Gubernur : Silahkan Dana Apa pun Kami Terbuka
Bandung, (PR),- Pengajuan hingga pencairan dana bantuan sosial (bansos) yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tertutup sehingga sangat rentan terjadinya penyelewengan atau korupsi. Padahal sumber dana berasal dari uang rakyat yang bermuara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Peneliti Perkumpulan Inisiatif Pius Widiyatmoko di Kota Bandung, Rabu (6/3), mengatakan ketertutupan Pemprov Jabar sudah dirasakan sejak ia meminta data penerima, alamat dan jumlah besarnya bansos dan hibah dari pemprov pada 2011-2012. Pius mengikuti prosedur dengan memberi surat permohonan, surat keberatan, hingga pengajuan permintaan informasi kepada Komisi Informasi (KI) Jabar.
Dalam tingkat KI, sengketa informasi ini juga sampai hingga sidang ajudikasi yang beberapa kali tidak dihadiri pihak pemprov hingga informasi diputus terbuka. “KI sudah menyampaikan kepada pemprov tentang keputusan bahwa informasi penerima, alamat dan besarnya bansos itu memang terbuka. Tetapi pemprov sama sekali tidak memberi respons. Kami berpikir memang ada kesengajaan pemerintah melawan KI. Respons ini menegaskan memang ada masalah pada bansos,” tutur Pius.
Pius mengatakan, proses seleksi proposal yang masuk ke pemprov juga tertutup. Hal itu terlihat melalui Peraturan Gubernur (Pergub) Jabar 55/2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD.
Pergub itu ditetapkan di Bandung pada 26 Oktober 2011 oleh Gubernur Jabar Ahmad Heryawan. Menurut Pius, pergub itu membuat tidak ada peluang bagi masyarakat untuk memantau aliran dana bansos.
“Saya baca ternyata prosedur bansos itu tertutup sehingga publik tidak lihat mulai dari tahap seleksi proposalnya. Jadi, tidak ada peluang bagi publik memantau karena tidak terbuka sama sekali. Ini yang akhirnya mendukung bansos itu akan berputar pada alamat yang tidak jelas dan disalurkan kepada orang-orang dekat pihak tertentu,” tutur Pius.
Kecewa
Pada sisi lain, Perkumpulan Inisiatif juga mengaku kecewa pada KI yang tidak hanya melakukan tugasnya memutus informasi terbuka atau tertutup. Padahal, berdasarkan aturan KI juga memiliki kekuatan untuk memerintahkan pemprov memberikan informasi.
Menyikapi kondisi ini, Perkumpulan Inisiatif berencana melaporkan kasus ini pada Ombudsman Jabar. Mereka berharap Ombudsman bisa membantu menekan dan mengeksekusi. Jalan ini menurut Pius harus ditempuh karena selama ini sudah merelakan waktu untuk mengikuti segala prosedur, tetapi tidak menghasilkan respons positif dari pemerintah.
Perkumpulan Inisiatif berharap, melalui data yang diperolehnya nanti, mereka akan memantau kebijakan provinsi mengenai bansos. Ke depan, secara internal mereka juga akan menganalisis tentang masa depan bansos.
“Kami akan menganalisis perlu atau tidak ada bansos dalam pos APBD. Kalau penyalurannya tidak benar dan kriterianya tidak jelas, mungkin dihapus saja atau dilanjut, tetapi dengan tim seleksi yang independen di luar pemerintah. Tujuannya agar disalurkan kepada orang yang tepat,” kata Pius.
Siap terbuka
Dalam wawancara sebelumnya dengan gubernur, Ahmad Heryawan mengatakan jika ada yang meminta data tentang alamat, nama dan jumlah anggaran apa pun, pemprov siap terbuka.
“Kami akan terbuka dong, masa ya orang dapat anggaran kita tidak terbuka. Silahkan dana apa pun kami terbuka. Data itu terbuka, asal jangan datanya dipakai ngekeok gubernur. Seperti kemarin ada ngekeok gubernur, padahal gubernur tidak ada kesalahan apa-apa. Nunjuk hidung saja kalau ada yang salah. Mana tunjuk oknumnya, lembaganya, selesai. Laporkan ke kejaksaan atau ke kepolisian,” tutur Gubernur.
Heryawan mengatakan, jika terjadi penyimpangan dana-dana bansos, penyimpangan bukan terjadi di gubernur atau di biro keuangan. Penyimpangan menurut dia biasa terjadi kepada orang sedang mencairkan bantuan sosial ataupun pihak masyarakat sebagai penerima bansos atau bantuan hibah.
Namun, hingga saat ini data-data yang disampaikan Gubernur terbuka ini belum pernah sampai kepada masyarakat atau kepada Perkumpulan Inisiatif yang meminta langsung keterbukaan Pemprov Jabar. (A-199)***
Sumber : Harian Pikiran Rakyat edisi cetak, Kamis, 7 Maret 2013
Governor: Please Fund Whatever We Open
London, (PR), – Submission to the disbursement of social assistance (social aid) by the Government of West Java province closed so it is vulnerable to fraud or corruption. Though the source of funding comes from public money which empties in the Regional Budget (budget).
Researchers Society Initiative Pius Widiyatmoko in Bandung, Wednesday (6/3), said the closure of the West Java provincial government has felt since he asked for a data receiver, the address and number of the amount of social aid and grants from the provincial government in 2011-2012. Pius following the procedure by giving a letter of application, letter of objection, until the filing of a request for information to the Information Commission (RIC) Jabar.
In the KI level, disputes this information up until the adjudication hearing that a few times is not attended by the provincial government to open disconnected information. “KI has been conveyed to the provincial government about the decision that the recipient information, the address and the amount of social aid was indeed open. But the provincial government did not respond. We think there is a deliberate government against KI. This response confirms there are problems in social aid, “said Pius.
Pius said the selection process proposals submitted to the provincial government are also covered. It was seen by the Governor Regulation (gubernatorial) Jabar 55/2011 on Procedures for Budgeting, Implementation and Administration, Accountability and Reporting and Monitoring and Evaluation of Grants and Shopping Social Assistance sourced from the budget.
Regulation was set in London on October 26, 2011 by West Java Governor Ahmad Heryawan. According to Pius, the regulation makes no opportunity for the public to monitor the flow of funds bansos.
“I read bansos procedure turns out it was closed so the public does not see the start of the selection phase of the proposal. So, there is no opportunity for the public to monitor because it does not open at all. It is ultimately supports bansos it will rotate at the address was not clear and distributed to people close to certain parties, “said Pius.
disappointed
On the other hand, the Society Initiative also disappointed on that KI is not only doing his job cut open or closed information. In fact, based on the rules of KI also has the power to order the provincial government to provide information.
Response to this condition, Society Initiative plans to report the case to the Ombudsman Jabar. They hope that the Ombudsman can help suppress and execute. This path must be taken according to Pius as long as this has volunteered time to follow all the procedures, but did not produce a positive response from the government.
Society Initiative hopes, through data obtained later, they will monitor the provincial policy regarding social aid. Looking ahead, internally they will also analyze future bansos.
“We will analyze whether or not there bansos in the budget heading. If the distribution is not true, and the criteria is not clear, it may be removed or be continued, but with a selection team of independent outside government. The goal is to be distributed to the right people, “said Pius.
ready to open
In a previous interview with the governor, Ahmad Heryawan said when asked about the data address, the name and number of any budget, the provincial government ready to open.
“We will open dong, yes the person can not open our budget. Please feel free to fund whatever we are open. Data was open, just do not use the data ngekeok governor. Like yesterday there ngekeok governor, but the governor was not there fault anything. Pointed nose only if there is something wrong. Point where oknumnya, institution, completed. Report to the prosecutor or to the police, “said the Governor.
Heryawan said, if there are deviations social aid funds, irregularities not occurred in the governor or in the finance bureau. Deviations according to him is common to people being disbursed social assistance recipients or the community as a social aid or grant aid.
However, until now the data that the Governor has not been open to the public or to the Society Initiative requesting immediate disclosure of West Java province. (A-199) ***
Source: People’s Daily Thoughts print edition, Thursday, March 7, 2013