Perkumpulan Inisiatif
  • Politik Anggaran
  • Pengetahuan
  • Pengalaman
ID
EN
Perkumpulan Inisiatif
  • Politik Anggaran
  • Pengetahuan
  • Pengalaman
ID
EN
Perkumpulan Inisiatif
  • Politik Anggaran
  • Pengetahuan
  • Pengalaman
Sign In
Notification
Latest News
Pelatihan Enumerator Audit Sosial HWDI Palembang
News
HWDI Jabar dan Koalisi PRIMA Audensi dengan Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat: Perjuangkan Puskesmas Akses Disabilitas
News
FGD Kebijakan Kesehatan Reproduksi bagi Perempuan Penyandang Disabilitas: Upaya Mendorong Layanan yang Inklusif dan Berkeadilan
News
Perkumpulan Inisiatif Selenggarakan Pelatihan Advokasi dan Penggalangan Dukungan Publik atas Kebijakan Anggaran Energi Terbarukan Bagi Masyarakat Sipil di Jawa Barat
News
Ekonomi Politik Akses Kesehatan Reproduksi Bagi Perempuan Penyandang Disabilitas
News
  • Politik Anggaran
  • Pengetahuan
  • Pengalaman
Perkumpulan Inisiatif
Aa
  • Politik Anggaran
  • Pengetahuan
  • Pengalaman
Cari...
  • / Sejarah /
  • / Profil Pegiat /
  • / Laporan Audit Keuangan /
  • / Struktur Organisasi /
Have an existing account? Sign In
Follow US
  • ID
  • EN
© 2022 Perkumpulan Inisiatif. All Rights Reserved.
Perkumpulan Inisiatif > Terbitan > Kebijakan > KAMPONGS’ CREATIVE INDUSTRIES’ DEVELOPMENT – WHERE OPPORTUNITY LIESKAMPONGS’ CREATIVE INDUSTRIES’ DEVELOPMENT – WHERE OPPORTUNITY LIES
Kebijakan

KAMPONGS’ CREATIVE INDUSTRIES’ DEVELOPMENT – WHERE OPPORTUNITY LIESKAMPONGS’ CREATIVE INDUSTRIES’ DEVELOPMENT – WHERE OPPORTUNITY LIES

admininisiatif
Last updated: 2021/07/30 at 10:16 PM
admininisiatif
2 Min Read

Executive Summary

Indonesia’s Creative Economy and its creative industrieshave contributed, since 2015, on average IDR  1,019 trillion yearly to the country’s GDP (BEKRAF  2019). These industries often have some degree of  informality, which impact their activities  and development.  Several  creative  industries-related  policies  and programs have been designed and implemented by government agencies in Bandung to respond and accommodate to their  growth needs.  However, institutional and policy misalignments have been a core hurdle to these city policies failing to explore existing opportunities (flexible and  highly adaptable business  and production  models)  created by the informality  of  these creative industries. To  address this, governance instruments and tools such as multi- actor discussion  roundtables  and toolkits  to assess informality  in  creative industries to inform policy-making are to be developed.

Silahkan membaca disini

Executive Summary

Indonesia’s Creative Economy and its creative industrieshave contributed, since 2015, on average IDR  1,019 trillion yearly to the country’s GDP (BEKRAF  2019). These industries often have some degree of  informality, which impact their activities  and development.  Several  creative  industries-related  policies  and programs have been designed and implemented by government agencies in Bandung to respond and accommodate to their  growth needs.  However, institutional and policy misalignments have been a core hurdle to these city policies failing to explore existing opportunities (flexible and  highly adaptable business  and production  models)  created by the informality  of  these creative industries. To  address this, governance instruments and tools such as multi- actor discussion  roundtables  and toolkits  to assess informality  in  creative industries to inform policy-making are to be developed.

Silahkan membaca disini

You Might Also Like

Refleksi Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Muda dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak dan Terawang Pemilihan Umum di Tahun 2024Refleksi Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Muda dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak dan Terawang Pemilihan Umum di Tahun 2024

Tantangan Implementasi Pembangunan Daerah Terhadap Penghormatan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang DisabilitasTantangan Implementasi Pembangunan Daerah Terhadap Penghormatan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Urgensi Standar Pelayanan Minimal Perlindungan Hukum Perempuan dan Anak Penyandang disabilitas Korban Kekerasan Seksual di Provinsi Jawa BaratUrgensi Standar Pelayanan Minimal Perlindungan Hukum Perempuan dan Anak Penyandang disabilitas Korban Kekerasan Seksual di Provinsi Jawa Barat

admininisiatif Juli 17, 2021
Share this Article
Facebook Twitter Whatsapp Whatsapp Telegram Copy Link
What do you think?
Love0
Sad0
Happy0
Sleepy0
Angry0
Dead0
Wink0
Previous Article Kongres Inisiatif Berhasil Memilih Dewan Pimpinan Baru
Next Article Perkembangan Industri Kreatif – Dimana Peluang Terbentang
Leave a comment Leave a comment

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Terbitan

  • Inisiatif di media
  • Article
  • News
  • Books
  • Module
  • Penelitian
  • Galeri Foto
  • Galeri Video
  • Press Release
  • Editorial
  • Experiment

Tentang Perkumpulan Inisiatif

  • / Sejarah /
  • / Profil Pegiat /
  • / Laporan Audit Keuangan /
  • / Struktur Organisasi /

Kantor

Jl. Suryalaya XVIII No.23, Cijagra, Kec. Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat 40265
Telepon: (022) 7331105

Kontak Kami

Telepon: (022) 7331105
E-mail: inisiatif@inisiatif.org

Follow Us

  • perkumpulan.inisiatif
  • inisiatif_org
  • INISIATIFIV16
  • perkumpulan.inisiatif
  • inisiatif
  • inisiatif

Platform

© 2022 Perkumpulan Inisiatif. All Rights Reserved.

Removed from reading list

Undo