Perkumpulan Inisiatif
  • Politik Anggaran
  • Pengetahuan
  • Pengalaman
ID
EN
Perkumpulan Inisiatif
  • Politik Anggaran
  • Pengetahuan
  • Pengalaman
ID
EN
Perkumpulan Inisiatif
  • Politik Anggaran
  • Pengetahuan
  • Pengalaman
Sign In
Notification
Latest News
Pelatihan Enumerator Audit Sosial HWDI Palembang
News
HWDI Jabar dan Koalisi PRIMA Audensi dengan Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat: Perjuangkan Puskesmas Akses Disabilitas
News
FGD Kebijakan Kesehatan Reproduksi bagi Perempuan Penyandang Disabilitas: Upaya Mendorong Layanan yang Inklusif dan Berkeadilan
News
Perkumpulan Inisiatif Selenggarakan Pelatihan Advokasi dan Penggalangan Dukungan Publik atas Kebijakan Anggaran Energi Terbarukan Bagi Masyarakat Sipil di Jawa Barat
News
Ekonomi Politik Akses Kesehatan Reproduksi Bagi Perempuan Penyandang Disabilitas
News
  • Politik Anggaran
  • Pengetahuan
  • Pengalaman
Perkumpulan Inisiatif
Aa
  • Politik Anggaran
  • Pengetahuan
  • Pengalaman
Cari...
  • / Sejarah /
  • / Profil Pegiat /
  • / Laporan Audit Keuangan /
  • / Struktur Organisasi /
Have an existing account? Sign In
Follow US
  • ID
  • EN
© 2022 Perkumpulan Inisiatif. All Rights Reserved.
Perkumpulan Inisiatif > Terbitan > News > Reformasi Birokrasi Tidak Steril dari Partisipasi Masyarakat
News

Reformasi Birokrasi Tidak Steril dari Partisipasi Masyarakat

Pius Widiyatmoko
Last updated: 2014/09/30 at 11:33 AM
Pius Widiyatmoko
4 Min Read

Penataan internal birokrasi merupakan agenda reformasi yang agak terlambat dirumuskan. Sesudah lebih dari satu dekade pasca 1998, baru pada tahun 2010 pemerintah RI mengeluarkan kebijakan Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 melalui peraturan presiden nomor 81

Paparan Baban Sopandi – LAN (foto by.Eddie)

Akan tetapi, secara parsial semangat mengubah birokrasi telah muncul begitu orde reformasi hadir menggantikan orde sebelumnya, yaitu saat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme diundangkan. Demikianlah antara lain yang diungkapkan Baban Sopandi dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) – Jatinangor pada diskusi terbatas Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Sumedang dan Keterlibatan Masyarakat Sipil pada hari Kamis, 11 September 2014 di Hotel Puri Khatulistiwa, Jatinangor.

Saat ini, Baban Sopandi dan sejawatnya sedang mendampingi Bagian Organisasi-Setda Kabupaten Sumedang menyusun Road Map Reformasi Birokrasi. Sebenarnya ia mengidealkan proses ini berlangsung bersamaan dengan penyusunan RPJMD sehingga mendapatkan komitmen politik dan dukungan anggaran. Sayangnya, RPJMD Kabupaten Sumedang 2014-2018 telah diketok lebih dulu. Tantangan penyusunan yang terpisah adalah membangun komitmen SKPD.

Selain Baban Sopandi, diskusi terbatas yang dimoderasi oleh Asda Administrasi, Dedi Ramdan dan Kabag Organisasi, Tuti Ruswati menghadirkan pula M. Ihksan dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Birokrasi. Sejalan dengan Baban Sopandi, M. Ihksan mengingatkan penyusunan road map RB agar jangan terjebak pada pola pikir document oriented. Dokumen selesai, berarti semuanya sudah selesai.

Ada daerah yang mempunyai dokumen RB tetapi tidak menjalankannya. Ada yang tidak mempunyai dokumen, tapi justru menjalankan RB, seperti di Kabupaten Maros, tempat Tuti Ruswati pernah melakukan studi banding. Ada juga daerah yang tidak mempunyai dokumen RB sekaligus tidak mempunyai agenda RB. Dan terakhir adalah daerah yang mempunyai dokumen RB serta menjalankannya. Yang terakhir inilah, harapannya akan terjadi di Kabupaten Sumedang.

Paparan M.Ihksan – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Birokrasi (foto by.Eddie)

M.Ihksan juga menyoroti minimnya keterlibatan masyarakat dalam agenda reformasi birokrasi. Hal tersebut merupakan salah satu persoalan dalam implementasi kebijakan reformasi birokrasi. Untuk menyelesaikannya, ia menawarkan menjadikan reformasi birokrasi sebagai bagian gerakan sosial yang melibatkan para pihak yang lebih luas dan bukan menjadi proyek pemerintah semata.

Pelibatan banyak pihak sekaligus berfungsi sebagai alat verifikasi bagi pemerintah terhadap rumusan program kegiatan reformasi birokrasi yang dihasilkan. Program kegiatan itu harus menjawab problematika daerah dan bukan sekedar pemenuhan formalitas kewajiban undang-undang semata.

Ia memberikan contoh sektor kesehatan dalam bentuk Badan Penyantun Puskesmas (BPP) yang merupakan perwujudan partisipasi masyarakat. Di Aceh, pelembagaan seperti ini sudah terjadi. Hal ini bisa diterapkan juga di Kabupaten Sumedang. Terlebih meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan sudah menjadi sasaran yang ingin dikejar kabupaten ini.

Pada sesi diskusi para peserta yang berasal dari LAN, dinas kesehatan, staf ahli bupati, bagian organisasi-sekretariat daerah, P3ML, Perkumpulan INISIATIF dan Studio Driya Media ini menyepakati perlunya memilih quick win dalam agenda reformasi birokrasi. Mereka menyepakati quick win di sektor kesehatan.

Saat diskusi tengah berlangsung, para peserta mendapat kejutan dengan kunjungan Bupati Sumedang, Ade Irawan. Bupati menyatakan dukungannya atas inisiasi ini. (piuswidi)

Kunjungan Bupati Sumedang di tengah diskusi. (foto by.Eddie)

 

You Might Also Like

Pelatihan Enumerator Audit Sosial HWDI Palembang

HWDI Jabar dan Koalisi PRIMA Audensi dengan Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat: Perjuangkan Puskesmas Akses Disabilitas

FGD Kebijakan Kesehatan Reproduksi bagi Perempuan Penyandang Disabilitas: Upaya Mendorong Layanan yang Inklusif dan Berkeadilan

Perkumpulan Inisiatif Selenggarakan Pelatihan Advokasi dan Penggalangan Dukungan Publik atas Kebijakan Anggaran Energi Terbarukan Bagi Masyarakat Sipil di Jawa Barat

Pius Widiyatmoko September 30, 2014
Share this Article
Facebook Twitter Whatsapp Whatsapp Telegram Copy Link
What do you think?
Love0
Sad0
Happy0
Sleepy0
Angry0
Dead0
Wink0
By Pius Widiyatmoko
Pius Widiyatmoko adalah staf peneliti Perkumpulan INISIATIF. Menaruh perhatian pada isu hak atas informasi, kebijakan transparansi, kekayaan alam serta kepemimpinan etik. Bisa dihubungi di pius[at}inisiatif.org
Previous Article UU Keterbukaan Informasi Memprihatinkan
Next Article Potret Pro-Active Disclosure di Website Kabupaten Sumedang

Terbitan

  • Inisiatif di media
  • Article
  • News
  • Books
  • Module
  • Penelitian
  • Galeri Foto
  • Galeri Video
  • Press Release
  • Editorial
  • Experiment

Tentang Perkumpulan Inisiatif

  • / Sejarah /
  • / Profil Pegiat /
  • / Laporan Audit Keuangan /
  • / Struktur Organisasi /

Kantor

Jl. Suryalaya XVIII No.23, Cijagra, Kec. Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat 40265
Telepon: (022) 7331105

Kontak Kami

Telepon: (022) 7331105
E-mail: inisiatif@inisiatif.org

Follow Us

  • perkumpulan.inisiatif
  • inisiatif_org
  • INISIATIFIV16
  • perkumpulan.inisiatif
  • inisiatif
  • inisiatif

Platform

© 2022 Perkumpulan Inisiatif. All Rights Reserved.

Removed from reading list

Undo