Panduan Pengawasan Pembangunan Berbasis Masyarakat
Silahkan membaca di sini. (Jika mau mendapatkan softcopy-nya, silahkan mengajukan permintaan ke inisiatif@inisiatif.org) DAFTAR ISI 1. Tentang Booklet Ini 2. Apa Itu APBD, Mengapa Perlu Diawasi ? 3. Pengertian, Tujuan…
Naskah Akademik : Anggaran untuk Pelayanan Kesehatan Gratis di Kabupaten Bandung
Berbagai hal yang melatarbelakangi perlunya Pelayanan Kesehatan Gratis di Kabupaten Bandung disusun berdasarkan kajian-kajian yang dilakukan oleh Perkumpulan Inisiatif dalam bidang kesehatan. Kajian-kajian tersebut diantaranya menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah (PemDa)…
Studi Analisis Praktik Penyelenggaraan Musrenbang di Daerah
Pemberlakuan UU no. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, telah memberikan ruang yang lebih luas bagi partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan tahunan. Urgensi dari partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan adalah…
Musrenbang Kabupaten Sumedang : Inovasi yang Memberikan Harapan
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kabupaten Sumedang dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2007 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang. Perda ini diklaim sebagai yang pertama…
Musrenbang Kota Palu : Pergulatan Antara Regulasi, Kepentingan dan Kebutuhan
Isu yang paling menarik dibicarakan tahun belakangan ini mungkin Musrenbang, yang mempunyai arti Musyawarah Rencana Pembangunan. Dalam artian harfiah berarti musyawarah yang dilakukan bersama-sama antara pemerintah dengan masyarakat untuk merencanakan…
Jalan Panjang Pengembalian Otonomi Desa
Silahkan membaca di sini. (Jika mau mendapatkan softcopy-nya, silahkan mengajukan permintaan ke inisiatif@inisiatif.org) Editor : Diding Sakri DAFTAR ISI Pengantar Penerbit Dari Penulis Abstrak Prolog BAGIAN 1 Sebuah Pengantar Bab 1…
Kajian Regulasi dan Tata Kelola Sampah
Pola konsumsi masyarakat perkotaan cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat pedesaan, dapat dilihat dari besarnya pengeluaran rata-rata per kapita penduduk per bulan. Berdasarkan data statistik tahun 2002 penduduk Indonesia di…
Potensi Penyimpangan Substansi dalam Proses Legislasi Peraturan DaerahPotensi Penyimpangan Substansi dalam Proses Legislasi Peraturan Daerah
Oleh : Ari Nurman, Diding Sakri, Saeful Muluk Dalam proses penyusunan peraturan perundangan (peraturan daerah/perda) secara partisipatif, masyarakat dapat terlibat dari mulai penelitian dan penyusunan naskah akademik, sampai dalam proses legislasi di…
Assessment LSM Kabupaten Bandung
Dulu, ketika demokrasi masih ilusi, masyarakat sipil sebagai pilar demokrasi dalam tata negara, wakil khusus dalam tata pemerintahan pusat dan daerah, adalah juga ilusi bahkan mimpi yang dilarang. Sebabnya adalah…
Study on The Relation Between The Structure of Public Policy and Poverty Alleviation at Regency Level : Shall We Optimistics?
By Ari Nurman, Diding Sakri, Saeful Muluk Poverty is not merely social-economic phenomena of a community such as low level of education, poor health condition or lack of purchase power. Moreover,…