Written by Administrator Friday, 05 March 2010 12:08 1461 Hits
Anggaran yang Diusulkan Dinas Dinilai Berlebihan
SOREANG, (PR),- Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kab. Bandung dinilai boros karena mencantumkan honor bagi pegawai negeri sipil (PNS), padahal PNS sudah menerima tunjangan penghasilan PNS (TPP). Akibatnya, anggaran tahun 2010 Rp 2,06 triliun, sebagian besar untuk gaji dan tunjangan pegawai.
Hal itu dikatakan Sekretaris Eksekutif Forum Diskusi Anggaran (FDA) Kab. Bandung, Umar Alam Nusantara, didampingi Peneliti Anggaran, Dadan Saputra, di kantornya Jln. Adipati Kertamanah Baleendah, Rabu (3/3). Akibatnya, Pemkab Bandung berencana melakukan pinjaman daerah Rp 60,1 miliar, lebih tinggi dari pinjaman tahun 2008 Rp 54,6 miliar.
Di lingkungan Pemkab Bandung terdapat 71 SKPD, terdiri atas 31 kecamatan, 9 kelurahan, 3 rumah sakit umum daerah (RSUD), dan 28 dinas, kantor, ataupun badan. Kami baru meneliti usulan anggaran dari enam SKPD, yakni Bapeda, Bina Marga, Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah, Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pertanian Kehutanan dan Perkebunan, serta Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan.
Dari enam SKPD itu, terdapat pemborosan Rp 7,2 miliar karena ada alokasi honor PNS dan acres yang terlampau tinggi. Padahal, PNS sudah menerima TPP sehingga tidak perlu ada honor lagi. Misalnya dalam rancangan kegiatan dan anggaran pembelian alat tulis kantor (ATK) tercantum honor bagi panitia pengadaan.
Dadan mencontohkan, Bapeda mencantumkan TPP PNS Rp 777,3 juta, honor PNS Rp 688,4 juta, dan acres 6,5 persen setara Rp 79,8 juta. Merujuk Permendagri No. 16/2006 acres maksimal 2,5 persen untuk antisipasi kenaikan gaji PNS dan kebutuhan mendesak lainnya. Alasan SKPD akan ada kenaikan gaji PNS pada tahun 2011, kurang beralasan karena kenaikan gaji bisa dianggarkan dalam perubahan APBD.
“Pemkab Bandung harus memilih antara TPP atau honor? Pilih salah satu. Anggaran yang dihemat bisa digunakan untuk penanggulangan bencana yang tahun 2010 hanya dianggarkan Rp 147 juta untuk mitigasi bencana”, katanya (A-71)***
Sumber : Harian Pikiran Rakyat cetak, Kamis, 04 Maret 2010