Perkumpulan Inisiatif
  • Politik Anggaran
  • Pengetahuan
  • Pengalaman
ID
EN
Perkumpulan Inisiatif
  • Politik Anggaran
  • Pengetahuan
  • Pengalaman
ID
EN
Perkumpulan Inisiatif
  • Politik Anggaran
  • Pengetahuan
  • Pengalaman
Sign In
Notification
Latest News
Pelatihan Enumerator Audit Sosial HWDI Palembang
News
HWDI Jabar dan Koalisi PRIMA Audensi dengan Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat: Perjuangkan Puskesmas Akses Disabilitas
News
FGD Kebijakan Kesehatan Reproduksi bagi Perempuan Penyandang Disabilitas: Upaya Mendorong Layanan yang Inklusif dan Berkeadilan
News
Perkumpulan Inisiatif Selenggarakan Pelatihan Advokasi dan Penggalangan Dukungan Publik atas Kebijakan Anggaran Energi Terbarukan Bagi Masyarakat Sipil di Jawa Barat
News
Ekonomi Politik Akses Kesehatan Reproduksi Bagi Perempuan Penyandang Disabilitas
News
  • Politik Anggaran
  • Pengetahuan
  • Pengalaman
Perkumpulan Inisiatif
Aa
  • Politik Anggaran
  • Pengetahuan
  • Pengalaman
Cari...
  • / Sejarah /
  • / Profil Pegiat /
  • / Laporan Audit Keuangan /
  • / Struktur Organisasi /
Have an existing account? Sign In
Follow US
  • ID
  • EN
© 2022 Perkumpulan Inisiatif. All Rights Reserved.
Perkumpulan Inisiatif > Terbitan > Inisiatif di media > Warga Tuntut Informasi Transaksi Rekening Dibuka
Inisiatif di media

Warga Tuntut Informasi Transaksi Rekening Dibuka

admininisiatif
Last updated: 2013/04/09 at 4:42 AM
admininisiatif
3 Min Read

BANDUNG, (PR).- Pertama kalinya di Indonesia, warga meminta informasi tentang laporan transaksi rekening keuangan daerah. Hal ini dilakukan oleh warga Kab.Garut Donny Setiawan yang meminta perincian keuangan empat nomor rekening Pemerintah Kab.Garut.

Hal itu disengketakan ke Komisi Informasi Daerah (KID) Jawa Barat dalam agenda sidang ajudikasi keterangan saksi ahli yang dipimpin Komisioner KID Jabar, Dan Satriana, Mahi M.Hikmat dan Anton Minardi di kantor KID Jabar, Jalan Ambon Bandung, Senin (8/4).

Menurut Dan Satriana dan Donny, kasus sengketa ini merupakan yang pertama kalinya karena biasanya warga hanya meminta tentang data laporan keuangan. Selama ini belum pernah ada yang meminta transaksi rekening.

“Ini permohonan atas nama pribadi sebagai wajib pajak Kab.Garut. Saya meminta rincian keuangan untuk empat nomor rekening yaitu rekening kas daerah BJB dan 3 rekening penerimaan uang di BRI, BNI dan Mandiri. Saya meminta laporan transaksi keuangan 2009-2011 yang sudah diaudit sehingga terbuka untuk public,” kata Donny.

Donny mengatakan sebagai warga wajib pajak, dia ingin mengetahui seperti apa pengelolaan keuangan Pemkab Garut. Donny yang juga aktif melakukan kajian anggaran dalam Perkumpulan Inisiatif ini mengatakan sempat menganalisis rekening bagi hasil dari pemerintah pusat ke Pemkab Garut dan menemukan adanya kelebihan dana transfer sebesar Rp 60 miliar.

“Ada yang tidak sesuai antara rekening dan yang dilaporkan Menteri Keuangan dan yang diperiksa BPK. Analisis sementara saya ada selisih kelebihan dana transfer Rp 60 miliar dari pusat ke daerah. Temuan ini masih ingin saya konfirmasi dan pastikan. Ini tidak tercatat dalam laporan keuangan Pemkab Garut,” kata Donny.

Dalam sidang, Kepala Seksi Pendapatan Daerah dan Pembiayaan Pemkab Garut Mardianto mengaku Pemkab Garut memiliki buku catatan keuangan harian yang isinya juga terkait penerimaan dan pengeluaran kas daerah.

Dan Satriana kemudian mempertanyakan tentang keterbukaan catatan keuangan harian yang juga dapat menjawab permintaan permohonan. Mardianto akhirnya meminta waktu melakukan uji konsekuensi terkait permohonan informasi yang diminta pemohon. Terkait catatan keuangan harian yang juga dapat menjawab kebutuhan informasi pemohon, Mardianto mengatakan dalam persepsinya informasi tersebut masih tertutup karena bersifat privat.

Mardianto mengatakan pemerintah selama ini sudah terbuka terkait informasi public. Hal ini terlihat dari laporan APBD yang disampaikan dan laporan neraca keuangan yang diumumkan di media massa. Meski begitu, ia mengatakan jika majelis KID memutus informasi ini terbuka, Pemkab Garut akan membuka informasinya. (A-199)***

Sumber : Harian Pikiran Rakyat, cetak, 9 April 2013

You Might Also Like

DKI Pastikan BST Tersalurkan tanpa PotonganDKI Pastikan BST Tersalurkan tanpa Potongan

Aplikasi LAPOR! dibanjiri 9.161 laporan pengaduan selama pandemiAplikasi LAPOR! dibanjiri 9.161 laporan pengaduan selama pandemi

Anggaran Penanganan Covid-19 di Jabar Rp 6,3 TriliunAnggaran Penanganan Covid-19 di Jabar Rp 6,3 Triliun

Pemkot Bandung Dinilai Tak Konsisten Tangani Masalah BanjirPemkot Bandung Dinilai Tak Konsisten Tangani Masalah Banjir

admininisiatif April 9, 2013
Share this Article
Facebook Twitter Whatsapp Whatsapp Telegram Copy Link
What do you think?
Love0
Sad0
Happy0
Sleepy0
Angry0
Dead0
Wink0
Previous Article Pertama di Indonesia, Warga Minta Transaksi Rekening Daerah
Next Article Bagaimana Mengartikan Ucapan Gubernur ?
Leave a comment Leave a comment

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Terbitan

  • Inisiatif di media
  • Article
  • News
  • Books
  • Module
  • Penelitian
  • Galeri Foto
  • Galeri Video
  • Press Release
  • Editorial
  • Experiment

Tentang Perkumpulan Inisiatif

  • / Sejarah /
  • / Profil Pegiat /
  • / Laporan Audit Keuangan /
  • / Struktur Organisasi /

Kantor

Jl. Suryalaya XVIII No.23, Cijagra, Kec. Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat 40265
Telepon: (022) 7331105

Kontak Kami

Telepon: (022) 7331105
E-mail: inisiatif@inisiatif.org

Follow Us

  • perkumpulan.inisiatif
  • inisiatif_org
  • INISIATIFIV16
  • perkumpulan.inisiatif
  • inisiatif
  • inisiatif

Platform

© 2022 Perkumpulan Inisiatif. All Rights Reserved.

Removed from reading list

Undo