Perkumpulan Inisiatif
  • Politik Anggaran
  • Pengetahuan
  • Pengalaman
ID
EN
Perkumpulan Inisiatif
  • Politik Anggaran
  • Pengetahuan
  • Pengalaman
ID
EN
Perkumpulan Inisiatif
  • Politik Anggaran
  • Pengetahuan
  • Pengalaman
Sign In
Notification
Latest News
Koalisi PRIMA Gelar Diseminasi Hasil Audit Sosial Pelayanan Kesehatan Reproduksi Inklusif di Palembang
News
Biaya Energi Rumah Tangga Lebih Murah Setelah Menggunakan Kompor Biogas : Temuan Riset Bisnis Proses Energi Terbarukan Skala Kecil dan Menengah
News
Pelatihan Enumerator Audit Sosial HWDI Palembang
News
HWDI Jabar dan Koalisi PRIMA Audensi dengan Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat: Perjuangkan Puskesmas Akses Disabilitas
News
FGD Kebijakan Kesehatan Reproduksi bagi Perempuan Penyandang Disabilitas: Upaya Mendorong Layanan yang Inklusif dan Berkeadilan
News
  • Politik Anggaran
  • Pengetahuan
  • Pengalaman
Perkumpulan Inisiatif
Aa
  • Politik Anggaran
  • Pengetahuan
  • Pengalaman
Cari...
  • / Sejarah /
  • / Profil Pegiat /
  • / Laporan Audit Keuangan /
  • / Struktur Organisasi /
Have an existing account? Sign In
Follow US
  • ID
  • EN
© 2022 Perkumpulan Inisiatif. All Rights Reserved.
Perkumpulan Inisiatif > Terbitan > Inisiatif di media > Pemkot Bandung Dinilai Tak Konsisten Tangani Masalah BanjirPemkot Bandung Dinilai Tak Konsisten Tangani Masalah Banjir
Inisiatif di media

Pemkot Bandung Dinilai Tak Konsisten Tangani Masalah BanjirPemkot Bandung Dinilai Tak Konsisten Tangani Masalah Banjir

inisiatif
Last updated: 2020/01/28 at 1:51 PM
inisiatif
9 Min Read

Anggaran untuk meminimalisir banjir justru dikurangi.

Contents
1. Anggaran dinas yang terkait penanganan banjir pun tidak lagi paling utama2. Pergantian pagu anggaran tergantung politik pemkot3. Kolam retensi yang dibangun dinilai belum optimal1. Anggaran dinas yang terkait penanganan banjir pun tidak lagi paling utama2. Pergantian pagu anggaran tergantung politik pemkot3. Kolam retensi yang dibangun dinilai belum optimal

Bandung, IDN Times – Banjir selama ini masih menjadi momok yang mengancam masyarakat Bandung khususnya yang berada di daerah pusat kota. Ketika hujan turun deras dengan waktu yang cukup lama, maka sudah pasti akan ada daerah di Bandung yang terendam banjir.

Peneliti dari Perkumpulan Inisiatif Aang Kusmawan menuturkan, kondisi banjir di Bandung saat ini justru semakin parah karena timbul titik-titik baru yang tergenang. Bahkan genangan banjir pun kian tinggi dan lama untuk surut.

Aang menyebut, kondisi ini dikarenakan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung tidak konsisten dalam melakukan penanganan banjir khususnya untuk pencegahan. “Ini terlihat dari sejumlah program yang dulunya ada seperti program penanganan banjir, kemudian hilang pada (tahun anggaran) 2018-2019,” ujar Aang dalam sebuah diskusi, Selasa (21/1).

1. Anggaran dinas yang terkait penanganan banjir pun tidak lagi paling utama

Aang mengatakan, berdasarkan data yang ada, anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Pertamanan berada di posisi 1 dan 3 pada 2017 sebagai dinas yang paling banyak mendapatkan dana. Kedua dinas itu pun merupakan pihak paling utama dalam penanggulangan banjir.

Namun, pada 2018 dan 2019, Pemkot Bandung kemudian mengubah pagu anggaran di mana kedua dinas ini tidak lagi menjadi utama. Dengan kondisi ini diprediksi banjir tidak lagi menjadi perhatian utama Pemkot Bandung di bawah kepemimpinan pasangan Oded M. Danial dan Yana Mulyana.

“Dulu (2017) Dinas PU itu dapatnya sampai Rp626 miliar, sedangkan pada 2019 hanya Rp392 miliar. Sedangkan Dinas Pertamanan itu dulu dapat Rp513 miliar, sekarang hanya Rp172 miliar,” ungkap Aang.

2. Pergantian pagu anggaran tergantung politik pemkot

Menurut Aang, persoalan siapa mendapat berapa dalam anggaran tergantung dari politik pimpinan daerahnya dengan DPRD. Merekalah yang bisa menentukan konsentrasi mana yang ingin difokuskan dalam memajukan dan menyejahterakan masyarakat Bandung.

Saat ini, DPRD Kota Bandung pun disebut tidak memiliki pengawasan yang sangat ketat terhadap penggunaan anggaran demi memperbaiki kondisi penanggulangan banjir. Dengan demikian anggota legislatif seakan membiarkan masyarakat Bandung terus terdampak banjir saat musim hujan tiba.

3. Kolam retensi yang dibangun dinilai belum optimal

Aang mengatakan, visi pembangunan saluran dan kolam retensi sebagai salah satu program prioritas Kota Bandung adalah terselesainya banjir. Dalam mendukung program tersebut, satu solusi yang dilakukan Kota Bandung adalah membangun saluran dan kolam retensi.

Terdapat tiga kolam retensi yang dibangun Pemkot Bandung yakni Wetland Cisurupan, Kolam Retensi Simaraga, dan Kolam Retensi Rancabolang, yang berfungsi guna menahan alur air. Pemkot Bandung membangun kolam retensi di Cisurupan yang juga akan berfungsi sebagai tempat wisata dan ruang terbuka hijau yang diberi nama Wetland Cisurupan. Kolam retensi seluas 10 hektare ini akan menjadi parkir air dari Sungai Ciloa yang merupakan Sub DAS Cinambo.

Sedangkan Kolam Retensi Simaraga merupakan fasilitas untuk mengurangi potensi banjir akibat Iuapan Sungai Citepus. Kolam seluas 1.075 m2 dengan tinggi 3.4 meter itu memiliki daya tampung 3000 meter kubik. Pada musim hujan, kolam tersebut akan menjadi parkir air sehingga Iuapan sungai relative bisa dikendalikan

Terakhir adalah Kolam Retensi Rancabolang yang saat ni tengah dirancang di Kelurahan Rancabolang, Kecamatan Gedebage. Kolam yang akan dibangun di Jalan SOR Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) itu berjumlah dua kolam dengan luas total 8.000 meter persegi. Kolam retensi ini akan menjadi parkir untuk mencegah meluapnya debit air.

“Tapi yang di Gedebage juga sekarang belum jelas karena masih ditenderkan lagi. Ini juga aneh karena seharusnya tender itu dilakukan tahun ini tapi justru diundur jadi 2020,” kata Aang.

Sumber : https://jabar.idntimes.com/news/jabar/debbie-sutrisno/pemkot-bandung-dinilai-tak-konsisten-tangani-masalah-banjir/full (akses 22 Jan 2020)

Anggaran untuk meminimalisir banjir justru dikurangi.

Bandung, IDN Times – Banjir selama ini masih menjadi momok yang mengancam masyarakat Bandung khususnya yang berada di daerah pusat kota. Ketika hujan turun deras dengan waktu yang cukup lama, maka sudah pasti akan ada daerah di Bandung yang terendam banjir.

Peneliti dari Perkumpulan Inisiatif Aang Kusmawan menuturkan, kondisi banjir di Bandung saat ini justru semakin parah karena timbul titik-titik baru yang tergenang. Bahkan genangan banjir pun kian tinggi dan lama untuk surut.

Aang menyebut, kondisi ini dikarenakan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung tidak konsisten dalam melakukan penanganan banjir khususnya untuk pencegahan. “Ini terlihat dari sejumlah program yang dulunya ada seperti program penanganan banjir, kemudian hilang pada (tahun anggaran) 2018-2019,” ujar Aang dalam sebuah diskusi, Selasa (21/1).

1. Anggaran dinas yang terkait penanganan banjir pun tidak lagi paling utama

Aang mengatakan, berdasarkan data yang ada, anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Pertamanan berada di posisi 1 dan 3 pada 2017 sebagai dinas yang paling banyak mendapatkan dana. Kedua dinas itu pun merupakan pihak paling utama dalam penanggulangan banjir.

Namun, pada 2018 dan 2019, Pemkot Bandung kemudian mengubah pagu anggaran di mana kedua dinas ini tidak lagi menjadi utama. Dengan kondisi ini diprediksi banjir tidak lagi menjadi perhatian utama Pemkot Bandung di bawah kepemimpinan pasangan Oded M. Danial dan Yana Mulyana.

“Dulu (2017) Dinas PU itu dapatnya sampai Rp626 miliar, sedangkan pada 2019 hanya Rp392 miliar. Sedangkan Dinas Pertamanan itu dulu dapat Rp513 miliar, sekarang hanya Rp172 miliar,” ungkap Aang.

2. Pergantian pagu anggaran tergantung politik pemkot

Menurut Aang, persoalan siapa mendapat berapa dalam anggaran tergantung dari politik pimpinan daerahnya dengan DPRD. Merekalah yang bisa menentukan konsentrasi mana yang ingin difokuskan dalam memajukan dan menyejahterakan masyarakat Bandung.

Saat ini, DPRD Kota Bandung pun disebut tidak memiliki pengawasan yang sangat ketat terhadap penggunaan anggaran demi memperbaiki kondisi penanggulangan banjir. Dengan demikian anggota legislatif seakan membiarkan masyarakat Bandung terus terdampak banjir saat musim hujan tiba.

3. Kolam retensi yang dibangun dinilai belum optimal

Aang mengatakan, visi pembangunan saluran dan kolam retensi sebagai salah satu program prioritas Kota Bandung adalah terselesainya banjir. Dalam mendukung program tersebut, satu solusi yang dilakukan Kota Bandung adalah membangun saluran dan kolam retensi.

Terdapat tiga kolam retensi yang dibangun Pemkot Bandung yakni Wetland Cisurupan, Kolam Retensi Simaraga, dan Kolam Retensi Rancabolang, yang berfungsi guna menahan alur air. Pemkot Bandung membangun kolam retensi di Cisurupan yang juga akan berfungsi sebagai tempat wisata dan ruang terbuka hijau yang diberi nama Wetland Cisurupan. Kolam retensi seluas 10 hektare ini akan menjadi parkir air dari Sungai Ciloa yang merupakan Sub DAS Cinambo.

Sedangkan Kolam Retensi Simaraga merupakan fasilitas untuk mengurangi potensi banjir akibat Iuapan Sungai Citepus. Kolam seluas 1.075 m2 dengan tinggi 3.4 meter itu memiliki daya tampung 3000 meter kubik. Pada musim hujan, kolam tersebut akan menjadi parkir air sehingga Iuapan sungai relative bisa dikendalikan

Terakhir adalah Kolam Retensi Rancabolang yang saat ni tengah dirancang di Kelurahan Rancabolang, Kecamatan Gedebage. Kolam yang akan dibangun di Jalan SOR Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) itu berjumlah dua kolam dengan luas total 8.000 meter persegi. Kolam retensi ini akan menjadi parkir untuk mencegah meluapnya debit air.

“Tapi yang di Gedebage juga sekarang belum jelas karena masih ditenderkan lagi. Ini juga aneh karena seharusnya tender itu dilakukan tahun ini tapi justru diundur jadi 2020,” kata Aang.

Sumber : https://jabar.idntimes.com/news/jabar/debbie-sutrisno/pemkot-bandung-dinilai-tak-konsisten-tangani-masalah-banjir/full (akses 22 Jan 2020)

You Might Also Like

DKI Pastikan BST Tersalurkan tanpa PotonganDKI Pastikan BST Tersalurkan tanpa Potongan

Aplikasi LAPOR! dibanjiri 9.161 laporan pengaduan selama pandemiAplikasi LAPOR! dibanjiri 9.161 laporan pengaduan selama pandemi

Anggaran Penanganan Covid-19 di Jabar Rp 6,3 TriliunAnggaran Penanganan Covid-19 di Jabar Rp 6,3 Triliun

KPDB Nyatakan Sikap, Negara Harus Hentikan Pemberangusan Kebebasan Berpendapat

Januari 22, 2020
Share this Article
Facebook Twitter Whatsapp Whatsapp Telegram Copy Link
What do you think?
Love0
Sad0
Happy0
Sleepy0
Angry0
Dead0
Wink0
Previous Article Tantangan Komisi Informasi Jabar Jilid TigaTantangan Komisi Informasi Jabar Jilid Tiga
Next Article Anggaran Penanganan Covid-19 di Jabar Rp 6,3 TriliunAnggaran Penanganan Covid-19 di Jabar Rp 6,3 Triliun
Leave a comment Leave a comment

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Terbitan

  • Inisiatif di media
  • Article
  • News
  • Books
  • Module
  • Penelitian
  • Galeri Foto
  • Galeri Video
  • Press Release
  • Editorial
  • Experiment

Tentang Perkumpulan Inisiatif

  • / Sejarah /
  • / Profil Pegiat /
  • / Laporan Audit Keuangan /
  • / Struktur Organisasi /

Kantor

Jl. Suryalaya XVIII No.23, Cijagra, Kec. Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat 40265
Telepon: (022) 7331105

Kontak Kami

Telepon: (022) 7331105
E-mail: inisiatif@inisiatif.org

Follow Us

  • perkumpulan.inisiatif
  • inisiatif_org
  • INISIATIFI_01
  • perkumpulan.inisiatif
  • inisiatif
  • inisiatif

Platform

© 2022 Perkumpulan Inisiatif. All Rights Reserved.

Removed from reading list

Undo