Analisis Regulasi dan Isu Limbah

Hak atas lingkungan yang sehat merupakan hak asasi manusia yang harus diperjuangkan oleh masyarakat terhadap Negara (pemangku kebijakan). Proses pembangunan yang dilakukan harus memperhatikan  fungsi ekologi (lingkungan) dan memperhatikan prinsip-prinsip tata ruang yang menjamin pada terwujudnya keadilan pengelolaan sumber daya alam serta tata lingkungan hidup yang seimbang.

Konsep pembangunan di Indonesia  telah menjalankan  prinsip bahwa kemakmuran suatu Negara  dapat diwujudkan  hanya melalui investasi modal dan hutang luar negeri  sebagai dasar membangun masa depan. Untuk itu Negara harus memberikan jaminan hukum dan keamanan  bagi para pemilik modal untuk mengakumulasi  sumberdaya alam tanpa  mengindahkan nasib lingkungan hidup sebagai sumber kehidupan rakyat. Pembangunan di Indonesia telah mengarah pada praktek perampasan atau penghilangan atas hak ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan melalui kekuatan modal, kekuatan politik dan kekuasaan yang mengarah pada pengrusakan atau pemusnahan secara terus menerus lingkungan hidup, serta mengarah pada ancaman atas keamanan hidup manusia.

 Akibatnya,  berbagai peristiwa yang berkaitan dengan kerusakan lingkungan hidup tak pernah berhenti terjadi. Longsor, banjir, pencemaran limbah, sampah, hancurnya kawasan konservasi menjadi bencana yang silih berganti. Yang paling parah adalah terjadinya konflik penguasaan sumberdaya alam  yang menyuburkan  konflik sosial antara masyarakat-pemilik modal-penguasa.

Kondisi ini jelas menuntut diselenggarakannya  tata kelola lingkungan hidup yang baik. Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu ada kekuatan besar  dan luas, serta melibatkan berbagai elemen masyarakat  yang komitmen pada perubahan dan menjadi penyangga dalam mengurangi praktek-praktek destruktif pengelolaan sumberdaya alam yang merusak lingkungan.

Salah satu masalah lingkungan hidup yang akan dibahas dalam issu paper ini adalah pencemaran limbah cair ke sumber air,  dan limbah udara. Penulisan issu paper ini berangkat dari hasil temuan lapangan pada waktu assesment, proses FGD dengan masyarakat korban limbah, diskusi dengan Dinas Lingkungan Hidup, Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup (BPLHD), Anggota DPRD, serta  diskusi dengan teman-teman KPL, PSDK dan Inisiatif.

Silahkan membaca di sini.

Silahkan mengunduh di sini.

Comments

comments