INILAH.COM, Bandung – Salah satu sengketa informasi terkait status dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dan rencana kerja anggaran (RKA) pemerintah daerah terjadi di Pemprov Jawa Barat. Kejadiannya, saat Perkumpulan Inisiatif mengajukan permohonan informasi untuk mendapatkan APBD, DPA, dan RKA tahun anggaran 2008-2011.
“Sengketa ini sudah diputuskan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat yang menyatakan dokumen tersebut sebagai dokumen terbuka, tetapi dokumen tetap belum diserahkan sampai saat ini,” ungkap peneliti Perkumpulan Inisiatif Pius Widiyatmoko disela-sela Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Komisi Informasi di Hotel Horison, Jalan Pelajar Pejuang Kota Bandung, Kamis (5/7/2012).
Pius menuturkan, pemahaman pejabat dan pemerintah daerah terkait keterbukaan informasi publik masih lemah. Salah satunya bukti tidak diserahkannya dokumen yang diminita padahal sudah punya keputusan hukum tetap.
“Tidak ada keberatan untuk melawan putusan, melewati tenggat batas waktu penyerahan dokumen berdasarkan putusan, sudah disomasi, tetap saja belum kami terima dokumennya,” ucapnya.[ang]
Sumber : http://www.inilahjabar.com/read/detail/1879473/jabar-contoh-kasus-susah-akses-data-anggaran [13/07/2012 10:25:39]