Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 15 mewajibkan pemerintah daerah melaksanakan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) dalam penyusunan atau evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup. Untuk membantu pemerintah daerah dalam melakukan KLHS tersebut, Kementerian Dalam Negeri kemudian menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah.
KLHS adalah serangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa kaidah pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan atau program. KLHS dilakukan dalam proses penyusunan atau evaluasi rencana pembangunan daerah yang mencakup Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD).
Paper ini tidak bermaksud menyajikan sebuah KLHS yang komprehensif tetapi dibatasi hanya pada kajian mengenai konsistensi prinsip pembangunan berkelanjutan di dalam dokumen RPJMD dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 18 dan Pasal 19 dari Permendagri 67/2012. Dokumen RPJMD yang dikaji adalah dokumen RPJMD DKI Jakarta Tahun 2012 – 2017.
Silahkan membaca di sini. (Jika mau mendapatkan softcopy-nya, silahkan mengajukan permintaan ke inisiatif@inisiatif.org).
DAFTAR ISI
1. Pengantar
2. Prinsip-Prinsip Pembangunan Berkelanjutan
3. Kajian Konsistensi Prinsip Pembangunan Berkelanjutan RPJMD
4. Hasil Kajian Konsistensi Prinsip Pembangunan Berkelanjutan dalam RPJMD DKI Jakarta