Bupati Legowo Dikritik

SUKABUMI – Bupati Sukabumi, Sukmawijaya berharap mendapatkan kritikan dari masyarakatnya. Kritikan tersebut sebagai bentuk kepedulian berbagai element dalam membangun Kabupaten Sukabumi. Ungkapan tersebut disampaikan orang nomor satu di kabupaten pemilik ikon Penyu itu saat memberikan sambutan dan membuka diskusi audit sosial dan citizen journalism (jurnalisme warga) yang dilaksanakan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Sukabumi di Aula Pendopo Kabupaten Sukabumi, Jalan Jenderal A Yani, kemarin (26/11).

Dikatakan Sukmawijaya, kritikan tersebut untuk mengetahui kekurangan dirinya dalam memimpin daerah selama ini. Sehingga, kekurangan-kekurangan tersebut akan menjadi acuan untuk diperbaiki di masa yang akan datang.

“Kalau untuk mengetahui kekurangan sendiri terkadang sangat sulit. Jadi memang membutuhkan orang lain untuk mengingatkan kita,” katanya.

Sehingga, pemegang kekuasaan atau kebijakan tidak sewenang-wenang dalam menentukan kebijakannya. Saat ini, kebijakan itu dilaksanakan oleh dua instansi, yakni oleh eksekutif dan legislatif. Karena, Bupati sebagai penentu kebijakan sementara DPRD yang memberikan penganggaran, legislasi dan pengawasan.

Sukmawijaya juga menyebutkan, untuk mengontrol anggaran secara teknis, diantaranya ada BPK dan Inspektorat sebagai lembaga pengawasan internal. Pemerintah yang baik akan terjadi sinergis apabila satu sama lain berfungsi dengan semestinya.

“Kita punya undang-undang keterbukaan informasi publik (KIP), maka unsure masyarakat harus dilibatkan dalam memberikan kontribusi kebijakan. Begitu juga implementasi oleh aparat harus dikawal apa sudah sesuai atau belum. Baik secara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaannya,” paparnya.

Sehingga, program perencanaan yang transparansi dengan banyaknya elemen yang mengawasi, bisa dipastikan dapat mengeliminasi penyelewengan anggaran.

“Publik harus tau apa yang akan dibangun oleh pemerintah, dan kita juga harus berterima kasih kepada orang yang mengkritik karna tidak ada orang yang sempurna. Kritik itu suplemen untuk memperbaiki keadaan dan sistem kinerja pemerintahan,” imbuhnya.

Sementara itu, Direktur FITRA Sukabumi, Mulyawan S. Nugraha menyampaikan, dalam menjalankan kinerja untuk mencapai transparansi program dan anggaran pemerintah, perlu adanya kesamaan persepsi. Baik dari pemerintahan maupun dari mitra lainnya yang turut serta membantu mengawasi program pemerintah. Dirinya juga berterima kasih kepada semua mitra yang berperan mengawasi dalam kaitan program atau kegiatan pemerintahan.

“Audit Sosial dan Citizen Jurnalism ini sebagai bentuk peran aktif masyarakat. Sehingga, apa yang sudah direncanakan, dianggarkan hingga pada pelaksanaan sesuai. Apa yang menjadi prioritas bisa dilaksanakan secara prioritas, pembangunan bukan karena kepentingan politik. Sehingga, setiap pembangunan benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat banyak,” bebernya.

Dalam diskusi tersebut dihadiri lima pembicara. Kelimanya yakni, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Sukabumi Iyos Somantri menyampaikan materi upaya pemerintah Kabupaten Sukabumi dalam menerapkan keterbukaan informasi publik dan membangun trust (kepercayaan) kepada masyarakat, kedua, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Yusuf Maulana dengan materi efektivitas fungsi pengawasan DPRD terhadap kebijakan program dan anggaran pemerintah daerah, ketiga, unsur perkumpulan inisiatif, Nandang Suherman yang menyampaikan Audit Sosial sebagai alat untuk mengevaluasi kinerja aparatur, pelaksana program dan anggaran pemerintah daerah. Sementara materi terakhir soal partisipasi warga sebagai kontrol sosial melalui citizen jurnalism disampaikan dua pemateri. Yakni, Koodinator Liputan (Korlip) Radar Sukabumi Perli Rizal dan Programmer Radio Megaswara Isman Safa.

Diskusi pun berlangsung hangat, lantaran peserta yang cukup antusias menyampaikan pernyataan dan pertanyaan kepada narasumber.(cr3/d)

Sumber : http://radarsukabumi.com/?p=127766 (akses 12/9/2014 5:53:32 PM)

Comments

comments