CIHIDEUNG – Adanya alokasi anggaran untuk program pengembangan wawasan kebangsaan dan pendidikan politik masyarakat di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Tasikmalaya yang mencapai miliaran mendapat sorotan Pemerhati Anggaran dari Perkumpulan Inisiatif Nandang Suherman.
Menurutnya, anggaran program pengembangan wawasan kebangsaan senilai Rp 1,6 miliar dan program pendidikan politik masyarakat senilai Rp 2,5 miliar yang tercantum dalam APBD 2016 sangat tidak efektif bagi kebutuhan masyarakat. “Bukan tidak boleh, namun yang saya pertanyakan output dari dua program tersebut bagi kepentingan masyarakat umum,” ujarnya saat talkshow Bincang Radar di Studio Radar Tasikmalaya TV,kemarin (31/8).
Dia menjelaskan kegiatan yang bentuknya pelatihan dan pembinaan harus lebih dikurangi, agar lebih banyak membuat suatu program yang benar-benar dirasakan masyarakat luas. ”Saya rasa harus ditinjau dan dievaluasi sejauhmana efektivitas dua program tersebut, yang mana rutin dilaksanakan setiap tahun,” paparnya.
Apalagi, kata dia, saat ini Pemerintah Pusat sedang gencar-gencarnya menginstruksikan kementerian maupun kepala daerah untuk melakukan efisiensi anggaran. “Maka masyarakat maupun DPRD harus mempertanyakan efektivitas dari program itu, jangan sampai terkesan hanya jadi penghamburan saja,” tuturnya.
Terpisah, Kepala Kesbangpol Kota Tasikmalaya Deni Diyana membenarkan soal adanya anggaran untuk dua program tersebut. Dia menjelaskan bahwa program itu diarahkan untuk memberikan pengembangan wawasan bagi masyarakat. “Itu untuk kegiatan selama satu tahun,” ungkapnya saat dihubungi Radar.
Menurutnya, program itu untuk kegiatan pendidikan pelatihan bela negara (PPBN), latihan wawasan kebangsaan bagi pemuda, pembinaan wawasan kebangsaan, penguatan wawasan kebangsaan bagi santri dan kegiatan-kegiatan lainnya. Dalam satu kegiatannya bisa menghabiskan dana sampai Rp 200 juta lebih. “Ada sekitar 7 item kegiatan, jadi wajar kalau angkanya sampai segitu (miliaran),” tuturnya.
Di antara berbagai kegiatan tersebut, kata dia, PPBN menjadi kegiatan yang menggunakan anggaran cukup banyak yaitu Rp 290 juta dengan rincian belanja pegawai Rp 148.150.000 serta belanja barang dan jasa Rp 141.850.000.
Disinggung soal dampak dari program itu? Deni mengakui memang tidak bisa dirasakan efeknya secara langsung. Pasalnya, kegiatan ini lebih cenderung menguatkan wawasan dan mental masyarakat dalam jangka waktu yang panjang. “Tidak seperti membangun jalan yang hasilnya langsung kelihatan, kalau program ini tidak bisa langsung ada outputnya,” tutur dia.
Sekolah Politik Anggaran
Sementara itu,Perkumpulan Inisiatif hari ini (1/9) akan melaunching Sekolah Politik Anggaran (Sepola) di Pendopo Lama. Sebagai upaya agar masyarakat lebih melek terhadap anggaran sehingga bisa mengawal kebijakan anggaran yang akan diputuskan untuk proses pembangunan.
“Kita ingin berbagi pengetahuan agar warga peduli terhadap anggaran yang nantinya berdampak langsung ke masyarakat. Supaya anggaran lebih berpihak terhadap kepentingan publik dan produksinya sesuai kehendak publik,” ujarnya.
Dia berharap dengan adanya Sepola, Kota Tasikmalaya lebih dinamis tidak hanya disibuklan isu politik 5 tahunan. Namun isu harian pun dalam pengawalan kebijakan anggaran bisa dinamis. Sehingga peningkatan kapasitas masyarakat bisa dirasakan dan timbul kepedulian terhadap kebijakan yang diputuskan pemerintah. “Dengan meleknya masyarakat diharapkan birokrat memiliki sparing partner dalam mengkaji kebijakan anggaran,” tandasnya. (mg14/rga)
Sumber : https://www.radartasikmalaya.com/berita/baca/11162/kesbangpol-kota-tasik-alokasikan-program-hingga-miliaran.html (akses 9/2/2016 10:46:55 AM)