Cihideung – Perkumpulan Institut untuk inovasi, pembangunan partisipasi dan kepemerintahan (Inisiatif) menyoroti soal kinerja pengadaan air bersih di Kota Tasikmalaya.
Sebab, berdasarkan hasil analisis dan kajian yang dilakukan. Pengadaan air bersih di Kota Tasikmalaya masih tidak sesuai dengan harapan masyarakat.
Ketua Perkumpulan Inisiatif Donny Setiawan menyoroti pengadaan air bersih karena saat ini sudah menjadi isu nasional. “ Salah satu target yang tidak tercapai oleh pemkot yakni soal pengadaan air bersih,” ujarnya saat ditemui di sela seminar dengan tema mendorong efektivitas pelayanan air bersih di Kota Tasikmalaya Tahun 2014 di Hotel Santika, kemarin (3/11).
Dia mencontohkan berdasarkan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) tahun 2012, pemkot mengalokasikan anggaran senilai Rp 2 Miliar untuk pengadaan air bersih di lima titik lokasi. Namun realisasinya hanya tiga lokasi. “Ini patut dipertanyakan pertanggungjawabannya, sebab sudah dianggarkan,” tuturnya.
Dia pun mengajak masyarakat ikut mengawasi setiap proyek pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Kota Tasikmalaya. “Pengawasan terhadap proyek yang dilakukan pemkot itu tidak hanya dilakukan oleh aparat saja, tapi masyarakat wajib mengawasi dan mengetahui,” ungkapnya.
Anggota Perkumpulan Inisiatif, Nandang Suherman mengungkapkan lemahnya sinergitas antar SKPD dalam merencanakan kebutuhan air bersih menjadi salah satu factor utama penyebab ditemukannya warga yang kekurangan air bersih. “Ini akibat intervensi pemerintah dalam peningkatan layanan air bersih tidak efektif dan focus,” ujarnya.
Hal itu, kata dia, terbukti dari hasil Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) APBD tahun 2013 masih belum terpenuhinya target dan cakupan pelayanan air bersih. “Persentase penduduk berakses air minum target dalam RPJM tahun 2013 yakni 30,56 persen tapi realisasinya dalam LKPj hanya 23 persen,” ungkapnya.
Padahal, kata Nandang, secara teori air tidak pernah berkurang karena memiliki hukum kekekalan energy. Apabila terjadi kekurangan, itu akibat persoalan manajemen pengelolaan. “Kita bisa lihat saat ini secara kasat mata telah terjadi perubahan lahan secara serampangan di Kota Tasik,” ujarnya yang juga merupakan koordinator Planning and Budgeting Specialist tersebut.
Selain itu, ditambah banyaknya lahan terbuka yang berubah fungsi menjadi kawasan pembangunan. Tanpa ada kontrol terhadap pengembang supaya membangun sumur resapan. “Jadi wajar apabila di wilayah Kota Tasikmalaya saat ini ada beberapa daerah yang mengalami kekurangan air bersih ketika musim kemarau datang,” tuturnya.
Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Dudi A. Holidi mengaku setuju apabila dilakukan pengawasan oleh masyarakat terhadap anggaran pembangunan. “Nantinya kan bukan dari internal pemerintah saja tapi dari masyarakat juga ada yang mengawasi,” tandasnya.
Namun, dirinya mempertanyakan kevalidan data dari hasil kajian analisis yang dilakukan perkumpulan Inisiatif terhadap pengadaan air bersih. “Saya itu sumber datanya dari mana, dan menggunakan system apa metodologinya,” ujar dia. (ali)
Sumber : Harian Radar Tasikmalaya cetak, hal 9, Selasa, 4 November 2014