Bandung – Setelah melakukan kajian dan menemukan sejumlah indikasi penyelewengan pada alokasi dana hibah Pemkot Bandung 2012, kelompok sipil masyarakat Kota Bandung meminta Pemkot Bandung untuk menunda pencairan dana hibah. Mereka berharap para penerima hibah tersebut diverifikasi ulang demi transparansi publik.
Seperti diberitakan sebelumnya, Forum Diskusi Anggaran (FDA), Pusat Pengembangan Informasi Publik (P2IP), Perkumpulan Inisiatif, Walhi Jabar, Koalisi Pendidikan Kota Bandung (KPKB), Keluarga Mahasiswa Bandung Raya (KM Bara) dan LBH Bandung telah meakukan kajian pada alokasi hibah Pemkot Bandung 2012.
“Kami menagih janji pernyataan Sekda Kota Bandung yang menyatakan bahwa calon penerima dana bansos akan diverifikasi ulang. Kami juga meminta supaya Sekda melakukan moratorium atau menunda pencairan selama verifikasi ulang pada seluruh penerima selesai. Jadi, janji bahwa dana hibah akan cair setelah lebaran jangan dulu dilakukan,” ujar Suryawijaya, Koordinator P2IP dalam jumpa pers di Gedung Indonesia Menggugat, Jalan Perintis Kemerdekaan, Senin (30/7/2012).
Mereka pun meminta agar DPRD melakukan pengawasan dan revisi Perda APBD 2012 pada saat penyusunan APBD Perubahan sesuai hasil vrifikasi. Transparansi verifikasi dilakukan dengan uji publik dengan memuat para penerima hibah dan besaran yang akan diperoleh.
“Kami akan mengawal proses verifikasi. Apabila pada pelaksanaannya tetap tidak ada perubahan dan masih ada penyimpangan maka kami akan meminta BPK untuk melakukan audit investigatif dan melaporkan penyimpangan ke KPK,” tuturnya.
Sumber : http://news.detik.com/read/2012/07/30/185238/1978722/486/pemkot-bandung-diminta-hentikan-sementara-pencairan-dana-hibah (akses 11/18/2014 4:08:01 PM)