;!--:id--> Sejauh ini para pegiat reforma agraria dan pemerintah masih melihat reforma agraria dan perencanaan pembangunan seperti air dan minyak. Reforma agraria dan perencanaan pembangunan masih dilihat secara terpisah, padahal…
Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.…
Under the hood of Kawal Menteri, a radical new site. As Indonesia launches a new open government platform, Kawal Menteri, FutureGov caught up with the developers to discuss its eye-catching…
Mencari kesalahan! atau ada yang salah!, merupakan satu pandangan spontan ketika istilah “audit” mulai didengar ke telinga. Baik masyarakat umum berpandangan bahwa istilah “audit” digambarkan terhadap adanya peristiwa atau kejadian…
Oleh : Dedi Haryadi Aktivis bisa didefinisikan sebagai orang yang melakukan tindakan altruisitik untuk mempromosikan nilai-nilai dan institusi sosial yang dianggap baik dan berguna bagi banyak orang. Ada dua dimensi…
Peralihan peran aktivis menjadi elite politik sebenarnya bukan merupakan hal baru. Paling tidak, hal ini terlihat jelas pascaproklamasi kemerdekaan pada tahun 1945. Beberapa aktivis seperti Sukarno, Mohammad Hatta, Sutan Sjahrir,…
Cihideung – Perkumpulan Institut untuk inovasi, pembangunan partisipasi dan kepemerintahan (Inisiatif) menyoroti soal kinerja pengadaan air bersih di Kota Tasikmalaya. Sebab, berdasarkan hasil analisis dan kajian yang dilakukan. Pengadaan air…
Latar Belakang Setelah 2,5 tahun melalui proses pembahasan, akhirnya Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara disahkan oleh DPR pada tanggal 19 Desember 2013. Kurang lebih satu bulan kemudian, tepatnya tanggal 15…
Pemberdayaan dan Pendampingan Masyarakat Desa Kehadiran Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa memberikan harapan sekaligus tantangan baru bagi desa. Dalam undang-undang tersebut pemberdayaan menjadi sebuah misi, tujuan, asas dan…
Walaupun sudah menginternalisasi pengakuan hak atas informasi secara formal melalui Surat Keputusan, Perbup/wal dan/atau perda, namun Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada 9 kabupaten/kota di Jawa Barat masih saja…