Silahkan membaca di sini. (Jika mau mendapatkan softcopy-nya, silahkan mengajukan permintaan ke inisiatif@inisiatif.org)
Editor : Diding Sakri
DAFTAR ISI
Pengantar Penerbit
Dari Penulis
Abstrak
Prolog
BAGIAN 1 Sebuah Pengantar
Bab 1 Latar Belakang dan Konteks
Menuju Desa yang Mandiri
Konteks Perumusan Desentralisasi dari Kabupaten ke Desa
BAGIAN 2 Pengembangan Substansi untuk Desentralisasi dari Kabupaten ke Desa di Kabupaten Bandung
Bab 2 Konsep Desentralisasi
Istilah-Istilah Desentralisasi
Elemen-Elemen Desentralisasi
Keuntungan dan Kerugian Desentralisasi
Otonomi Desa di Kabupaten Bandung : Sedang Berusaha Diwujudkan!
Bab 3 Pengembangan Substansi Desentralisasi Kewenangan
Kriteria-Kriteria Pemisahan Urusan untuk Desa
Adaptasi Kriteria Teoritis
Bab 4 Pengembangan Substansi Desentralisasi Fiskal
Dimensi dan Kaidah Desentralisasi Fiskal
Alasan-Alasan Adanya Transfer Fiskal sebagai Realisasi Devolusi Fiskal
Cara Transfer dan Beberapa Alternatif Formula Dasar Transfer Fiskal
Variable Penentu Besar Transfer
Menuju Implementasi Devolusi Fiskal di Kabupaten Bandung
BAGIAN 3 Dari Gagasan ke Kebijakan
Bab 5 Formalisasi dan Peletakan Dasar Hukum
Dari Penelitian ke Formalisasi Gagasan
Menuju Proses Legislasi
Perjuangan Berat Proses Legislasi
Pengesahan Kedua Raperda : The Winner Does Not Takes All
Momen-Momen Penting
Bab 6 Tantangan Besar Menuju Kemandirian Desa
Epilog
Lampiran-Lampiran
Lampiran 1 : Tujuh Cluster Desa di Kabupaten Bandung
Lampiran 2 : Draft Raperda Desentralisasi Kewenangan Hasil Adaptasi terhadap UU 32/2004
Lampiran 3 : Draft Raperda Desentralisasi Fiskal Hasil Adaptasi terhadap UU 32/2004
Lampiran 4A : Perkembangan Raperda Dana Perimbangan dari Kabupaten ke Desa dan Perubahan yang Terjadi
Lampiran 4B : Perkembangan Raperda Dana Perimbangan dari Kabupaten ke Desa dan Perubahan yang Terjadi
Lampiran 4C : Perkembangan Raperda Dana Perimbangan dari Kabupaten ke Desa dan Perubahan yang Terjadi
Lampiran 5 : Draft Akhir Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kepada Desa
Lampiran 6 Draft Akhir Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa
Daftar Literatur Rujukan