Jumlah rumah tangga pengkonsumsi air yang layak pakai selama delapan belas terakhir ini mengalami penurunan perlahan. Hal ini berarti jumlah rumah tangga yang tidak mengkonsumsi air yang layak pakai selama delapan belas tahun ini mengalami penambahan. Ironisnya, penurunan jumlah pengkonsumsi air layak minum ini dibarengi dengan meningkatnya jumlah rumah tangga yang mengkonsumsi air kemasan. Hal ini berarti biaya untuk mendapatkan air layak minum tersebut secara perlahan mengalami kenaikan. Begitu ungkapan Rizki, Peneliti permasalahan Akuntabiilitas Sosial Air Bersih Pemerintah Daerah dari Perkumpulan Inisiatif di Hotel Horison, 23 Desember 2014.
Lebih lanjutnya, Rizki memaparkan jika kemudian dikaitkan dengan target MDGs mengenai penurunan jumlah rumah tangga yang tidak bisa mengkonsumsi air layak pakai tentu saja ini adalah sebuah masalah sekaligus sebuah tantangan yang berat bagi pemerintah.
Berbarengan dengan upaya pencapaian target MDGs tersebut berbagai program untuk mencapai hal tersebut sudah digulirkan oleh pemerintah. Seharusnya jumlah rumah tangga yang mengkonsumsi air layak pakai menurun dari tahun-ke tahun.
Namun melihat dari data dilapangan justru sebaliknya. Hal itu menjadi salah satu pendorong utama Perkumpulan Inisiatif menggulirkan program akuntabilitas sosial selama tiga tahun belakangan ini. “Program akuntabilitas sosial ini merupakan ikhtiar Perkumpulan Inisiatif bersama kelompok masyarakat sipil di Kabupaten Garut, Tasik dan Bandung untuk menuntut tanggung jawab pemerintah dalam pelaksanaan program penyediaan air bersih untuk masyarakat” begitu ungkap Rizki dalam sesi satu seminar.
Untuk menagih akuntabilitas program pemerintah tersebut, Perkumpulan Inisiatif bersama kelompok masyarakat sipil di Kabupaten Bandung, Garut dan Tasik menerapkan tiga alat akuntabilitas sosial. Pertama, adalah Public Ekpenditure Trecking Survey (PETS), alat ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana dinamika aliran sumber daya termasuk didalamnya keuangan program. Kedua, Citizen Report Card (CRC), alat ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana persepsi responden terhadap pelayanan air bersih. Ketiga, Audit Sosial (AS), alat ini untuk mengetahui bagaimana realisasi pembangunan program penyediaan air bersih tersebut dilapangan.
Dari penerapan tiga alat tersebut, didapatkan temuan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dari mulai perencanaan dan penganggaran program hingga pembangunan fasilitas air bersih tersebut sangat minim.
Berdasar hal tersebut, masyarakat menjadi pihak yang pasif dalam program penyediaan air bersih. Posisi masyarakat yang pasif dalam proses perencanaan dan pelaksanaan ini menyebabkan masyarakat tidak bisa melakukan pengawasan terhadap program yang dilaksanakan.
Selain itu, Rizki memaparkan hal tersebut berbanding terbalik dengan hasil pemeriksaan oleh lembaga-lembaga audit negara yang mengatakan bahwa program penyediaan air bersih untuk masyarakat secara umum cenderung bermasalah.
Berdasarkan hal tersebut, Rizki mengambil kesimpulan bahwa program penyediaan air bersih bagi masyarakat masih bermasalah. Tentu saja masalah ini harus segera di bereskan agar kualitas kesehatan masyarakat Indonesia semakin bagus dari tahun ke tahun.