Perkumpulan Inisiatif
  • Politik Anggaran
  • Pengetahuan
  • Pengalaman
ID
EN
Perkumpulan Inisiatif
  • Politik Anggaran
  • Pengetahuan
  • Pengalaman
ID
EN
Perkumpulan Inisiatif
  • Politik Anggaran
  • Pengetahuan
  • Pengalaman
Sign In
Notification
Latest News
Koalisi PRIMA Gelar Diseminasi Hasil Audit Sosial Pelayanan Kesehatan Reproduksi Inklusif di Palembang
News
Biaya Energi Rumah Tangga Lebih Murah Setelah Menggunakan Kompor Biogas : Temuan Riset Bisnis Proses Energi Terbarukan Skala Kecil dan Menengah
News
Pelatihan Enumerator Audit Sosial HWDI Palembang
News
HWDI Jabar dan Koalisi PRIMA Audensi dengan Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat: Perjuangkan Puskesmas Akses Disabilitas
News
FGD Kebijakan Kesehatan Reproduksi bagi Perempuan Penyandang Disabilitas: Upaya Mendorong Layanan yang Inklusif dan Berkeadilan
News
  • Politik Anggaran
  • Pengetahuan
  • Pengalaman
Perkumpulan Inisiatif
Aa
  • Politik Anggaran
  • Pengetahuan
  • Pengalaman
Cari...
  • / Sejarah /
  • / Profil Pegiat /
  • / Laporan Audit Keuangan /
  • / Struktur Organisasi /
Have an existing account? Sign In
Follow US
  • ID
  • EN
© 2022 Perkumpulan Inisiatif. All Rights Reserved.
Perkumpulan Inisiatif > Terbitan > Editorial > Nelayan Kecil Tolak Kenaikkan Harga BBM Subsid
Editorial

Nelayan Kecil Tolak Kenaikkan Harga BBM Subsid

inisiatif
Last updated: 2024/12/16 at 8:45 PM
inisiatif
5 Min Read

“Koalisi KUSUKA: Usulkan Bansos Tunai untuk nelayan kecil”

Pemerintah menyampaikan sinyal akan segera menaikkan harga BBM bersubsidi Petralite dan Solar dalam waktu dekat, karena disparitas harga yang tinggi dengan harga pasar dunia. Nelayan sebagai salah satu sektor yang berhak menerima BBM bersubsidi secara langsung akan berakibat pada beban hidup nelayan kecil.

Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Dani Setiawan mengatakan, nelayan kecil paling terdampak jika BBM bersubsidi dinaikkan, karena 60-70% biaya operasional melaut adalah bahan bakar. “Kami secara tegas menolak kenaikan harga BBM bersubsidi, karena tanpa ada kenaikkan BBM bersubsidi-pun, nelayan selama ini tidak menikmati BBM bersubsidi dan mengalami diskriminasi akses, pungkas Dani”. Berdasarkan hasil survey pada tahun 2020-2021 yang dilakukan KNTI bersama Koalisi Kusuka yang terdiri dari Perkumpulan Inisiatif, Seknas FITRA, Kota Kita dan Pemuda Muhamadiyah, yang didukung International Budget Partnership (IBP), ditemukan 82,2% nelayan mengakses BBM bersubsidi di eceran dengan harga yang lebih tinggi dari harga subsidi. Hal ini terjadi karena berbelitnya prosedur mendapatkan BBM bersubsidi dan minimnya infrastruktur pengisian bahan bakar pada daerah-daerah pesisir. “saat ini kami sedang konsolidasi melalui rembug nelayan yang akan digelar di empat provinsi untuk mendiskusikan persoalan akses dan kenaikan BBM subsidi” tambah Dani.

“Naiknya harga BBM bersubsidi dapat dipastikan mendongkrak ongkos nelayan melaut, yang pada akhirnya menggerus pendapatan nelayan, ditambah dengan harga ikan yang fluktuatif, serta berakibat pada menurunnya NTN (Nilai Tukar Nelayan) yang merupakan indikator kesejahteraan nelayan yang dipakai pemerintah” ditambahkan oleh Ketua PP Pemuda Muhammadiyah bidang kemaritiman Sandro Andriawan.

Pemerintah diminta untuk mencari alternatif kebijakan lain untuk menahan harga BBM bersubsidi. Kenaikan BBM bersubsidi akan menimbulkan gejolak inflasi ditengah masyarakat yang masih belum sepenuhnya pulih akibat dampak pandemi.  “Jika BBM subsidi dinaikkan, maka kelompok rentan miskin akan kembali terjerembab ke jurang kemiskinan” ujar Ervyn Kaffah Manager Advokasi, Seknas FITRA. Dia menegaskan ruang fiskal APBN masih mampu untuk menahan harga BBM bersubsidi, karena pemerintah sudah diuntungkan dengan kenaikan pendapatan yang tumbuh signifikan tahun ini. Sampai dengan Juli 2022 APBN mengalami surplus Rp 106 trilyun, ditopang pendapatan negara tumbuh 21,6%. “Pemerintah juga bisa memanfaatkaan program PC-PEN yang per-Juli lalu baru terealisasi Rp 178 trilyun atau 40% dari pagu Rp 455,6 trilyun”, pungkas Ervyn.

Tahun ini pemerintah masih memiliki keleluasaan untuk melebihi batas deficit 3% dari PDB. Pada tahun 2022 pemerintah merencanakan defisit APBN 4,85%  dari PDB, sementara outlook realisasi defisit 3,92% dari PDB. “hitungan kami, kalau dilihat dari realisasi defisit ini, kemungkinan kita akan memiliki sisa anggaran Rp 135,8 trilyun yang bisa dipakai untuk menahan harga BBM bersubsidi” tambahnya.

Alternatif kebijakan lain, pemerintah dapat mencari pembelian harga minyak mentah yang lebih murah. Dani menambahkan agar pemerintah tidak malu untuk membeli minyak mentah dari negara lain dengan harga yang lebih murah demi menyelamatkan rakyat dan nelayan kecil dari gejolak inflasi.

Pemerintah juga diminta untuk memperhatikan nelayan, mengingat kontribusinya kepada negara. Dadan Ramdan, Sekjen Perkumpulan Inisiatif, salah satu anggota Koalisi Kusuka, yang memiliki riset terkait pendapatan dari Sumber Daya Alam (SDA), menyoroti kinerja pendapatan negara pada sektor perikanan yang mengalami pertumbuhan positif rata-rata 16,4% selama 2018-2021. “Sektor perikanan adalah salah satu sektor yang tumbuh positif ditengah hantaman pandemi”, ungkap Dadan. Bahkan pada tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 3,2 trilyun atau tumbuh 92,9% dibandingkan outlook 2022. Namun jika kita lihat, nelayan Indonesia yang 90%-nya kategori nelayan kecil dengan 11,34% hidup dibawa garis kemiskinan belum merasakan timbal balik dari kontribusinya terhadap pendapatan negara. Dadan menyoroti turunnya anggaran perlindungan sosial pada RAPBN 2023, termasuk dihapuskannya belanja bantuan sosial untuk 1,76 juta nelayan.

Koalisi Kusuka meminta Pemerintah untuk tidak menaikkan harga BBM bersubsidi dan terus memberikan bantuan sosial tunai kepada nelayan kecil melalui kartu KUSUKA (Kartu Usaha Pelaku Usaha Perikanan). Kartu Kusuka merupakan intrumen pendataan yang dipergunakan oleh Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) yang berisi data pelaku usaha perikanan.

“Saat ini KKP sedang melakukan pendataan melalui Kusuka, kami mengusulkan untuk mempercepat pendataan KUSUKA, penyaluran Bansos nelayan melalui kartu ini” pungkas Dani. Koalisi berharap, nantinya Kartu Kusuka dapat menjadi cikal bakal reformasi anggaran subsidi BBM untuk nelayan menjadi belanja transfer langsung ke nelayan, agar menjadi lebih tepat sasaran dan efektif. Tentunya dengan catatan, pemerintah dan pertamina harus mempercepat ketersedian infrastruktur pengisian bahan bakar di pemukiman-pemukiman nelayan.

Jakarta, 26 Agustus 2022.

Narahubung :

Dani Setiawan (DPP KNTI) : 08129671744

Dadan Ramdan (Perkumpulan Inisiatif) : 081222649424

Ervyn Kaffah (Seknas FITRA) : 08123727818

Sandro Andriawan (Pemuda Muhammadiyah) : +62 815-7892-2244

You Might Also Like

SEPOLA Memudahkan Pengawasan Masyarakat atas Busines Sumber Daya Alam

Pelatihan Dasar Organisasi SPRI & KNTI

Kampung Kreatif Sebagai Tempat Berinovasi

Perkembangan Industri Kreatif – Dimana Peluang Terbentang

Agustus 30, 2022
Share this Article
Facebook Twitter Whatsapp Whatsapp Telegram Copy Link
What do you think?
Love0
Sad0
Happy0
Sleepy0
Angry0
Dead0
Wink0
Previous Article Analisis Struktur Ruang Politik Pemuda Penyandang Disabilitas Kota Bandung
Next Article Mendesak!Penguatan Ekosistem Kepemimpinan Indonesia
Leave a comment Leave a comment

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Terbitan

  • Inisiatif di media
  • Article
  • News
  • Books
  • Module
  • Penelitian
  • Galeri Foto
  • Galeri Video
  • Press Release
  • Editorial
  • Experiment

Tentang Perkumpulan Inisiatif

  • / Sejarah /
  • / Profil Pegiat /
  • / Laporan Audit Keuangan /
  • / Struktur Organisasi /

Kantor

Jl. Suryalaya XVIII No.23, Cijagra, Kec. Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat 40265
Telepon: (022) 7331105

Kontak Kami

Telepon: (022) 7331105
E-mail: inisiatif@inisiatif.org

Follow Us

  • perkumpulan.inisiatif
  • inisiatif_org
  • INISIATIFI_01
  • perkumpulan.inisiatif
  • inisiatif
  • inisiatif

Platform

© 2022 Perkumpulan Inisiatif. All Rights Reserved.

Removed from reading list

Undo