Kolaborasi Masyarakat Sipil dan Pemerintah dalam Perencanaan-Penganggaran itu Penting

Kolaborasi antara pemerintah dengan kelompok masyarakat sipil dalam proses penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran merupakan hal penting. Cara pandang ini didorong oleh perubahan cara pandang global yang mensyaratkan kolaborasi sebagai sebuah jalan untuk menciptakan pelayanan yang lebih maksimal kepada masyarakat. Akan tetapi, kolaborasi ini juga harus dilaksanakan dalam koridor tata aturan yang berlaku dan dipahami oleh kedua belah pihak.

Hal tersebut merupakan simpulan dari diskusi antara Perkumpulan Inisiatif (PI) dengan perwakilan dari pemerintah kabupaten, provinsi dan lembaga negara tingkat Provinsi Jawa Barat. Diskusi yang dilaksanakan hari kamis, 24/08/2017 di Hotel Grand Asrilia tersebut merupakan salah satu sesi dalam rangkaian asistensi teknis yang diberikan oleh International Budget Partnership (IBP) kepada PI dalam rangka penyusunan rencana komunikasi strategis organisasi untuk lima tahun ke depan.

Acara diskusi ini difasilitasi oleh Sangeetha Sarma dari Vanguard Communication, lembaga konsultan komunikasi yang diminta oleh IBP untuk menjadi narasumber utama kegiatan tersebut dan Rizki Estrada Otto Fortier.

Di awal sesi diskusi, Donny Setiawan selaku Sekretaris Jenderal PI menyatakan bahwa upaya PI untuk berkolaborasi dengan berbagai lini pemerintahan telah dilakukana sejak awal PI berdiri. “PI memandang bahwa kolaborasi antara kelompok masyarakat sipil dengan pemerintah merupakan hal penting dalam mewujudkan dokumen perencanaan dan penganggaran yang pro terhadap kelompok marjinal,” ungkap Donny.

Merespon hal tersebut, Dan Satriana, Ketua Komisi Informasi Daerah (KID) Provinsi Jawa Barat menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan penganggaran merupakan salah satu bentuk upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam konteks mewujudkan tata pemerintahan yang baik tersebut, partisipasi masyarakat merupakan salah satu kunci utamanya.

Tamsil, dari Litbang Bappeda Jabar menyatakan hal senada dengan Dan Satriana. Namun menurut Tamsil, partisipasi masyarakat bukan hanya bisa dilaksanakan dalam bentuk partisipasi dalam proses penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran, namun juga dalam hal lain. Merujuk pada pengalaman Bappeda Jabar, ia menyampaikan bahwa pihaknya telah berkolaborasi dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam banyak hal seperti dalam sosialisasi peraturan atau dalam penyusunan perangkat aplikasi teknologi dan informasi yang membantu masyarakat agar mampu mengakses pelayanan publik yang lebih baik. “Di era baru ini, kolaborasi antara pemerintah dengan kelompok masyarakat merupakan ciri utama yang harus ada dalam setiap program-program pemerintah,” katanya.

Sementara itu, Hilda dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Jawa Barat berpendapat bahwa peluang keterlibatan masyarakat sipil dalam proses penyusunan kebijakan public, yang salah satunya adalah penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran desa sangat besar. Salah satu hal yang mendorong hal tersebut adalah ketersediaan tenaga pendamping  dan ahli desa di setiap kecamatan dan desa. Keberadaan tenaga pendamping dan tenaga ahli desa ini di-“cetak” untuk memahami bahwa proses partisipasi dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran merupakan hal penting. Merujuk pada ketersediaan tenaga pendamping ini seharusnya, kelompok masyarakat sipil dapat bekerja sama dengan tenaga pendamping ini.

Namun demikian, Adi dari Bappeda Jabar menyatakan bahwa performa dari kelompok masyarakat sipil ini harus berada dalam kondisi baik ketika akan berkolaborasi dengan pemerintah. “Ketika Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) datang ke pemerintah daerah tanpa memakai etika yang baik, maka ini artinya performance mereka perlu diperbaiki terlebih dahulu,” ungkap Adi.

Menanggapi hal tersebut, Dan Satriana menyetujui dan menambahkan bahwa selain performance yang harus maksimal, kerangka kerja secara normatif dan aturan harus baku dalam mewujudkan kerja kolaborasi tersebut. “Dengan adanya regulasi tersebut maka kepastian hukum dan landasan kerja sama tersebut akan kuat dan itu akan menjadi aturan main untuk semua pihak,” katanya.

IMG-20170825-WA0004 IMG-20170825-WA0005 IMG-20170825-WA0006

Comments

comments