Perkumpulan Inisiatif
  • Politik Anggaran
  • Pengetahuan
  • Pengalaman
ID
EN
Perkumpulan Inisiatif
  • Politik Anggaran
  • Pengetahuan
  • Pengalaman
ID
EN
Perkumpulan Inisiatif
  • Politik Anggaran
  • Pengetahuan
  • Pengalaman
Sign In
Notification
Latest News
Pelatihan Enumerator Audit Sosial HWDI Palembang
News
HWDI Jabar dan Koalisi PRIMA Audensi dengan Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat: Perjuangkan Puskesmas Akses Disabilitas
News
FGD Kebijakan Kesehatan Reproduksi bagi Perempuan Penyandang Disabilitas: Upaya Mendorong Layanan yang Inklusif dan Berkeadilan
News
Perkumpulan Inisiatif Selenggarakan Pelatihan Advokasi dan Penggalangan Dukungan Publik atas Kebijakan Anggaran Energi Terbarukan Bagi Masyarakat Sipil di Jawa Barat
News
Ekonomi Politik Akses Kesehatan Reproduksi Bagi Perempuan Penyandang Disabilitas
News
  • Politik Anggaran
  • Pengetahuan
  • Pengalaman
Perkumpulan Inisiatif
Aa
  • Politik Anggaran
  • Pengetahuan
  • Pengalaman
Cari...
  • / Sejarah /
  • / Profil Pegiat /
  • / Laporan Audit Keuangan /
  • / Struktur Organisasi /
Have an existing account? Sign In
Follow US
  • ID
  • EN
© 2022 Perkumpulan Inisiatif. All Rights Reserved.
Perkumpulan Inisiatif > Terbitan > Editorial > SEPOLA Memudahkan Pengawasan Masyarakat atas Busines Sumber Daya Alam
Editorial

SEPOLA Memudahkan Pengawasan Masyarakat atas Busines Sumber Daya Alam

Wulandari
Last updated: 2024/12/16 at 8:46 PM
Wulandari
7 Min Read

1. Tantangan

Konstitusi UUD 1945 pasal 33 ayat (3)  mengamanatkan bahwa sumberdaya alam harus  dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk meningkatkan kemakmuran rakyat. Dengan demikian, pemanfaatan sumberdaya alam (SDA) berperan penting untuk meningkatkan pendapatan negara melalui mekanisme pajak, retribusi dan bagi hasil yang jelas dan adil. Adapun para pelaku pemanfaatan SDA terdiri dari pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), swasta, dan masyarakat. Diperlukan partisipasi dari semua pihak untuk  pengelolaan SDA yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Namun pada prakteknya, ada dominasi kuat dari pelaku pemanfaatan SDA dan masyarakat berada dalam posisi lemah. Banyak kasus SDA yang membuat  masyarakat tergusur dari mata pencahariannya dan menjadi korban dari dampak lingkungan suatu busines SDA.  Masalahnya adalah kapasitas masyarakat sipil dalam melakukan pengawasan  pengelolaan SDA masih lemah misalnya pengetahuan regulasi SDA, akses dokumen kebijakan, analisis busines SDA, analisis potensi pendapatan negara dan investigasi kasus pengelolaan SDA  Padahal kondisi ini dialami langsung oleh mereka dan dekat dengan keseharian mereka.  Tantangan bagi kami  adalah  membuat  masyarakat  mampu melakukan pengawasan pengelolaan SDA diantaranya pengawasan terhadap pendapatan negara.

2. Inisiatif Mengatasi Tantangan

Sekolah Politik Anggaran (Sepola) merupakan jalan baru pendidikan politik bagi masyarakat sipil untuk meningkatkan kapasitas literasi, partisipasi, advokasi serta kapasitas politik anggaran publik. Tujuannya adalah anggaran yang adil dalam hubungan negara dan warga negara, hubungan pusat dan daerah. Keadilan anggaran dalam hal distribusi, alokasi dan stabilisasi.

Hasil yang ingin diharapkan dalam Sepola adalah: (1) meningkatkan kapasitas kelompok masyarakat sipil dalam mengembangkan advokasi anggaran untuk promosi pengelolaan SDA yang lebih berkeadilan, terutama dalam peningkatan pendapatan pajak dan non-pajak sektor kehutanan dan perkebunan; (2) mendorong good governance dalam pendapatan pengelolaan SDA sektor kehutanan dan perkebunan untuk pelibatan stakeholders seperti pemerintah daerah, akademisi, media massa, dan pelaku-pelaku sektoral lainnya; (3) mendorong kerjasama untuk peningkatan pendapatan negara dari pengelolaan SDA sektor kehutanan dan perkebunan.

Sepola didesain untuk mengintegrasikan kemampuan teoritik dan aplikatif dalam pengawasan bisnis SDA khususnya sektor kehutanan dan perkebunan. Format kelasnya heterogen baik dari sisi organisasi, latar belakang pendidikan peserta dan kebanyakan adalah anak-anak muda.

3. Proses

Proses  Sepola diawali oleh assesment dan rekrutmen CSO melalui proses wawancara dan diskusi. Setelah itu, dilakukan pendidikan in class tahap pertama, praktek investigasi dan pendidikan in class tahap kedua.  

In class tahap pertama dilakukan  selama 5 hari  dengan materi ekonomi politik sumberdaya alam, tata kelola kehutanan dan perkebunan oleh negara-swasta-rakyat, politik anggaran serta  investigasi.  Metode pembelajaran in class  ini yaitu paparan, diskusi, simulasi dan in field.

Selanjutnya adalah praktek investigasi selama 3 bulan, dimana peserta harus mampu menentukan masalah, menyusun instrumen, mengumpulkan data, mengorganisasikan data (listing  data, rekap data, cleaning data), menganalisis data dan menuliskan hasil temuan.

In class tahap kedua dilakukan selama 4 hari yang membahas hasil investigasi yang telah mereka lakukan dengan tools budget kredibility, analisis dan menyusun desain advokasi.

4. Hasil dan Perubahan Utama

Hasil yang dicapai dari Sepola yaitu: para mitra belajar Sepola di Kalimantan Barat berhasil mengakses  data Izin Usaha Perkebunan (IUP) milik PT Sumatera Jaya Agro Lestari dan PT Mega Sawindo Perkasa ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Sanggau. Dari praktek investigasi, berhasil menemukan bukti temuan sebagai berikut : 1) adanya dugaan kerugian Negara sekurang-kurangnya sebesar Rp. 9.792.284.400,00 dari dana Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan $ 353.610,27 dari Dana Reboisasi (DR) periode 2007 – 2014; 2) adanya ketidakjelasan terkait dengan kewenangan pemberian izin; 3) diduga PT.Megasawindo Perkasa melakukan aktivitas pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit pada kawasan HPK sebelum menyelesaikan alih fungsi kawasan hutan; 4) adanya dugaan illegal loging yang dilakukan oleh PT. Megasawindo Perkasa dengan modus izin perkebunan kelapa sawit. Kemudian, mitra belajar Sepola berhasil melakukan audiensi dengan Bupati Sanggau mempresentasikan hasil  investigasi.

Gambar 1 . Mitra Belajar Sepola Kalbar Sedang Beraudensi dengan Bupati Sanggau, 20 Maret 2019 Sumber : Peserta Sepola SanggauGambar 1 . Mitra Belajar Sepola Kalbar Sedang Beraudensi dengan Bupati Sanggau, 20 Maret 2019 Sumber : Peserta Sepola Sanggau

Mitra belajar Sepola Provinsi Jawa Timur berhasil  menghitung potensi pendapatan dari lahan kering dan basah. Jika ditotal, asumsi potensi pendapatan sharing dari pesanggem kepada LMDH Desa Karanggandu sebesar Rp. 2.170.800.000.000,00. Padahal sesuai hasil diskusi dengan pihak perhutani, iuran sharing lahan ini dianggap tidak ada, lantas kemana uang tersebut disetorkan dan dipakai untuk apa?

Gambar 2. MANGOBAR dengan mengusung tema “Benarkah Anggaran Sektor Kehutanan di Trenggalek Bocor?” 13 April 2019. Sumber : Trigus 

Selanjutnya, mereka berhasil mempertemukan ketiga unsur yang terlibat dalam perputaran setoran lahan hutan yaitu  pemerintah daerah, perhutani, paguyuban LMDH dan warga yang menggarap lahan di kawasan hutan. Mitra belajar Sepola Jatim bekerjasama dengan komunitas literasi di Kabupaten Trenggalek yaitu nggalek.co mengadakan acara MANGOBAR dengan mengusung tema “Benarkah Anggaran Sektor Kehutanan di Trenggalek Bocor?” yang dilaksanakan pada tanggal 13 April 2019. Acara tersebut disiarkan langsung melalui halaman facebook nggalek.co. Setelah proses konsolidasi akhirnya, petani penggarap lahan hutan tidak lagi dikenai tarikan/setoran tahunan terhadap lahan yang digarap. Setoran yang diberikan menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku, yaitu hanya ditarik pajak atas hasil panen hutan.

5. Pembelajaran

Pembelajaran dari Sepola adalah kemampuan berjejaring dengan CSO lokal, mengelola para mitra belajar Sepola, proses belajar yang berbasis bukti (evidence based) dan kolektif. Adapun langkah ke depan yang akan dilaksanakan dalam sepola adalah menjalankan fellowship untuk pendalaman temuan investigasi di propinsi Jabar, Jatim, Kalbar dan NTB. Kemudian melakukan replikasi Sepola di propinsi Jambi, Sumut, Jateng dan Sulawesi Selatan.

 

 

 

 

 

 

 

You Might Also Like

Nelayan Kecil Tolak Kenaikkan Harga BBM Subsid

Pelatihan Dasar Organisasi SPRI & KNTI

Kampung Kreatif Sebagai Tempat Berinovasi

Perkembangan Industri Kreatif – Dimana Peluang Terbentang

Wulandari Juni 27, 2022
Share this Article
Facebook Twitter Whatsapp Whatsapp Telegram Copy Link
What do you think?
Love0
Sad0
Happy0
Sleepy0
Angry0
Dead0
Wink0
By Wulandari
Wulandari adalah anggota Perkumpulan Inisiatif yang sudah lama bergelut didunia aktivisme. Saat ini, beliau mengelola Badan Otonom Pusat Pendidikan Kader (PUSDIK) yang salah satu tugasnya adalah mengelola pendidikan untuk meningkatkan literasi, partisipasi dan kapasitas advokasi anggaran untuk masyarakat sipil yaitu Sekolah Politik Anggaran (SEPOLA). Bisa dihubungi di wulandari@inisiatif.org dan wulandariinisiatif@gmail.com.
Previous Article Perkumpulan Inisiatif Dampingi Komunitas Kreatif Kota Bandung Susun Strategi Pengembangan Usaha Pasca Pandemi
Next Article Nirproduksi Lahan PerhutaniNirproduksi Lahan Perhutani
Leave a comment Leave a comment

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Terbitan

  • Inisiatif di media
  • Article
  • News
  • Books
  • Module
  • Penelitian
  • Galeri Foto
  • Galeri Video
  • Press Release
  • Editorial
  • Experiment

Tentang Perkumpulan Inisiatif

  • / Sejarah /
  • / Profil Pegiat /
  • / Laporan Audit Keuangan /
  • / Struktur Organisasi /

Kantor

Jl. Suryalaya XVIII No.23, Cijagra, Kec. Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat 40265
Telepon: (022) 7331105

Kontak Kami

Telepon: (022) 7331105
E-mail: inisiatif@inisiatif.org

Follow Us

  • perkumpulan.inisiatif
  • inisiatif_org
  • INISIATIFIV16
  • perkumpulan.inisiatif
  • inisiatif
  • inisiatif

Platform

© 2022 Perkumpulan Inisiatif. All Rights Reserved.

Removed from reading list

Undo