Perkumpulan Inisiatif
  • Politik Anggaran
  • Pengetahuan
  • Pengalaman
ID
EN
Perkumpulan Inisiatif
  • Politik Anggaran
  • Pengetahuan
  • Pengalaman
ID
EN
Perkumpulan Inisiatif
  • Politik Anggaran
  • Pengetahuan
  • Pengalaman
Sign In
Notification
Latest News
Pelatihan Enumerator Audit Sosial HWDI Palembang
News
HWDI Jabar dan Koalisi PRIMA Audensi dengan Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat: Perjuangkan Puskesmas Akses Disabilitas
News
FGD Kebijakan Kesehatan Reproduksi bagi Perempuan Penyandang Disabilitas: Upaya Mendorong Layanan yang Inklusif dan Berkeadilan
News
Perkumpulan Inisiatif Selenggarakan Pelatihan Advokasi dan Penggalangan Dukungan Publik atas Kebijakan Anggaran Energi Terbarukan Bagi Masyarakat Sipil di Jawa Barat
News
Ekonomi Politik Akses Kesehatan Reproduksi Bagi Perempuan Penyandang Disabilitas
News
  • Politik Anggaran
  • Pengetahuan
  • Pengalaman
Perkumpulan Inisiatif
Aa
  • Politik Anggaran
  • Pengetahuan
  • Pengalaman
Cari...
  • / Sejarah /
  • / Profil Pegiat /
  • / Laporan Audit Keuangan /
  • / Struktur Organisasi /
Have an existing account? Sign In
Follow US
  • ID
  • EN
© 2022 Perkumpulan Inisiatif. All Rights Reserved.
Perkumpulan Inisiatif > Terbitan > Press Release > Komisi Informasi Jawa Barat Anti UU Keterbukaan Informasi Publik
Press Release

Komisi Informasi Jawa Barat Anti UU Keterbukaan Informasi Publik

admininisiatif
Last updated: 2018/06/14 at 9:55 AM
admininisiatif
5 Min Read

wakcabalaka

Press-release-wakcabalaka No.02-2012

wakcabalakaSejak dilantik tanggal 29 April 2011 lalu, lima orang komisioner Komisi Informasi (KI) Jawa Barat sudah bertugas selama 20 bulan. Sekretariat KI sudah berjalan lebih lama lagi, 33 bulan sejak ditunjuk pada 18 Maret 2010 lalu. Lantas, seperti apa hasilnya?

Ternyata, amanat Undang-Undang no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik malah tidak dijalankan oleh komisi itu sendiri. Serba tertutup terhadap masyarakat.

Beberapa fakta menegaskan hal tersebut :

1. Komisi Informasi Jabar sebagai Badan Publik menolak permintaan informasi publik yang diajukan oleh salah satu anggota Wakca Balaka. Permohonan itu untuk menilai kinerja layanan penyelesaian sengketa informasi publik.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen (PPID) serta atasan PPID Komisi Informasi Jabar memilih mendiamkan permintaan di atas.

Dalam audiensi Wakca Balaka dengan KI Jabar tanggal 8 Oktober 2012, yang dihadiri Komisioner Dan Satriana, Mahi M. Hikmat dan Anton Minardi, terungkap komisioner tidak tahu sama sekali tentang permintaan itu. Ketika dikonfrontasikan dengan sekretariat KI Jabar, salah satu stafnya malah menantang Wakca Balaka untuk melaporkan ke Komisi Informasi Pusat. Betapa kurang ajarnya !

Dan apa yang terjadi pasca audiensi itu ? Setelah ketiga komisioner kita itu tahu adanya perilaku tertutup Sekretariat ? Di dalam lembaganya sendiri ? Permintaan informasi publik itu tidak pernah dipenuhi !

2. Komisi Informasi Jabar merahasiakan penyelesaian laporan terkait dugaan pelanggaran kode etik komisionernya.

Salah satu anggota Wakca Balaka yang lain melihat dugaan tindakan tak patut salah satu komisioner. Dalam sidang banding atas putusan ajudikasi non litigasi KI Jabar di PTUN Bandung, komisioner tidak hadir. Akibatnya, pemohon informasi merasa dirugikan. Kejadian ini dilaporkan ke KI Jabar tanggal 6 November 2012.

Pasca pelaporan, tidak ada pemberitahuan tentang penyelesaiannya ! Apakah komisioner itu diseret ke Dewan Kode Etik apa tidak ? Serba gelap.

3. Komisi Informasi Jabar tidak menyediakan informasi berkala putusan Majelis Pemeriksaan Pendahuluan, putusan mediasi dan putusan ajudikasi non litigasi ke publik.

Di audiensi, Komisioner Anton Minardi menyebut prestasinya merancang website www.komisiinformasi.jabarprov.go.id Namun pasca audiensi, apa isi alat publikasi informasi publik tersebut ? Informasi publik sepotong-sepotong ! KI Jabar harus mendemonstrasikan perilaku membuka diri itu seperti apa di hadapan publik dan Badan Publik untuk memberikan contoh.

4. Komisi Informasi Jabar tidak menyebarluaskan rencana strategis-kerja dan pertanggungjawaban keuangan ke publik.

Publik tidak pernah tahu apa yang akan dikerjakan Komisi Informasi Jabar di tahun 2013, 2014 dan 2015, karena tidak ada publikasi tentang renstra dan renja mereka. Publik juga gelap tentang penggunaan anggaran di tahun 2011 dan 2012.

Selain itu ada persoalan kelembagaan yang harus diselesaikan Komisi Informasi Jabar segera, yaitu :

1. Rangkap jabatan Sekretaris KI Jabar dengan Kabid Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi (SKDI) Provinsi Jawa Barat.

Rangkap   jabatan   ini   dilegalkan   oleh   Surat   Keputusan   Gubernur   Jabar No.489/Kep.486-Diskominfo/2010 tentang Penunjukkan Sekretariat Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat. Situasi ini rentan terjadi konflik kepentingan, terutama saat sengketa informasi publik melibatkan Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat. Ke mana arah loyalitas orang yang menjabat sekretaris KI Jabar sekaligus Kabid SKDI Diskominfo Jawa Barat ?

Berdasarkan fakta-fakta di atas, Kami menuntut :

1. Penuhi segera permintaan informasi publik yang diajukan ke KI Jabar.

Ambil tindakan terhadap staf yang mendemonstrasikan perilaku tertutup.

2. Beritahukan segera penyelesaian laporan dugaan pelanggaran kode etik komisioner KI Jabar.

Buat Standar Layanan tentang penyelesaian laporan dugaan pelanggaran kode etik komisioner, yang memuat kerangka waktu yang jelas dan tuangkan dalam Maklumat Pelayanan sesuai Undang-Undang No.25/2009 tentang Pelayanan Publik.

3. Publikasikan 202 putusan KI Jabar di website yang telah tersedia1.

4. Umumkan renstra – renja KI Jabar serta pertanggungjawaban penggunaan keuangan.

5. Akhiri rangkap jabatan Sekretaris KI Jabar dengan Kabid SKDI Diskominfo Jabar.

KI Jabar dan Diskominfo Jabar dalam jangka pendek membuat MoU untuk mendelegasikan jabatan Sekretaris KI ke orang yang berbeda dan bebaskan dia dari beban kerja di Diskominfo agar mengurus penuh kesekretariatan.

Bandung, 31 Desember 2012

Arip Yogiawan – 081214194445

Pius Widiyatmoko – 081322127301

Tentang Wakca Balaka

Kami   adalah Forum Advokasi Keterbukaan   Informasi di Jawa Barat, yang beranggotakan LBH Bandung, Perkumpulan INISIATIF, WALHI Jabar, Forum Diskusi Anggaran (FDA) Kab. Bandung, Kalyana Mandira (KM), Koalisi Pendidikan Kota Bandung (KPKB), Perkumpulan   Keluarga Peduli Pendidikan (KerLip), Pusat Pengembangan Informasi Publik (P2iP), Garut Government Watch (GGW), Koalisi Mahasiswa dan Rakyat Tasikmalaya (KMRT), Lembaga Advokasi Kerakyatan (LAK), AJI (Aliansi Jurnalis Independen) Bandung, FITRA Sukabumi, Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA)-Jabar

Press-release-wakcabalaka No.02-2012

You Might Also Like

Siaran Pers Koalisi Kusuka Nelayan Pemerintah Harus Prioritaskan Akses BBM Subsidi Nelayan Kecil dan Tradisional di Indonesia Koalisi KUSUKA Nelayan dorong pemerintah revisi Perpres 191/2014

Walikota Bertanggung Jawab dalam Keputusan Deposito Pemkot

Walikota Bandung Dilaporkan ke KPK Terkait Pengelolaan Deposito Rekening Pemerintah

Gubernur Jabar Dilaporkan ke KPK terkait Pengelolaan Deposito Rekening Pemerintah

admininisiatif Desember 31, 2012
Share this Article
Facebook Twitter Whatsapp Whatsapp Telegram Copy Link
What do you think?
Love0
Sad0
Happy0
Sleepy0
Angry0
Dead0
Wink0
Previous Article RAPBN 2013 Belum Berpihak Pada Peningkatan Kesehatan Ibu
Next Article Hak Tahu Para Pengaju Proposal dan Publik
Leave a comment Leave a comment

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Terbitan

  • Inisiatif di media
  • Article
  • News
  • Books
  • Module
  • Penelitian
  • Galeri Foto
  • Galeri Video
  • Press Release
  • Editorial
  • Experiment

Tentang Perkumpulan Inisiatif

  • / Sejarah /
  • / Profil Pegiat /
  • / Laporan Audit Keuangan /
  • / Struktur Organisasi /

Kantor

Jl. Suryalaya XVIII No.23, Cijagra, Kec. Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat 40265
Telepon: (022) 7331105

Kontak Kami

Telepon: (022) 7331105
E-mail: inisiatif@inisiatif.org

Follow Us

  • perkumpulan.inisiatif
  • inisiatif_org
  • INISIATIFI_01
  • perkumpulan.inisiatif
  • inisiatif
  • inisiatif

Platform

© 2022 Perkumpulan Inisiatif. All Rights Reserved.

Removed from reading list

Undo