Saat ini lahan berstatus Hak Guna Usaha menjadi salah satu isu hangat di Kabupaten Subang. Beragam persoalan muncul ketika status HGU PTPN VIII berakhir. Tercatat dari tahun 2012 PTPN VIII…
Rabu, 3 Februari 2021, Desa Wajak Kidul diterpa hujan deras. Air sungai meluap, membanjiri jalan hingga ke rumah-rumah warga. Situasi ini tak terjadi sekali. Tiap tahun di setiap musim penghujan,…
1. Tantangan Konstitusi UUD 1945 pasal 33 ayat (3) mengamanatkan bahwa sumberdaya alam harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk meningkatkan kemakmuran rakyat. Dengan demikian, pemanfaatan sumberdaya alam (SDA) berperan penting untuk meningkatkan…
“Setelah dihantam Pandemi COVID-19 dua tahun kemarin, saatnya para pelaku ekonomi kreatif Kota Bandung untuk bangkit, Menyusun strategi ulang yang lebih jitu. Beberapa modal…
Fubertus Ipus, atau lebih akrab disebut Ipur masih menunjukan raut muka yang ragu. Dahinya berkerut, kacamatanya diletakan diatas rambutnya. “Saya tidak yakin kita mampu menghitung berapa potensi kerugian Negara dari…
“Menghitung pajak? Caranya? Memangnya bisa mendapatkan data perusahaan?” pertanyaan-pertanyaan ini tergambar jelas dalam raut wajah Muhaimin Arseno diikuti dengan kerutan dikeningnya, salah satu calon peserta Sekolah Politik Anggaran (SEPOLA) Sulawesi…
Jakarta, 21 Juni 2022. Akses terhadap bahan bakar energi untuk nelayan dijamin oleh Undang-undang Nomor 7 tahun 2016, yang mewajibkan pemerintah untuk menyediakan sarana stasiun pengisian bahan bakar, kemudahan memperoleh…
Hak politik yang secara normative telah dihormati, diakui dan dilindungi seringkali terabaikan daripriotas pemenuhan hak-hak lainnya. Proses pergantian kepala daerah, Presiden bahkan wakil rakyatmerupakan peristiwa yang setiap lima tahun…
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Dr Setiawan Wangsaatmaja mengapresiasi kerja penelitian dinamika pembaharuan DTKS di 10 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat yang telah dilakukan Perkumpulan Inisiatif dengan dukungan dari International…
Payung hukum untuk penghormatan, pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitassudah tersedia sebagai komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia mulai dari UU no. 8 tahun2016, Tujuh Peraturan Pemerintah dan 2 Peraturan Presiden,…