KEBUMEN – Sebanyak 20 Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dari berbagai daerah di Indonesia tergabung dalam Konsorsium Peduli Desa berbagi pengalaman pendampingan desa di Benteng Van Der Wijck Gombong, Kebumen, baru-baru ini.
Melalui program peduli, mereka mendorong agar kelompok marginal dan tereksklusi terakomodasi dalam pembangunan di level daerah dan desa.
Keleompok tersebut antara lain difable, Pekerja Seks Komersial (PSK), masyarakat adat, korban pelanggaran HAM, serta aliran kepercayaan dan minoritas. “Kita mendampingi 120 desa di Indonesia tersebar di kabupaten/kota,” kata Direktur Eksekutif Perkumpulan INISIATIF Dony Setiawan mewakili Konsorsium Peduli Desa, kemarin.
Menurutnya, mereka didampingi konsorsium agar aspirasi dan kebutuhannya sebagai warga negara terakomodasi dalam kebijakan daerah dan desa. Menurutnya, program peduli yang berjalan selama enam bulan ini merupakan implementasi dari UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Program tersebut di bawah Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) yang sebelumnya di bawah Kemenko Kesra dengan nama PNPM Peduli.
Dari 120 desa yang didampingi, hanya terdapat 27 desa di 12 kabupaten dianggap layak. Di Kabupaten Kebumen tidak ada desa yang masuk pilot project tersebut. “Justru di Kebumen proses partisipasinya sudah berjalan baik sehingga kita belajar langsung di sini (Kebumen-Red),” imbuh Dony.
Pihaknya pun mengagendakan melakukan pembelajaran di Desa Pasir, Kecamatan Ayah dikepalai Sukamso. Dari tempat tersebut, konsorsium juga berbagi pengalaman serta mendorong agar ada replikasi di tempat lain. Dikatakan Dony, masing-masing desa memiliki problematika berbeda. Sedangkan UU Desa yang baru membawa tantangan tersendiri bagi pemerintah desa agar terlatih untuk mengimplementasikannya. (K5-52).
Sumber : Suara Merdeka cetak, Jumat, 9 Oktober 2015