TAWANG – Sekolah Politik Anggaran (Sepola) yang diselenggarakan Perkumpulan Inisiatif bekerjasama dengan Lembaga Kajian Kebijakan Daerah (elKABID) Kota Tasikmalaya serta Serikat Petani Pasundan (SPP) Tasikmalaya resmi diluncurkan di Pendopo Lama, kemarin (1/9).
Program yang bertujuan untuk meningkatkan literasi, partisipasi dan kapasitas advokasi masyarakat sipil dalam mewujudkan kebijakan perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada pemenuhan hak dasar warga negara serta pengurangan kemiskinan dan kesenjangan ini, akan dimulai pertengahan September 2016.
Ketua Dewan Pengarah elKABID Kota Tasikmalaya Drs H Syarif Hidayat MSi mengatakan kebijakan suatu pemerintahan terepresentasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Untuk itu, agar bisa menilai bahkan meneliti sejauh mana keberpihakan pemerintah kepentingan masyarakat perlu dipelajari melalui sekolah ini. “Karena ini perlu kecerdasan untuk mengawal dan meneliti APBD,” ujarnya saat memberi sambutan dalam peluncuran program tersebut. Program tersebut, kata Syarif, sebagai pemberdayaan masyarakat agar uang masyarakat berpihak terhadap masyarakat. “Sehingga saat nantinya suatu pembangunan selesai, bisa dirasakan dan sesuai harapan,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Anggota Bidang Pusat Pendidikan Perkumpulan Inisiatif Nandang Suherman memaparkan potret anggaran beberapa daerah di Jawa Barat. Sebagai gambaran penghitungan kebijakan masing-masing pemerintah daerah dalam mengelola APBD.
Dia menjelaskan kesimpulan potret anggaran tersebut, politik dan kebijakan anggaran masih berpihak kepada penyelenggara pemerintahan. PAD belum digali secara optimal sehingga masih ketergantungan anggaran dari pusat dalam membiayai pembangunan. Serta belanja modal masih dibawah ketentuan yang seharusnya. “Selain itu kontribusi anggaran untuk peningkatan kesejahteraan warga masih minim dan belanja politik (hibah dan bansos) masih cukup tinggi khususnya di wilayah Tasikmalaya,” tuturnya.
Apalagi, kata dia, warga terlibat hanya di musrenbang saja sementara proses penganggarannya warga tidak memiliki ruang untuk berpartisipasi bahkan masih tertutup. “Kontrol warga terhadap implementasi anggaran masih lemah.,” terangnya.
Dia berharap dengan adanya Sepola, Kota Tasikmalaya lebih dinamis tidak hanya disibukan isu politik 5 tahunan. Namun isu harian pun dalam pengawalan kebijakan anggaran bisa dinamis. Sehingga peningkatan kapasitas masyarakat bisa dirasakan dan timbul kepedulian terhadap kebijakan yang diputuskan pemerintah. “Dengan meleknya masyarakat diharapkan birokrat memiliki sparing partner dalam mengkaji kebijakan anggaran,” tandasnya.
Tokoh akademisi Asep M Tamam berharap adanya sekolah tersebut bisa meningkatkan aktivis muda serta masyarakat umum dalam mengawal APBD sebagai amanat yang dititipkan kepada pemerintah. “Bahkan seharusnya APBD bisa menjadi buku wajib yang bisa ditelaah seluruh masyarakat, sehingga sejauh mana uang kita dipergunakan bisa terkontrol,” ungkapnya. (mg14)
Sumber : https://www.radartasikmalaya.com/berita/baca/11175/berharap-jadi-sparing-partner-bagi-birokrasi.html (akses 9/5/2016 11:30:32 AM)