Jalan Panjang Pengembalian Otonomi Desa

Silahkan membaca di sini. (Jika mau mendapatkan softcopy-nya, silahkan mengajukan permintaan ke inisiatif@inisiatif.org)

Editor : Diding Sakri

DAFTAR ISI

Pengantar Penerbit

Dari Penulis

Abstrak

Prolog

BAGIAN 1 Sebuah Pengantar

Bab 1 Latar Belakang dan Konteks

Menuju Desa yang Mandiri

Konteks Perumusan Desentralisasi dari Kabupaten ke Desa

BAGIAN 2 Pengembangan Substansi untuk Desentralisasi dari Kabupaten ke Desa di Kabupaten Bandung

Bab 2 Konsep Desentralisasi

Istilah-Istilah Desentralisasi

Elemen-Elemen Desentralisasi

Keuntungan dan Kerugian Desentralisasi

Otonomi Desa di Kabupaten Bandung : Sedang Berusaha Diwujudkan!

Bab 3 Pengembangan Substansi Desentralisasi Kewenangan

Kriteria-Kriteria Pemisahan Urusan untuk Desa

Adaptasi Kriteria Teoritis

Bab 4 Pengembangan Substansi Desentralisasi Fiskal

Dimensi dan Kaidah Desentralisasi Fiskal

Alasan-Alasan Adanya Transfer Fiskal sebagai Realisasi Devolusi Fiskal

Cara Transfer dan Beberapa Alternatif Formula Dasar Transfer Fiskal

Variable Penentu Besar Transfer

Menuju Implementasi Devolusi Fiskal di Kabupaten Bandung

BAGIAN 3 Dari Gagasan ke Kebijakan

Bab 5 Formalisasi dan Peletakan Dasar Hukum

Dari Penelitian ke Formalisasi Gagasan

Menuju Proses Legislasi

Perjuangan Berat Proses Legislasi

Pengesahan Kedua Raperda : The Winner Does Not Takes All

Momen-Momen Penting

Bab 6 Tantangan Besar Menuju Kemandirian Desa

Epilog

Lampiran-Lampiran

Lampiran 1 : Tujuh Cluster Desa di Kabupaten Bandung

Lampiran 2 : Draft Raperda Desentralisasi Kewenangan Hasil Adaptasi terhadap UU 32/2004

Lampiran 3 : Draft Raperda Desentralisasi Fiskal Hasil Adaptasi terhadap UU 32/2004

Lampiran 4A : Perkembangan Raperda Dana Perimbangan dari Kabupaten ke Desa dan Perubahan yang Terjadi

Lampiran 4B : Perkembangan Raperda Dana Perimbangan dari Kabupaten ke Desa dan Perubahan yang Terjadi

Lampiran 4C : Perkembangan Raperda Dana Perimbangan dari Kabupaten ke Desa dan Perubahan yang Terjadi

Lampiran 5 : Draft Akhir Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kepada Desa

Lampiran 6 Draft Akhir Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa

Daftar Literatur Rujukan