Perkumpulan Inisiatif
  • Politik Anggaran
  • Pengetahuan
  • Pengalaman
ID
EN
Perkumpulan Inisiatif
  • Politik Anggaran
  • Pengetahuan
  • Pengalaman
ID
EN
Perkumpulan Inisiatif
  • Politik Anggaran
  • Pengetahuan
  • Pengalaman
Sign In
Notification
Latest News
Pelatihan Enumerator Audit Sosial HWDI Palembang
News
HWDI Jabar dan Koalisi PRIMA Audensi dengan Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat: Perjuangkan Puskesmas Akses Disabilitas
News
FGD Kebijakan Kesehatan Reproduksi bagi Perempuan Penyandang Disabilitas: Upaya Mendorong Layanan yang Inklusif dan Berkeadilan
News
Perkumpulan Inisiatif Selenggarakan Pelatihan Advokasi dan Penggalangan Dukungan Publik atas Kebijakan Anggaran Energi Terbarukan Bagi Masyarakat Sipil di Jawa Barat
News
Ekonomi Politik Akses Kesehatan Reproduksi Bagi Perempuan Penyandang Disabilitas
News
  • Politik Anggaran
  • Pengetahuan
  • Pengalaman
Perkumpulan Inisiatif
Aa
  • Politik Anggaran
  • Pengetahuan
  • Pengalaman
Cari...
  • / Sejarah /
  • / Profil Pegiat /
  • / Laporan Audit Keuangan /
  • / Struktur Organisasi /
Have an existing account? Sign In
Follow US
  • ID
  • EN
© 2022 Perkumpulan Inisiatif. All Rights Reserved.
Perkumpulan Inisiatif > Terbitan > Penelitian > Analisis Kredibilitas Anggaran Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) Solar dan Nelayan
Penelitian

Analisis Kredibilitas Anggaran Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) Solar dan Nelayan

Wulandari
Last updated: 2024/12/16 at 7:36 PM
Wulandari
5 Min Read

Luasnya laut, panjangnya pantai, ribuan pulau-pulau kecil yang Indonesia miliki, tidak lantas berdampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat pesisir yang kehidupannya sangat tergantung pada sumber daya ikan. Data Survey Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2017 menunjukkan bahwa nelayan adalah salah satu profesi paling miskin di Indonesia. Sebanyak 11,34% orang di sektor perikanan tergolong miskin, lebih tinggi dibandingkan sektor pelayan restoran (5,56%), konstruksi bangunan (9,86%), serta pengelolaan sampah (9,62%). Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2021 tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia adalah 4% atau berjumlah 10,86 juta jiwa dari tingkat angka kemiskinan nasional yang masih sebesar 10,14% atau sebanyak 27,54 juta jiwa. Dari jumlah penduduk miskin ekstrem sebesar 10,86 juta jiwa, 12,5% atau 1,3 juta jiwa diantaranya berada di wilayah pesisir.
Hampir 85% nelayan di Indonesia didominasi oleh perikanan skala kecil yang beroperasi di sekitar perairan pantai. Kontribusi nelayan skala kecil sangat besar dalam produksi perikanan tangkap, namun nelayan skala kecil pada umumnya hidup dibawah garis kemiskinan.
Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah salah satu komponen penting dalam kegiatan usaha penangkapan ikan. Biaya yang dikeluarkan nelayan untuk BBM diperkirakan mencapai 50-70% dari total biaya operasional melaut, sehingga penyediaan BBM yang memadai, baik dari sisi kuantitas maupun harga, sangat di butuhkan oleh nelayan kecil.
Kebijakan subsidi BBM pada usaha perikanan dimaksudkan untuk membantu nelayan agar dapat membeli BBM sesuai kebutuhannya dengan harga lebih murah sehingga produktivitas dan pendapatan nelayan meningkat. Prinsip dasar pemberian subsidi BBM kepada nelayan adalah harus tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat jumlah, sesuai dengan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.
Namun, nelayan kecil dan tradisional dengan bobot kapal kurang dari 30 GT masih mengalami kesulitan untuk mendapatkan subsidi BBM jenis solar. Sehingga mereka membeli BBM jenis solar dari pengecer dengan harga lebih mahal, diluar harga resmi pemerintah. Hasil sosial audit yang dilakukan oleh Perkumpulan Inisiatif bersama Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) pada bulan April-Mei 2021, dengan jumlah responden
4.687 orang nelayan, menunjukkan bahwa 82,08% nelayan kecil tidak memiliki akses terhadap subsidi BBM.
Atas kondisi itulah maka kami dari Perkumpulan Inisiatif melakukan penelitian kredibilitas anggaran subsidi BBM solar untuk nelayan, yang merupakan tindak lanjut dari sosial audit yang sudah dilakukan. Penelitian kredibilitas anggaran mengkaji potret kuota dan realisasi BBM solar untuk nelayan, potret anggaran subsidi BBM solar untuk nelayan yang ditetapkan dengan yang direalisasikan, potret kebutuhan subsidi BBM solar berdasarkan wawancara dengan nelayan, potret jumlah nelayan, dan alur proses bisnis subsidi BBM solar untuk nelayan serta peran aktor yang berwenang dalam memutuskan kebijakan subsidi BBM solar. Data penelitian ini diambil dari tahun 2016-2020.
Dengan demikian, secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk menilai sejauh mana proses perencanaan, penganggaran, pendistribusian dan pengawasan subsidi BBM solar untuk nelayan telah memenuhi prinsip-prinisip transparansi, akuntabilitas dan partisipasi dalam tata kelola Public Financial Management (PFM) serta kerangka analisis yang mengacu pada Public Expenditure and Financial Accountability (PEFA).
Anggaran yang kredibel mencerminkan kemampuan pemerintah untuk memberikan pelayanan publik sebagaimana tertuang dalam kebijakan pemerintah. Transparansi dan akuntabilitas adalah komponen penting dari serangkaian reformasi belanja publik yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas belanja publik.
Harapan kami, semoga hasil penelitian ini mampu memberikan dorongan yang kuat kepada pemerintah untuk melakukan perbaikan tata kelola dalam proses perencanaan, penganggaran, pendistribusian dan pengawasan subsidi BBM solar untuk nelayan sehingga nelayan bisa mudah mengakses subsidi BBM solar.
Terimakasih saya ucapkan kepada seluruh rekan-rekan di Perkumpulan Inisiatif yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk melakukan penelitian kredibilitas anggaran. Kepada Adenantera Dwicaksono dan Saeful Muluk yang telah memberikan mentoring dan coaching kepada saya dalam penelitian ini. Kepada International Budget Partnership (IBP) yang telah mendukung penelitian kredibilitas anggaran. Kepada Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) yang telah bersinergi dengan kami untuk mengkonsolidasi nelayan kecil dan tradisional dalam proses penelitian in

Silahkan membaca di sini. (Jika mau mendapatkan softcopy-nya, silahkan mengajukan permintaan ke inisiatif@inisiatif.org)

 

 

 

 

You Might Also Like

Analisis Struktur Ruang Politik Pemuda Penyandang Disabilitas Kota Bandung

Program Budgeting in the Health Sector in Indonesia

Kebijakan Pengelolaan Hutan Berkelanjutan di Kabupaten Mamuju

Memotret Konsistensi dan Harmonisasi Undang-Undang Desa

Wulandari Juli 6, 2022
Share this Article
Facebook Twitter Whatsapp Whatsapp Telegram Copy Link
What do you think?
Love0
Sad0
Happy0
Sleepy0
Angry0
Dead0
Wink0
By Wulandari
Wulandari adalah anggota Perkumpulan Inisiatif yang sudah lama bergelut didunia aktivisme. Saat ini, beliau mengelola Badan Otonom Pusat Pendidikan Kader (PUSDIK) yang salah satu tugasnya adalah mengelola pendidikan untuk meningkatkan literasi, partisipasi dan kapasitas advokasi anggaran untuk masyarakat sipil yaitu Sekolah Politik Anggaran (SEPOLA). Bisa dihubungi di wulandari@inisiatif.org dan wulandariinisiatif@gmail.com.
Previous Article Petani Versus PTPN VIII di Afdeling CikembangPetani Versus PTPN VIII di Afdeling Cikembang
Next Article Analisis Struktur Ruang Politik Pemuda Penyandang Disabilitas Kota Bandung
Leave a comment Leave a comment

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Terbitan

  • Inisiatif di media
  • Article
  • News
  • Books
  • Module
  • Penelitian
  • Galeri Foto
  • Galeri Video
  • Press Release
  • Editorial
  • Experiment

Tentang Perkumpulan Inisiatif

  • / Sejarah /
  • / Profil Pegiat /
  • / Laporan Audit Keuangan /
  • / Struktur Organisasi /

Kantor

Jl. Suryalaya XVIII No.23, Cijagra, Kec. Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat 40265
Telepon: (022) 7331105

Kontak Kami

Telepon: (022) 7331105
E-mail: inisiatif@inisiatif.org

Follow Us

  • perkumpulan.inisiatif
  • inisiatif_org
  • INISIATIFIV16
  • perkumpulan.inisiatif
  • inisiatif
  • inisiatif

Platform

© 2022 Perkumpulan Inisiatif. All Rights Reserved.

Removed from reading list

Undo