan dianggap salah (wrong) jika menyebabkan hilangnya happiness (kebahagiaan) atau kesejahteraan[1]. Melihat fenomena kemacetan di DKI Jakarta dari sudut pandang ini, maka segala tindakan atau kebijakan akan dinilai benar apabila tindakan tersebut dapat mengurai atau menghilangkan kemacetan. Sebaliknya segala tindakan atau kebijakan dinilai salah jika hal itu menimbulkan konsekuensi kemacetan yang menyebabkan hilangnya kenyamanan atau kebahagiaan.

Dari sudut pandang utilitarian, maka segala tindakan atau kebijakan yang dilakukan oleh Gubernur Jokowi untuk mengurai kemacetan seperti pengembangan transportasi massal, pembangunan MRT, penerapan ERP termasuk menghapus BBM bersubsidi akan dinilai sebagai kebijakan yang baik. Sebaliknya, kebijakan Pemeritah SBY yang mengeluarkan kebijakan mobil murah dinilai salah karena justru menimbulkan konsekuensi kemacetan yang semakin meningkat. Masih dalam sudut pandang utilitarian, kebijakan BBM bersubsidi juga dinilai salah karena mendorong orang lebih cenderung menggunakan kendaraan pribadi dan berkonsekuensi menimbulkan kemacetan jalan raya terutama di DKI Jakarta. Pemerintah DKI Jakarta sejak awal telah menentang kebijakan mobil murah tersebut dan saat ini juga menentang kebijakan BBM bersubsidi dengan mengusulkan penghapusan BBM bersubsidi di wilayah DKI Jakarta.

Tetapi dari sudut pandang yang sama (utilitarianism), kebijakan SBY juga bisa dinilai baik oleh mereka yang diuntungkan dengan kebijakan tersebut. Kebijakan mobil murah memberikan peluang kebahagiaan bagi mereka yang ingin memiliki kendaraan pribadi dengan harga yang terjangkau. Kepemilikan kendaraan memberikan peluang bagi diperolehnya kenyamanan dan kebahagiaan para pemiliknya dan hal ini baik dalam pandangan utilitarian. Demikian juga kebijakan BBM bersubsidi akan dinilai baik karena membantu meringankan beban pengeluaran masyarakat atau setidaknya mengurangi belanja energi dari para pemilik kendaraan dan hal ini menyenangkan atau membahagiakan mereka. Kebijakan BBM bersubsidi juga menekan tingginya biaya transportasi barang dan orang sehingga mobilitas umum terbantu dan harga-harga kebutuhan terjangkau. Ini adalah konsekuensi baik yang dapat meningkatkan kebahagiaan dan kesejahteraan.

Gubernur Jokowi menyatakan bahwa penghapusan BBM bersubsidi hanya diberlakukan untuk pengguna kendaraan pribadi roda empat (mobil prbadi). Sementara kendaraan roda dua (sepeda motor) dan angkutan umum masih boleh menikmati BBM bersubsidi. Dengan demikian usulan Jokowi menghapus BBM bersubsdi hanya untuk mobil pribadi mengandung unsur-unsur kebaikan berupa konsekuensi berkurangnya kemacetan di Jakarta sekaligus mempertahankan mobilitas umum dan harga-harga kebutuhan yang tetap terjangkau. Satu-satunya pihak yang dirugikan oleh kebijakan Jokowi tersebut adalah pemilik mobil pribadi yang dipaksa menggunakan kendaraan umum.

Bagaimana kalau kebijakan penghapusan BBM bersubsidi dilihat dari sudut pandang Liberalism? Semua kebijakan Jokowi untuk mengurai kemacetan Jakarta adalah ditujukan untuk kepentingan dan kebahagian bersama yang mana hal ini dinilai sebagai kebenaran dalam pandang utilitarianisme. Berbeda dengan pandangan tersebut, pandangan liberalisme sangat mengedepankan individualisme yang berfokus pada kepentingan dan tujuan pribadi, serta pemenuhan hak-hak pribadi termasuk kepemilikan pribadi. Jika melihat apa yang dilakukan Jokowi dalam mengatasi problem kemacetan, menurut pandangan liberal hal itu bisa mengancam individualisme tersebut. Hak orang untuk memiliki dan menggunakan kendaraan pribadi terhambat, kepentingan pribadi warga DKI Jakarta untuk mendapatkan BBM bersubsidi bakal terhalangi. Kebijakan Jokowi tersebut  jelas tidak menguntungkan bagi para liberalis-individualis. Dalam pandangan liberalis, hak-hak individu tidak dapat dikorbankan atas nama kesejahteraan umum atau kepentingan bersama[2].

Dalam kasus penghapusan BBM bersubsidi ini, pandangan Communitarian memiliki kesamaan dengan pandangan utilitarian mengenai tujuan bersama (collective purpose) dan penolakan terhadap hak individual. Dalam kasus ini yang menjadi tujuan bersama adalah menghilangkan kemacetan. Sementara itu penghapusan BBM bersubsidi telah menghilangkan hak pribadi untuk mendapatkan BBM dengan harga yang murah dan hak untuk menggunakan kendaraan pribadi. Tetapi dalam kebijakan tersebut penolakan ini lebih bersifat implisit karena pada dasarnya Pemerintah Jokowi tidak pernah melarang orang untuk memiliki atau menggunakan kendaraan pribadi. Yang dilakukan Jokowi adalah mencegah orang untuk datang ke Jakarta dengan menggunakan kendaraan pribadi.

Kebijakan subsidi atau sebaliknya penghapusan BBM bersubsidi juga mengandung problem etik lainnya yaitu keadilan (justice). Setiap tahun sekurang-kurangnya 200 trilyun anggaran APBD dibelanjakan untuk subsidi BBM. Siapa kemudian yang mendapatkan keuntungan dari kebijakan ini? Semua tentunya mendapatkan keuntungan, pemilik kendaraan pribadi mendapatkan BBM yang murah, sementara masyarakat umum juga mendapatkan harga-harga barang pokok yang terjangkau. Tetapi siapa yang mendapatkan keuntungan terbesar? Tentunya mereka yang memiliki kendaraan terutama mobil pribadi. Dalam sudut pandang utilitarian dan communitarian hal ini dipandang tidak benar karena tujuan bersama atau kepentingan umum harusnya lebih diutamakan. Sebaliknya dalam pandangan liberal kebijakan ini sudah benar karena setiap orang (individu) sudah terpenuhi hak-haknya. Bahwa sebagian individu mendapatkan keuntungan lebih besar dari individu yang lain itu dikarenakan mekanisme pasar yang bekerja.

Sebaliknya, kebijakan penghapusan BBM bersubsidi di DKI Jakarta juga bisa dipandang sebagai kebijakan yang adil (justice) atau kebijakan yang tidak adil (unjustice). Dalam pandangan liberal, keadilan dilihat sebagai tindakan yang fair (justice as fairness). Salah satu karakteristik dari justice as fairness adalah lebih memprioritaskan hak (rights) terhadap kebaikan (good)[3]. Seperti dijelaskan sebelumnya, kebijakan penghapusan BBM bersubsidi telah mengurangi hal individu untuk mendapatkan BBM yang murah. Oleh karena itu, menurut pandangan liberal kebijakan ini merupakan kebijakan yang tidak adil. Tetapi jika dilihat dari sudut pandang utilitarian dan communitarian, kebijakan tersebut akan dinilai adil karena tujuan bersama, kesejahteraan atau kebahagian dan kepentingan bersama lebih diprioritaskan dibandingkan dengan tujuan atau kepentingan individual.

Kebijakan Jokowi yang lain dalam mengurai kemacetan ibu kota adalah penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL). Kegiatan PKL yang menggunakan badan jalan dan trotoar dianggap menjadi salah satu sumber kemacetan dan oleh karena itu harus ditertibkan atau digusur dari jalan sehingga kemacetan bisa terurai. Dalam konteks ini muncul konflik antara kepentingan individual (hak PKL untuk berusaha) dengan kepentingan umum (lalu lintas jalan yang lancar).

Apa yang sudah dilakukan oleh Gubernur Jokowi dalam menertibkan PKL di Jakarta seperti di kawasan Pasar Tanah Abang dan Pasar Minggu dapat dikatakan sebagai sebuah solusi yang memberikan keadilan lengkap. Karena kepentingan umum terpenuhi sekaligus kepentingan individual para pedagang juga terakomodasi karena setiap pedangan mendapatkan kios secara adil. Dalam kasus penertiban PKL ini, tindakan atau kebijakan Jokowi dapat dinilai benar baik dalam perspektif utilitarian, communitarian maupun liberal.

Bagaimana dengan kebijakan Jokowi lainnya yaitu pembangunan Mass Rapid Transportation (MRT), pengembangan transportasi massal Trans Jakarta, dan Electronic Road Pricing (ERP)? Secara umum semua kebijakan ini diarahkan untuk mendorong orang beralih dari moda transportasi pribadi ke moda transportasi massal publik dan mencegah mereka untuk menggunakan kendaraan pribadi. Konsekuensi atau dampak yang diharapkan dari semua kebijakan ini adalah menurunkan atau menghilangkan kemacetan.

Semua kebijakan Jokowi untuk mengurai kemacetan merupakan pilihan-pilihan rasional (rational preferences). Rationalitas sendiri merupakan gagasan liberal disamping equality, individuality dan liberty. Apa yang rasional dianggap benar dan baik dalam pandangan liberal. Rationalitas memiliki beberapa makna. Rational bisa berarti menentukan pilihan berdasarkan perhitungan biaya dan manfaat (cost-benefit) dan dampak dari tindakan atau kebijakan yang dipilih. Rasional juga bermakna impartiality (ketidakberpihakan) dalam pengertian tidak ada privilege khusus untuk kepentingan orang tertentu. Rational juga bisa dimaknai sebagai tindakan yang dilakukan untuk mencapai kebaikan sejati dan kebaikan utama dari kehidupan manusia[4].

Dalam sudut pandang rasionalitas-liberalis ini, maka kebijakan Jokowi dapat dikatakan baik dan benar jika kebijakan Jokowi menguntungkan dilihat dari kalkulasi cost-benefit, tidak memihak dan bisa menghasilkan kebaikan utama.

Sebagai kesimpulan, dari sudut pandang utilitarian, communitarian dan liberal, kebijakan anti-kemacetan yang dikembangkan Jokowi dapat dikatakan benar. Kebijakan Jokowi benar karena konsekuensi baik yang dihasilkan dari kebijakan tersebut yaitu untuk kesejahteraan dan kepentingan bersama (utilitarian dan communitarian). Kebijakan Jokowi juga benar dalam pandangan liberal karena hak-hak pribadi masih tetap diberi ruang dan kebijakan yang diambil dilakukan berdasarkan pilihan yang rasional. Individuality dan rationality yang menjadi gagasan liberalism masih nampak dalam kebijakan tersebut.

Kesesuaian kebijakan Jokowi dengan pandangan-pandangan etik tersebut tidak berarti bahwa Jokowi dapat dikatakan sebagai seorang yang berpandangan sinkretis dari utilitarian, communitarian, dan liberal. Dia bukan utilitarian, bukan juga communitarian, bukan pula seorang liberalis. Jokowi adalah Jokowi dengan pandangan etiknya sendiri. Itulah etika Jokowi.

[1] Stuart Mill, Utilitarianism, Penguin,1987

[2] Michael J. Sandel, Liberalism and the Limits of Justice, Cambridge University Press, 1984.

[3] Michael J. Sandel, idem.

[4] Alasdair MacIntyre, Whose Justice? Which Rationality?, Duckworth, 1996

Comments

comments