Perkumpulan Inisiatif
  • Politik Anggaran
  • Pengetahuan
  • Pengalaman
ID
EN
Perkumpulan Inisiatif
  • Politik Anggaran
  • Pengetahuan
  • Pengalaman
ID
EN
Perkumpulan Inisiatif
  • Politik Anggaran
  • Pengetahuan
  • Pengalaman
Sign In
Notification
Latest News
Pelatihan Enumerator Audit Sosial HWDI Palembang
News
HWDI Jabar dan Koalisi PRIMA Audensi dengan Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat: Perjuangkan Puskesmas Akses Disabilitas
News
FGD Kebijakan Kesehatan Reproduksi bagi Perempuan Penyandang Disabilitas: Upaya Mendorong Layanan yang Inklusif dan Berkeadilan
News
Perkumpulan Inisiatif Selenggarakan Pelatihan Advokasi dan Penggalangan Dukungan Publik atas Kebijakan Anggaran Energi Terbarukan Bagi Masyarakat Sipil di Jawa Barat
News
Ekonomi Politik Akses Kesehatan Reproduksi Bagi Perempuan Penyandang Disabilitas
News
  • Politik Anggaran
  • Pengetahuan
  • Pengalaman
Perkumpulan Inisiatif
Aa
  • Politik Anggaran
  • Pengetahuan
  • Pengalaman
Cari...
  • / Sejarah /
  • / Profil Pegiat /
  • / Laporan Audit Keuangan /
  • / Struktur Organisasi /
Have an existing account? Sign In
Follow US
  • ID
  • EN
© 2022 Perkumpulan Inisiatif. All Rights Reserved.
Perkumpulan Inisiatif > Terbitan > Inisiatif di media > Kebijakan Anggaran Belum Libatkan Warga
Inisiatif di media

Kebijakan Anggaran Belum Libatkan Warga

admininisiatif
Last updated: 2017/12/06 at 11:28 AM
admininisiatif
2 Min Read

BANDUNG, (PR).- Pemerintah Kota Bandung dinilai masih setengah-setengah menerapkan sistem pemerintahan terbuka (open government). Belum cukup ruang bagi partisipasi warga sejak dari perumusan kebijakan, termasuk pembahasan anggaran.

Peneliti Perkumpulan Inisiatif Pius Widiatmoko menyebut adanya fenomena yang populer disebut open-washing. Fenomena yang semakin banyak ditemui ini menjelaskan bagaimana pemerintah atau lembaga publik sering kali mengklaim sudah menerapkan sistem pemerintahan terbuka, tetapi pada kenyataannya informasi yang dibuka itu merupakan informasi yang mereka inginkan, bukan yang dibutuhkan masyarakat dan komunitas.

“Informasi dan data yang dibuka masih sepenuhnya terserah pemerintah. Untuk anggaran, misalnya, yang dibuka adalah resume atau gambaran besarnya saja. Tidak ada akses bagi warga untuk terlibat dalam pembahasan mata anggaran,” ujar Pius, Selasa (5/12/2017) siang.

Keterbukaan akses pembahasan sistem penganggaran menjadi topik menarik dua pekan terakhir ketika media menguliti beberapa mata anggaran yang dianggap ganjil di APBD DKI Jakarta 2018. Keterbukaan ini membuat warga turut mengontrol dan akhirnya mendesak pengubahan mata anggaran yang dianggap tak masuk akal, salah satunya pembangunan kolam ikan di kompleks DPRD.

Pemkot Bandung menerapkan sistem e-budgeting bernama SIRA di alamat www.apbd.bandung.go.id. Sistem ini merupakan pengembangan dan modifikasi e-budgeting yang dihibahkan Pemprov DKI Jakarta, di mana tiap-tiap pemangku kepentingan punya akses dalam level berbeda-beda dalam perumusan anggaran.

Meski diambil dari DKI Jakarta, kata Pius, banyak perbedaan mendasar yang membuat warga tak memiliki ruang untuk terlibat dalam perumusan kebijakan anggaran. “Di Jakarta, warga dan komunitas bisa mengakses pembahasan anggaran hingga terperinci. Di Bandung, warga sama sekali tak bisa mengakses,” katanya.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung Hery Antasari mengakui ada perbedaan cara kerja e-budgeting Pemprov Jakarta dan Pemkot Bandung. Pembukaan akses bagi warga di pembahasan APBD merupakan kebijakan yang tak bisa dihindari, namun harus dilakukan bertahap. “Belum bisa dilakukan untuk APBD 2018 ini. Kami targetkan di APBD 2019,” ucapnya. (Tri Joko Her Riadi)***

Sumber : Harian Pikiran Rakyat Cetak, Rabu 6 Desember 2017

You Might Also Like

DKI Pastikan BST Tersalurkan tanpa PotonganDKI Pastikan BST Tersalurkan tanpa Potongan

Aplikasi LAPOR! dibanjiri 9.161 laporan pengaduan selama pandemiAplikasi LAPOR! dibanjiri 9.161 laporan pengaduan selama pandemi

Anggaran Penanganan Covid-19 di Jabar Rp 6,3 TriliunAnggaran Penanganan Covid-19 di Jabar Rp 6,3 Triliun

Pemkot Bandung Dinilai Tak Konsisten Tangani Masalah BanjirPemkot Bandung Dinilai Tak Konsisten Tangani Masalah Banjir

admininisiatif Desember 6, 2017
Share this Article
Facebook Twitter Whatsapp Whatsapp Telegram Copy Link
What do you think?
Love0
Sad0
Happy0
Sleepy0
Angry0
Dead0
Wink0
Previous Article Mudahkan Layanan Ibu Hamil, GeRAK Latih Tenaga Kesehatan Kelola Aplikasi BTT
Next Article Setia Mengelola Bunda TextTalk
Leave a comment Leave a comment

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Terbitan

  • Inisiatif di media
  • Article
  • News
  • Books
  • Module
  • Penelitian
  • Galeri Foto
  • Galeri Video
  • Press Release
  • Editorial
  • Experiment

Tentang Perkumpulan Inisiatif

  • / Sejarah /
  • / Profil Pegiat /
  • / Laporan Audit Keuangan /
  • / Struktur Organisasi /

Kantor

Jl. Suryalaya XVIII No.23, Cijagra, Kec. Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat 40265
Telepon: (022) 7331105

Kontak Kami

Telepon: (022) 7331105
E-mail: inisiatif@inisiatif.org

Follow Us

  • perkumpulan.inisiatif
  • inisiatif_org
  • INISIATIFIV16
  • perkumpulan.inisiatif
  • inisiatif
  • inisiatif

Platform

© 2022 Perkumpulan Inisiatif. All Rights Reserved.

Removed from reading list

Undo