BANDUNG, (PR).- Pemerintah Provinsi Jawa Barat menempati posisi “3 besar” sebagai badan publik terbaik dalam keterbukaan informasi public 2012, bersama Provinsi Sumatra Utara dan DKI Jakarta. Gubernur Jabar Ahmad Heryawan… read more →
Surabaya, Bhirawa – Rencana pemerintah yang akan memberlakukan UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) pada per 1 Januari 2014 dikhawatirkan akan menjadi alat politik kekuasaan untuk memenangkan Pileg maupun Pilpres yang diselenggarakan pada… read more →
Lemahnya peran pemerintah dalam mengendalikan pertumbuhan alih fungsi lahan sawah dan hutan, alih pekerjaan petani, rendahnya tingkat penyelesaian sengketa lahan pertanian dan kehutanan serta tidak adanya skema jaminan kesejahteraan bagi… read more →
Rabu, 16 Mei 2012, di salah satu ruangan KPU Jawa Barat, dibacakan putusan ajudikasi non-litigasi No.,027/PNTP-MK.A/KI-JBR/V/2012 oleh Majelis Komisioner Komisi Informasi Jawa Barat secara bergantian dengan Ketua Majelis Anne Friday… read more →
Pemerintah tak serius mengurusi sektor kesehatan masyarakat Sejumlah LSM yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil untuk APBN kesejahteraan mengkritisi anggaran yang dialokasikan pemerintah dalam RAPBN 2013 untuk anggaran kesehatan. Soalnya… read more →
Komisi Informasi Jabar tidak profesional, PTUN Bandung tidak peka keterbukaan informasi pub/ik Hak memperoleh informasi adalah hak asasi manusia, keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang… read more →
Akhir-akhir ini muncul tuntutan dari berbagai kalangan masyarakat yang menghendaki Pemerintah Indonesia menegoisasi ulang semua kontrak karya pertambangan perusahaan transnasional, seperti PT Freeport, karena dianggap merugikan rakyat Indonesia. PT Freeport… read more →